HEADLINESHukumRegulasi

MK Sidang Uji Materi UU Jaminan Fudisia

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (12/3/2019) melakukan sidang uji materi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Uji materi diajukan oleh dua warga, Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo.

Perkara itu tercatat dengan registrasi No. 18/PUU-XVII/2019. Uji materi diajukan karena pemohon mengaku dirugikan dengan bunyi Pasal 15 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, UU Jaminan Fidusia.

Dikutip dari keterangan resmi MK, Rabu (13/3/2019), pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi, (1) “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri” merugikan hak konstitusionalnya.

Pemohon pun menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 27 Ayat ) dan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna  mempertanyakan ketidakjelasan kerugian konstitusional yang disampaikan para pemohon.

Palguna mendapati bahwa permohonan lebih menjabarkan kasus konkret yang dialami para pemohon. Untuk itu, Palguna meminta agar para pemohon memahami syarat-syarat tertentu atas hal-hal yang termasuk dalam kategori kerugian konstitusonal.

“Jadi, kenapa pasalnya bertentangan? Anda harus fokus pada pasal yang diujikan itu dengan menguraikan kerugian konstitusional akibat pemberlakuan pasal a quo dengan UUD 1945. Kenapa bertentangan? tegas Palguna.

Adapun Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan para pemohon mempelajari sistematika pengajuan permohonan di MK.

Menurut Enny permohonan ini sulit dipahami sehingga Mahkamah mengalami ketidakmengertian atas hal yang dimaksudkan pemohon. “Oleh karena itu, perbaiki  sistematika kelaziman mengajukan permohonan ke MK serta kedudukan hukum Pemohon. Jika tidak jelas, kita tidak akan bisa masuk ke pokok permohonan.”

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3 Comments

  1. Buy Brand Name Viagra Online Canada Tab Bentyl [url=http://buycialcheap.com]buy cialis online[/url] Propecia Without Prescription Prescription Propecia Medical Posologia De Propecia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 + six =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami