LiputanOpini

Nasib KPK di Tangan Aktivis 2019

BTN iklan

Oleh Dr. Laksanto Utomo dan Theo Yusuf Ms

JAKARTA, (LEI) – Setiap jaman pasti ada sejarah yang dicacat. Tahun 1973-74 juga terjadi aksi Malapetaka 1 Januari (Malari tahun 1974). Tokoh sentralnya dimotori dari Dewan Mahasiswa UI, Hariman Serigar sebagai Ketuanya. Dan tuntutannya, kurangi investasi asing, utamanya dari Jepang, karena dinilai oleh mahasiswa kelewatan besar dan luasnya. Seolah semua akan dikuasai oleh investor asing itu. 24 tahun berjalan, 1998 demo kembali meletus. Tuntutannya, tak lagi pembatasan investasi. Tetapi permintaan agar Soeharto turun dari kursi kepresidenannya.penggulingan kekuasaan dari era Orde Baru, menjadi orde Reformasi.

Ketua PP Muhammadiyah Dr. Amien Rais, kala itu memimpin gerakan perubahan. Selain Amien, juga dikenal 10 tokoh lainnya, yakni Kyai Abdurraman Wahid (Gusdur), Malik Fajar, Ainun Najib, Nurcholis Majid, Anwar Haryono dan Kyai Ma’ruf Amin yang sebentar lagi akan dilantik sebagai Wakil Presiden periode 2019-2024.
Gerakan demo mahasiwa kala itu awalnya di mulai dari kampus Bulak Sumur, UGM Yogjakarta. Motornya, Ridaya Laode Ngkowe. Ia beserta rekan-rekan kampusnya menggalang demo turunkan Soeharto, sejalan Menteri Penerangan Harmoko menggalang suara ke daerah agar Soeharto dapat dipilih lagi dan Partai Golkar akan mencalonkannya.

Tokoh mahasiswa lainnya, juga muncul Rama Pratama, senat Mahasiswa UI 1997-1998 yang kemudian usia reformasi bergabung di partai PKS atau anggota DPR.

Ditengah tuntutan para mahasiwa dari seluruh kampus di Indonesia, baik swasta maupun negeri, Presiden Soeharto saat itu menerima tuntutan dengan bahasa yang santun. Ia menolak menggunakan teori yang ditulis Nicollo Macheavelli. Tokoh yang lahir di Florence, Italia, 3 Mei 1469 dan meninggal pada usai 58 tahun itu adalah seorang diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Karyanya cukup disenangni oleh para raja dan tokoh-tokoh politik yang ingin terus berkuasa.

Diantara ajarannya, tentang negara dan hukum ditulis II Principle, yakni Sang Raja atau Buku Pelajaran untuk Raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntutan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahanya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik.

Memerintah dengan baik, tidak selamanya bersandarkan pada moralitas. Moralitas yang baik itu tafsirnya tidak boleh diserahkan kepada lawan politik, atau para pendemo. Tetapi harus diartikan oleh para pengikut raja atau presiden yang ingin berkuasa kembali.

Macheavelli, menunjukkan dengan tegas pemisahan antara azas kesusilaan dengan azas kenegaraan, bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatian azas kesusilaan. Atas nama negara kepentingannya akan rugi jika tidak berbuat demikian.

Atas nama negara, Presiden boleh bertindak tanpa harus mempertimbangkan moral dan peradaban. Oleh karennya, tak heran jika ada penguasa yang tega menggilas rakyat lewat tank, menembak dengan peluru karet, dan tajam, atau melakukan teror dan tekanan apa saja yang penting kepentingannya tetap terjaga dan kekuasaan tetap ditanganinya.

Kala itu Soeharto tak melakukan hal itu. Ia legowo dan karenanya, memanggil 10 tokoh reformasi untuk dimintanya saran. Saran untuk mengundurkan diri dari jabatannya, ia lakukan. Dan jadilan Prof. Dr. BJ. Habibie menjadi Presiden ke tiga RI, hingga melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BJ. Habibie percaya adanya amandemen UUD dan melahirkan peraturan perundang-undangan itu hal baik guna kelangsungan demokrasi di Indonesia dan meningkatkan peradaban bangsa yang lebih unggul.

Kelembagaan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi sejak Orde lama, hingga Orde Baru, telah dilakukan melalui berbagai peraturan.

Namun hasilnya, kurang optimal, lantaran semua fungsi dan tugas dalam melakukan pemberantasan korupsi dipercayakan dari kelompok birokrat yang bertanggungjawab kepada presiden. “Ibarat jeruk makan jeruk”. Oleh karenaya, elemen masyarakat menggagas kelembagaan pemberatasan korupsi lebih independen, bebas dari intervensi manapun dalam melaksanakan tugas, punya kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan dan mengutamakan kepentingan umum.

kpk

Gagasan inilah yang dirumuskan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, dosen FH Unpad yang juga Dirjen AHU Departemen Hukum dan Ham kala itu. Maka lahirlah UU KPK No 30 tahun 2002, dimana UU itu dinilai banyak pihak cukup independen karena rekruitmennya lewat Pansel dan dipilih oleh DPR.

