Opini

Nasib Koperasi di Tengah Pandemi

BTN iklan

Oleh Dr. Anwar Abbas.
Ketua PP Muhammadiyah, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan.

Koperasi oleh pendiri negeri ni, diharapkan sebagai soko guru perekonomian nasional. dalam kamus besar bahasa Indoesia, soko guru, disebut tiang tengah, atau tiang seri. Artinya tiang yang penting untuk menjaga sebuah bangunan.

Tokoh pendiri negeri, ini seperti Moh. Hatta,  mempunyai pandangan yang khusus tentang perekonomiannya. Hal ini termuat dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”

Para ahli ekonomi kita menafsirkan, lembaga atau badan perekonomian yang paling cocok dengan maksud Pasal 33 ayat (1) adalah koperasi.
Arti koperasi, dalam UU tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutnya, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, jika ada hasil suatu usaha untuk kesejahteraan para anggotanya. Jika negeri ini kaya, dikelola dengan baik, dapat dinikmati oleh warganya.
Di masa pandemi covid-19 ini semua usaha secara ekonomi nyaris terkena dampaknya. Tidak terkecuali koperasi karena banyak anggotanya yang tidak bisa membayar hutang atau cicilannya.
Keadaannya tampak semakin bertambah parah karena banyak anggotanya yang punya tabungan walaupun tidak besar jumlahnya, menarik tabungannya untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk mempertahankan usahanya.

Apa bentuk bantuannya

Cuma pertanyaannya apa bentuk bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada koperasi di tengah pandemik ini, masalah kesulitan liquiditas yang mereka hadapi saat ini ?
Ini penting kita pertanyakan karena koperasi adalah salah satu pilar dalam perekonomian yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah selain BUMN dan usaha swasta karena jumlah koperasi saat ini seperti bak jamur dimusim penghujan, cukup banyak apalagi jumlah anggotanya tentu jelas tidak sedikit dimana semuanya nyaris masuk ke dalam kelompok pelaku usaha UMKM dan atau berasal dari masyarakat lapis bawah dan menengah.
Tetapi sayangnya program (PEN) pemerintah tampaknya belum memperhatikan dan menyentuh usaha koperasi tersebut secara langsung tapi lebih banyak hanya menyintuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan usaha swasta saja , padahal seperti di ketahui koperasi adalah soko guru atau tulang punggung perekonomian nasional karena dianggap oleh para the founding fathers  merupakan bentuk usaha yang cocok dengan bangsa Indonesia karena dia merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.

Oleh karena itu di tengah badai akibat pandemi covid-19 yang mereka alami saat ini kenapa pemerintah tidak hadir membantu mereka ? Berdasarkan informasi yang ada koperasi diajak oleh pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional hanya untuk memberikan data tentang anggota-anggauta mereka yang perlu dibantu yang pengucurannya akan dilakukan lewat bank yang ada, tidak lewat institusi koperasi mereka bagi diberikan kepada anggotanya.
Padahal kalau bantuan modal untuk 12 juta orang pelaku UMKM yang direncanakan pemerintah tersebut disalurkan langsung melalui koperasi untuk membantu anggota2 mereka yang bermasalah , tentu hal ini akan sangat membantu koperasi yang bersangkutan dalam mendorong dan mendinamisir kehidupan ekonomi anggotanya sehingga lembaga koperasi mereka akan bisa menggeliat dengan kehadiran dana tersebut tapi yang terjadi tidaklah seperti itu .
Mereka hanya diminta oleh pemerintah untuk sekedar mengasih data anggotanya yang perlu dibantu lalu para anggota yang lolos verifikasi dibuatkan tabungan di bank yang akan menyalurkannya.
Padahal kalau bantuan itu disalurkan melalui koperasi untuk 1 juta anggotanya misalnya maka berarti dana yang disalurkan oleh pemerintah melalui koperasi ada sekitar Rp.2,4 trilliun.
Hal ini tentu jelas akan sangat berarti sekali bagi dunia perkoperasian kita. Cuma muncul pertanyaan kenapa bantuan tersebut tidak ada yang disalurkan lewat koperasi ? Apakah pemerintah tidak percaya kepada koperasi ?
Inilah pertanyaan yang belum terjawab secara memuaskan padahal para the founding fathers kita sangat berharap agar koperasi benar2 bisa mendapat perhatian kita bersama agar koperasi bisa maju dan berbuat banyak bagi kemajuan ekonomi negeri ini terutama untuk terciptanya kedaulatan ekonomi rakyat. Tetapi sayang pemerintah yang diamanati untuk itu tampaknya belum mempercayainya. Mudah-mudahan dalam sisa waktu kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, segera memperhatikan nasib koperasi yang sudah banyak akan mati.
[email protected]

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami