BTN iklan
Opini

Moratorium Momentum Benahi Reklamasi

reklamasi jakartaJakarta, LEI/Antara – Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Senin (18/4) memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta hingga seluruh persyaratan, undang-undang, dan peraturan dipenuhi oleh pengembang.

Tercatat ada sembilan pengembang, termasuk BUMN dan BUMD, yang mendapatkan bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek tersebut.

Kondisi terakhir sebelum akhirnya pemerintah menghentikan sementara proyek tersebut, baru dua perusahaan pengembang yang mendapat izin pelaksanaan yaitu PT Muara Wisesa Samudera, untuk reklamasi Pulau G yang diterbitkan pada 23 Desember 2014 dan tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014.

Sementara PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group, untuk reklamasi pulau C, D, dan E pada 2012 di era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo.

Langkah penangguhan atau moratorium yang diputuskan dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dinilai tepat untuk meredakan kegelisahan sosial menyusul dugaan kasus suap dan tumpang tindih peraturan.

Selain itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyepakati pembentukan komite bersama untuk menyelesaikan ‘kisruh’ reklamasi melalui penyelarasan dan perbaikan aturan serta proses audit.

“Karena ada masalah sejenis di Indonesia, kesepakatan dan aturan yang diperbaiki ini nantinya bisa menjadi referensi terhadap kasus lain di wilayah Indonesia,” kata Rizal.

Komite gabungan yang antara lain terdiri dari staf Kemenkomaritim, KKP, KLHK, Kementerian ATR, serta Pemprov DKI terus bekerja untuk mengkaji berbagai aspek terkait pelaksanaan reklamasi.

“Tidak boleh lama (hasilnya keluar), paling satu atau dua bulan ke depan,” ujar Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK Laksmi Wijayanti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (23/4).

Laksmi menjelaskan, tim dari KLHK sendiri memiliki tanggung jawab dalam proses investigasi penegakan hukum dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam prosesnya, KLHK akan mengidentifikasi setiap pulau reklamasi yang mungkin memiliki indikasi pelanggaran hukum, yang persoalannya terletak pada kesalahan pemerintah dalam menginterpretasikan hukum, dan yang penanganan dampak lingkungannya tidak selesai.

“Pulau reklamasi kan tidak semuanya untuk properti, ada yang untuk dibangun pelabuhan juga, jadi proses (pengkajiannya) tidak mungkin satu untuk semua,” kata dia.

Selain itu, kajian yang dilakukan oleh KLHK juga akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kebutuhan merevitalisasi pesisir, dampak negatif dan positif bagi masyarakat, serta perumusan “cost recovery”.

Aspek tindakan pengamanan (safe guarding) tersebut, dianggap penting dilakukan pemerintah untuk menjamin stabilnya iklim investasi mengingat saat ini pembangunan di beberapa pulau telah berlangsung.

“Data banyak, tetapi seringkali data tidak diinterpretasikan secara tepat. Kami mengumpulkan semua data dan hasil studi, kemudian mengkaji dan bicara kepada publik dengan menjelaskan berbagai aspek yang menjadi bahan pertimbangan,” tutur Laksmi.

Sejauh ini, KLHK telah menemukan bahwa dasar hukum pelaksanaan reklamasi sangat lemah.

Hal tersebut dapat dilihat dari dibuatnya analisis dampak lingkungan (amdal) parsial atau pulau per pulau, padahal reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta juga melibatkan tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, yang seharusnya menggunakan amdal kawasan atau regional.

“Amdal untuk pulau-pulau yang sifatnya tunggal itu dinilai belum cukup, karena harus dilengkapi dengan kajian kewilayahannya. Istilahnya, kajian lingkungan hidup strategis,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Desakan Penghentian Selama masa moratorium, desakan dari berbagai elemen masyarakat terus mengemuka agar reklamasi di pantai utara Jakarta dihentikan sepenuhnya.

Lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) memperkirakan Ibu Kota akan “tenggelam” jika reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tetap diteruskan karena proyek tersebut menyebabkan hilangnya fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan.

“Aliran sungai akan melambat sehingga terjadi kenaikan air di permukaan, akibatnya sedimentasi bertambah dan terjadi pendangkalan muara yang berefek pada pembendungan signifikan,” ujar Staf Kajian dan PSD WALHI Jakarta Kenzo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/4).

Menurut dia, pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta yang menjadi muara 13 sungai, juga berpotensi meningkatkan frekuensi banjir karena kapasitas tampung sungai yang terlampaui debit sungai.

“Harusnya sebelum reklamasi dijalankan, diperbaiki dahulu sungai-sungai karena sedimentasi sungai dan di muara sudah semakin tinggi. Itu sama sekali belum pernah ditangani,” kata Kenzo.

Wilayah Jakarta Utara sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan Nicco Plamonia dan Arwin Sabar, telah mengalami penurunan muka tanah sejak 1985-2012 yang mencapai 2,65 meter di Cilincing dan 4,866 meter di Penjaringan.

“Fakta ini menunjukkan beban pembangunan telah melampaui daya dukung dan daya tampung Jakarta, hingga memperparah bencana ekologis berupa banjir rob di sepanjang Teluk Jakarta,” ungkap Kenzo.

Selain itu, WALHI Jakarta menilai proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan beberapa daerah lain akan menghancurkan ekosistem di wilayah tempat diambilnya pasir urukan untuk membentuk pulau-pulau buatan.

Sebagai contoh, untuk membangun 17 pulau reklamasi di pantai utara Jakarta dengan total luas 5.153 hektare, akan dibutuhkan sekitar 3,3 juta ton meter kubik pasir.

“Kemarin kami mendapat laporan dari nelayan Serang, mereka mengeluhkan aktivitas pengambilan pasir di Pulau Tunda untuk reklamasi Teluk Jakarta telah menyebabkan kerusakan ekosistem mulai dari terumbu karang sampai ikan-ikan,” kata Kenzo.

Aktivitas reklamasi yang disebut sebagai proyek rekayasa lingkungan tanpa memperhatikan kondisi Teluk Jakarta, juga berpotensi menghancurkan ekosistem di Kepulauan Seribu yang terdiri dari 108 pulau.

Pertumbuhan terumbu karang yang terganggu akibat tekanan bahan pencemar dan sedimen akan mengakibatkan perubahan arus yang semakin meningkat dan menghantam pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu.

“Perubahan arus akan menggerus gugusan pulau kecil yang terdekat dengan Teluk Jakarta, akibatnya pulau-pulau ini akan rusak bahkan lenyap,” ungkap Kenzo.

Padahal, salah satu pulau kecil yang kemungkinan besar terdampak proyek reklamasi yakni Pulau Onrust yang merupakan situs sejarah perkembangan VOC di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Maulady mengingatkan pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan yang menghentikan semua kegiatan lapangan pada pembangunan reklamasi termasuk di Teluk Jakarta selama moratorium.

Pasalnya, beberapa hari setelah moratorium diumumkan oleh Menkomaritim Rizal Ramli, Viva dan tim dari Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Banten, dan masih melihat aktivitas penambangan pasir di Pulau Tunda.

“Rabu (20/4) kemarin, kami melakukan kunjungan kerja ke Desa Lontar, dari situ kami melihat jelas bahwa kapal penyedot pasir masih beroperasi di pesisir Pulau Tunda,” kata dia.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, pada Januari 2015 Komisi IV DPR RI dengan KKP juga sudah membuat keputusan menghentikan sementara kegiatan reklamasi Teluk Jakarta, tapi realitasnya sampai saat ini masih terus berjalan.

Alasan Diteruskan Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri menyatakan reklamasi 17 pulau di perairan utara Jakarta akan menambah ketimpangan atau disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia.

Dalam diskusi berjudul Nasib Reklamasi di Jakarta, Sabtu (23/4), ia memaparkan bahwa Pulau Jawa yang luasnya 5,5 persen dari total Indonesia, menyumbang 60 persen pendapatan nasional.

Sedangkan pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Bali, Maluku, dan Papua yang luas wilayahnya mencapai 85 persen dari total luas Tanah Air, sumbangan ekonominya hanya 15 persen.

“Kurang bijaksana kalau kita menumpuk gula-gula pembangunan di Jawa melalui reklamasi. Ini akan membuat ekologi Pulau Jawa semakin buruk sedangkan sumber daya alam di luar Jawa akan mubazir atau kemungkinan dicuri orang asing,” kata dia.

Namun, jika dikaitkan dengan berbagai persoalan di Jakarta akibat membeludaknya populasi dan keterbatasan lahan, Rokhmin menilai reklamasi dapat menjadi sebuah solusi selama pelaksanaannya dilakukan dengan benar dan mempetimbangkan kajian dari berbagai pemangku kepentingan.

Jumlah penduduk DKI 12 juta jiwa pada malam hari, atau pada siang hari bisa mencapai 14 juta jiwa dengan tambahan para pekerja dari daerah penyangga, harus diimbangi dengan perluasan wilayah melalui reklamasi.

“Pembangunan DKI tidak bisa ke atas (vertikal) karena serapan air tanah akan semakin banyak dan dapat merusak hutan misalnya yang ada di Bogor,” kata dia.

Selain itu, proyek reklamasi yang telah berjalan juga tidak bisa dihentikan begitu saja karena akan mempengaruhi iklim investasi.

“Kalau reklamasi digagalkan total, saya khawatir para investor akan segan berinvestasi di Jakarta. Ini masalah kepastikan bisnis yang akan berdampak pada bertambahnya pengangguran, padahal kegiatan ekonomi di pulau reklamasi diperkirakan bisa menyerap hingga dua juta tenaga kerja,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004 itu.

Untuk itu, Rohkmin meminta pemerintah mengevaluasi berbagai aspek terkait reklamasi sebelum memutuskan akan melanjutkan atau meneruskan proyek yang menuai pro kontra publik setelah terkuaknya dugaan suap dan tumpang tindih peraturan dalam pelaksanannya.

“Selama masa moratorium ini, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran harus ditindak supaya ada efek jera. Di sisi lain, proses kajian dan evaluasi harus tetap berjalan dan dikonsultasikan secara publik, untuk menjamin tidak ada hak siapapun yang dikorbankan dalam proyek ini,” ungkap dia.

Ia juga menegaskan bahwa reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta harus menjadi yang terakhir mengingat beban ekologis Pulau Jawa yang sudah berlebih dan ada berbagai pulau yang juga membutuhkan sentuhan pembangunan.

Sependapat dengan Rokhmin, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali menilai pembangunan 17 pulau reklamasi merupakan solusi menghadapi persoalan keterbatasan lahan di Ibu Kota, ditambah fakta bahwa kondisi Teluk Jakarta memiliki tingkat pencemaran yang tinggi.

“Banyak proyek di Ibu Kota tidak bisa dieksekusi karena tidak ada ruang, misalnya untuk membangun sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur saja masih terkendala pembebasan lahan,” kata dia.

Melalui reklamasi dan penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp48 triliun setiap tahunnya, Firdaus menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki tambahan pemasukan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, transportasi, penataan wilayah darat, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan yang sejak ini mengemuka terus digaungkan sebagai pihak yang paling dirugikan akibat proyek reklamasi.

Dengan dana tersebut, kata Firdaus, pemerintah dapat mengalokasikannya untuk membangun perkampungan nelayan, rumah susun, dan ruang penyimpanan dingin (cold storage) untuk ikan hasil tangkapan.

“Itu jumlahnya lebih dari cukup. Untuk menyejahterakan 100 ribu nelayan saja lebih dari cukup. Tapi kan perlu waktu sampai hasil positifnya bisa dirasakan,” ungkapnya.

Wakil Presiden Dewan Air Asia (Asia Water Council) itu juga menganggap langkah Pemprov DKI memberikan izin pelaksanaan reklamasi kepada para pengembang telah sesuai dengan undang-undang, dalam hal ini ia mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Pemprov DKI memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan antara lain dalam bidang tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, penduduk, dan permukiman.

“Kewenangan ini hanya dimiliki DKI, tidak di daerah lain. Ini merupakan UU yang hierarkinya di bawah UUD, tapi jarang disadari berbagai pihak,” kata Firdaus.

Mempertimbangkan berbagai fakta tersebut, ia mendukung agar reklamasi di Teluk Jakarta dapat dilanjutkan, setelah pemerintah melakukan kajian menyeluruh dan menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Firdaus juga mengimbau berbagai pihak, terutama lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk melihat isu reklamasi dalam cakupan yang lebih luas, tidak hanya terus menerus menggarisbawahi tentang dampak negatifnya.

“Reklamasi akan tetap menjadi kebutuhan kecuali ada opsi lain misalnya kebijakan baru yang mengharuskan Tangerang dan Bekasi memberikan setengah wilayahnya untuk Jakarta,” kata dia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close