Setelah sekian tahun kelembagaan itu berjalan, tampaknya tidak menguntungkan para “penguasa” baik dikalangan eksekutif, maupun legis latif. Banyak kalangan DPR ditangkap KPK. Banyak hakim kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Bahkan para menteri, dan pembisik Presiden sekali-pun juga banyak yang ditangkap karena melakukan korupsi. KPK dan elmen masyarakat lainnya percaya adanya kemiskinan di Indonesia yang lebih dari 14 juta orang, mahalnya orang berobat ke rumah sakit dan mahalnya harga-harga sembakau, karen adisebabkan masih maraknya korupsi di negeri ini. Itulah sebabnya, semua masyarakat anti korupsi tak rela jika lembaga anti rasuah ini dilemahkan.

Singkat kata, elemen masyarakat anti korupsi dan sejumlah aktivis mahasiswa seluruh Indonesia, terus melakukan pembelaan terhadap KPK. Mereka melawan kelompok apapun, dari legislatif dan yudikatif. Mereka bersatu padu melangkah seirama, dengan lantang mengatakan, “Jangan Lemahkan KPK ini.” Hati kami lemah karena tak mampu membayar obat-obatan. Tetapi jangan lemahkan lembaga kami KPK, mengutip salah satu poster unjuk rasa pekan ini.

Kepentingan siapakah rencana pemelamahan KPK ini ? Banyak orang berbisik-bisik di luar, KPK hasil Pansel 2019 lebih didominasi atau dimenangkan dari kelompok yang dekat dengan rulling party. Para pimpinan partai tentu tidak rela jika para mantan pimpinannya di masa silam, saat ini berada di Lembaga Pemasarakan Sukamiskin, Bandung.

Sekedar memberikan contoh nama, ada mantan ketua Golkar Setya Novanto, Ketua PKS, Lutfi Hassan, tokoh PAN Patrialis Akbar, tokoh PDI, Ketua MK Akil Muchtar, dan masih banyak lagi tokoh partai yang saat ini berada di rumah tahanan. Itulah sebabnya pimpinan partai lebih banyak yang setuju untuk melakukan perubahan ketimbang mempertahankannya.

Jika UU KPK itu di ubah, maka bukan hanya Surat Penghentian Perkara (SP3) yang akan terjadi. Namun pengampunan dan penurunan waktu penahan akan terjadi secepat mungkin. Para hakim-pun juga tak akan malu dan takut untuk membebaskan orang yang disangka korupsi.

Inilah dampak yang akan terjadi jika RUU KPK itu disepakati pemerintah dan DPR. Bahkan hukum di Indonesia pada akhirnya akan dikendalikan oleh para oligark-oligar yang menguasai aset terbear di negeri ini.

Oleh karenanya, para mahasiswa tentunya tak perlu terpengaruh hiruk pikuk kepentingan para politisi dan tokoh partai. Apakah kelompok yang selama ini dekat Presiden Joko Widodo, yang punya pengaruh kepada KPK, ataukah para tokoh partai yang dikendalikan para oligark, tak penting.

Para aktivis mahasiswa yang kini dimotori atara lain dari BEM UI, Manik Marganamahendra, terus melakukan tekanan kepada DPR agar mencabut kembali hasil pari purna yang mengesahkan amandemen UU KPK No 30 Tahun 2002. Undng-undang itu denggan segala kekurangannya masih jauh lebih ampuh untuk menyadap koruptor, ketimbang usai disempurnakannya.

Catatan Manik, KPK tak lagi menjadi independen. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (3) UU KPK karena masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen.

Soal penyidik dari ASN, Polisi, Kejaksaan dan penyidik yang direkrut KPK tak akan menjadikan lembaga itu lebih mandiri, apa lagi soal penyadapan tak lagi sebagai alat ampuh untuk melakukan OTT.

Bagi para aktivis mahasiswa  2019, atau 21 tahun setelah gerakan mahasiswa 1998,  melakukan demo dan menekan kepada pemerintah dan DPR untuk tidak melakukan perubahan UU KPK. Demo ini  murni gerakan moral (tidak ada tunggang menungganginya) oleh siapun kelompoknya. Mereka hanya ingin menjaga uang pajak rakyat tidak mudah dikorup oleh para penguasa dan tokoh politik. Intinya, adanya korban lebih dari 250 orang itu tentu tidak akan menyurutkan api perjuangan, karena gerakan ini murni gerakan moral untuk mengawal lembaga KPK sebagai penjaga tata kelola negara lebih bersih dan akuntable hingga uang rakyat itu dapat mengentaskan kemiskinan.  Semoga.

** Dr. Laksanto Utomo, Direktur Lembaga Studi Hukum Indonesia/LSHI, Lektor Kepala/Dosen FH USAHID dan Theo Yusuf Wartawan Utama.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami