Hukum

MUI Bentuk Tim Kajian soal MK Menolak Uji Materi LGBT, Padahal…

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi tentang zina dan hubungan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Putusan MK tersebut menolak mempindanakan pasangan bukan suami istri maupun LGBT yang melakukan zinah atau kumpul kebo.

Menyikapi putusan tersebut Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI KH. Muhyiddin Junaidi mengatakan bahwa MUI sangat menyayangkan terhadap hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi mengenai kumpul kebo dan LGBT.

“Kita (MUI) sangat menyayangkan sikap MK tersebut,” ujar Muhyiddin, Rabu (20/12).

Muhyiddin juga menilai bahwa MK dalam melakukan putusan tidak melihat agama dan hanya melihat kepada sesuatu yang dilihat saja. Padahal pihak MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa kumpul kebo dan LGBT haram dalam Islam. “Kita sudah putuskan bahwa ada fatwanya yang menyebut kedua perbuatan tersebut haram di dalam Islam,”jelasnya.

Dia mengatakan bahwa tidak diterimanya judicial review terhadap kumpul kebo dan LGBT ini juga membuat umat Islam merasakan kekecewaan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya MK mengabulkan permohonan uji materi mengenai penganut kolom kepercayaan yang bisa ditulis di KTP dan KK.

Selain itu dia juga menyatakan bahwa MUI sudah membuat tim kajian yang nanti akan membahas putusan MK tersebut. “Kita sudah buat tim dan kita minta MK agar berpikir serius,” tukasnya.

Dalam gugatan yang diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak terkait Pasal 284 KUHP, para pemohon mengatakan cakupan seluruh arti kata zina hanya terbatas bila salah satu pasangan atau keduanya terikat dalam hubungan pernikahan. Padahal, pasangan yang tidak terikat pernikahan juga bisa dikatakan zina.

Lalu pada Pasal 285 KUHP, pemohon juga meminta perluasan makna perkosaan bukan hanya dilakukan pelaku terhadap wanita, tetapi juga kepada pria dan Pasal 292, pemohon meminta para pelaku seks menyimpang atau dalam hal ini LGBT, diminta jangan hanya dibatasi oleh orang dewasa.

Dianggap Tidak Beralasan Hukum

Hakim MK menganggap bahwa pengajuan uji materil tersebut tidaklah beralasan hukum. Akan tetapi terjadi dissenting opinion dari empat hakim yang memiliki pendapat berbeda yaitu Hakim Arief Ketua MK, Hakim Anwar Usman, Hakim Wahiduddin Adams, dan Hakim Aswanto.

Mereka menganggap bahwa dalam Pasal 284 tentang perzinaan bertentangan dengan perkembangan hukum dan pasal itu mempersempit ruang lingkup zina. Mereka juga menilai kepastian hukum dalam Pasal 284 menjadi tidak adil seiring perkembangan zaman dan perlu aturan pasti soal konteks zina dalam perkembangan hukum dan kehidupan saat ini.

Mengenai Pasal 285 terkait pemerkosaan, hakim menilai bahwa sebaiknya kata perempuan dihapus mengingat kejadian itu tidak hanya berlangsung antara laki dan perempuan, tapi juga bisa terjadi antar sesama jenis.

“Pasal 285 KUHP justru menjadi instrumen hukum bagi perempuan agar dilindungi dari perbuatan perkosaan,” ucap salah satu anggota hakim. Kemudian untuk Pasal 292 KUHP, hakim menilai bahwa pencantuman unsur objektif “anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama” dalam pasal a quo, merupakan kemenangan kaum homoseksual.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami