Hukum

Nazaruddin Bebas Bersyarat? Ini Kata KPK

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima surat rekomendasi terkait asimilasi atau bebas bersyarat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Tadi saya sudah cek benar KPK sudah terima surat tersebut tanggal 5 Februari 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Dalam surat itu menyampaikan dua hal, yakni permintaan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat terhadap Nazaruddin.

Kemenkumham membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas perihal bebas bersyarat tersebut. Bahkan, TPP itu, sambung Febri, sudah melakukan sidang dan menelurkan beberapa keputusan.

Hasil sidang TPP itu telah memutuskan bahwa Nazaruddin secara administrasi dan subtansi telah memenuhi syarat untuk asimilasi atau bebas bersyarat. Sebab itu, KPK diminta rekomendasi terkait putusan tersebut.

“Itu versi di surat itu yah. Tim Kemenkumham. Sudah sidang, hasilnya dikirimkan ke KPK dan dimintai rekomendasi dari KPK,” tutur dia.

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sebelumnya mengusulkan pemberian bebas bersyarat kepada Muhammad Nazaruddin. Dia dinilai telah menjalani 2/3 masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Sebelumnya Nazaruddin pernah divonis pidana penjara terkait dua kasus korupsi berbeda. Dua perkara tersebut yakni suap proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, Nazaruddin juga divonis karena terbukti menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah (PT DGI)‎.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 + 3 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami