Politik

MKMK Kumpulkan Bukti Akhir Pelanggaran Etik Patrialis

BTN iklan

Jakarta/Lei- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengumpulkan bukti akhir dari hakim konstitusi Patrialis Akbar dan saksi lain sebelum memutuskan apakah Patrialis akan diberhentikan secara hormat atau tidak.

“Jadi kami ke KPK melakukan koordinasi untuk melengkapi bukti-bukti sebelum kami membuat putusan akhir dalam perkara dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terduga,” kata Ketua MKMK Sukma Violetta di gedung KPK Jakarta, Senin.

Pihaknya juga memperoleh banyak hal yang signifikan dan informasi tambahan yang membantu menyelesaikan kasus ini.

Pada 6 Februari 2017, MKMK memutuskan bahwa Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman hakim konstitusi, namun belum memutuskan apakah Patrialis akan diberhentikan secara hormat atau tidak.

“Kami belum bisa mengatakan berapa saksi yang diperiksa, nanti lihat saja di putusan yang akan kami sebutkan saksi-saksinya. Kalau sekarang masih dalam proses, sebaiknya kami tunda dulu informasi mengenai hal ini,” tambah Sukma.

Sukma pun hanya menyebutkan bahwa putusan akhir segera disampaikan setelah MKMK melakukan musyawarah.

Anggota MKMK dari unsur hakim konstitusi Anwar Usman mengatakan bahwa keterangan yang dikumpulkan saat ini sudah mencukupi.

“Pokoknya untuk sementara tadi sudah cukuplah. Dewan etik sudah mendapat keterangan dari majelis panel mengenai bagaimana proses (musyawarah) sehingga terjadi kasus ini,” kata Anwar.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan bahwa KPK dan MKMK sudah membuat koordinasi untuk membagi tugas pelaksanaan kasus tersebut.

“Jadi semua yang tataran etik itu dikerjakan oleh Mahkamah Kehormatan sedangkan yang berhubungan dengan kasus pengadilan misalnya kesaksian hari ini, (dua hakim konstitusi) diminta karena penyidik menganggap perlu keterangan dari hakim MK yang diperiksa tadi,” katanya.

“Tetapi apakah itu ada hubungannya dengan majelis kehormatan, itu tidak dihubungkan,” kata Laode.

Laode pun mengakui bahwa bukti yang dikumpulkan MKMK sudah cukup sehingga bila ada yang kurang lengkap, MKMK tidak perlu datang dan cukup meminta informasi ke KPK.

Dalam perkara ini, Patrialis diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.


Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close