Politik

MPR Tunda Proses Usulan Amandemen Konstitusi

BTN iklan

Berau, LEI/Antara – MPR menunda lagi rencana memproses usulan amandemen kelima UUD NRI atau konstitusi yang semula diperkirakan pada September 2016 hingga tahun 2017.

“MPR RI melalui Badan Kajian, sampai saat ini masih melakukan kajian sistem ketatanegaraan,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, usai membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jumat.

Menurut Mahyudin, kajian sistem ketatanegaraan tersebut, kata dia, antara lain mengkaji hubungan antarlembaga negara yang sasarannya untuk perbaikan sistem ketatanegaraan.

Badan Pengkajian MPR RI, kata dia, juga telah menyusun masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia soal usulan amandemen konstitusi.

“Usulan yang paling banyak diusulkan adalah menghidupkan kembali haluan negara, agar arah pembangunan menjadi lebih fokus dan terarah,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, hasil kajian mengenai usulan amandemen konstitusi tersebut, telah disebarkan ke fraksi-fraksi di DPR RI untuk dicermati dan disikapi.

“Sampai saat ini belum ada fraksi yang menyampaikan sikapnya, apakah setuju, tidak setuju, memberikan catatan, atau membuat usulan baru,” katanya.

Mahyudin, memperkirakan fraksi-fraksi masih memiliki kegiatan yang sangat padat, termasuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak pada 2017.

Dia menambahkan, MPR RI baru akan melakukan rapat gabungan lagi, yakni antara pimpinan MPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menindaklanjuti progres kajian sistem ketatanegaraan maupun usulan amandemen konstitusi dari Badan Pengkajian, pada awal tahun 2017.

“Pada rapat gabungan tersebut, akan kita bicarakan hasil kajian dengan fraksi-fraksi,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami