Opini

Negosiasi Regulasi Pemerintah dengan Freeport, Mengapa Alot?

BTN iklan

Pengantar

Seperti yang diberitakan oleh berbagai media massa, polemik antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia hingga saat ini belum kunjung usai. Polemik ini dipicu oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat PP No. 1 Tahun 2017), yang mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sebagai perusahaan modal asing (PMA) yang telah beroperasi di Indonesia berdasarkan KK sejak tahun 1967, maka cukup logis jika muatan PP No. 1 Tahun 2017 itu mengejutkan bagi PT. Freeport. Apalagi dalam kurun waktu 49 tahun beroperasi di Indonesia dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, memang tidak mudah bagi PT. Freeport Indonesia untuk menerima perubahan kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara itu.

Keberatan atas regulasi tersebut adalah wajar, tetapi tidak-lah tepat jika seandainya PT. Freeport Indonesia memaksakan kehendak dan bersikap menolak regulasi yang diterbitkan secara sah oleh Pemerintah Indonesia.
Sebab memang hukum selalu mengalami perubahan sesuai tuntutan dan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Bahkan konstitusi sebagai norma hukum dasar sebuah negara-pun tidak terhindar dari perubahan atau amandemen. Jadi sangatlah wajar, jika peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha juga mengalami perubahan. Hukum tidak sekedar sebagai instrumen social control, tetapi juga sebagai sarana pengubah masyarakat (social engeneering).

Upaya untuk menyelesaikan polemik antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia melalui musyawarah untuk mufakat atau negosiasi adalah sebuah alternatif solusi yang layak untuk ditempuh. Namun demikian, perlu ditentukan oleh kedua belah pihak mengenai apa saja masalah yang hendak dinegosiasikan itu.

Jika masalahnya menyangkut PP No. 1 Tahun 2017, yang dipermasalahkan oleh PT. Freeport Indonesia itu mengenai substansi, implementasi, atau-kah implikasi hukum dari berlakunya regulasi tersebut.
Tulisan ini mencoba mengulas dan menyoroti secara singkat mengenai proses negosiasi regulasi yang tengah dilakukan Pemerintah dan PT. Freeport Investasi dari perspektif hukum dan penanaman modal asing.

Tepatkah Negosiasi Regulasi Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport ?

Secara konseptual, negosiasi dapat dimaknai sebagai proses tawar menawar (kepentingan) antara dua pihak atau lebih melalui musyawarah atau perundingan untuk memperoleh kesepahaman bersama mengenai suatu hal tertentu. Salah satu alasan perlunya negosiasi adalah adanya masalah yang perlu dtemukan solusi yang tepat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkepentingan.

Kesepakatan antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia untuk melakukan negosiasi sebagai instrumen dalam menyelesaikan polemik dinilai cukup tepat, sebab dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini ada potensi ditemukan solusi yang tepat sehingga polemik berakhir dengan tuntas.
Kesediaan dan kearifan Pemerintah untuk memberi ruang negosiasi dengan PT. Freeport Indonesa patut diapresiasi. Sebab Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara dan rakyat Indonesia yang berdaulat. Pemerintah adalah pemegang otoritas sebagai regulator dan fasilitator dalam mengatur setiap bentuk kegiatan usaha yang dijalankan baik oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di wilayah negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, idealnya kesediaan dan kearifan Pemerintah untuk bernegosiasi itu diresponse juga secara positif dan kooperatif oleh PT. Freeport Indonesia. Apalagi Pemerintah menerbitkan PP No. 1 Tahun 2017 itu didasarkan pada pertimbangan yang intinya adalah untuk meningkatkan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam, yang mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi negara, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Jika ditelaah, muatan dasar pertimbangan PP No. 1 Tahun 2017 itu memuat upaya Pemerintah yang bertujuan meningkatkan manfaat yang optimal bagi negara dari kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang dilakukan oleh semua perusahaan pertambangan di wilayah negara Republik Indonesia. Tentu hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menentukan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negosiasi Regulasi dan Implikasinya

Polemik antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang disebabkan terbitnya PP. No. 1 Tahun 2017 telah berujung pada proses negosiasi atas regulasi tersebut. Proses negosiasi regulasi ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang tepat, seimbang, dan menguntungkan.

Berkaitan dengan negosiasi regulasi ini Pemerintah perlu membuat kriteria mengenai hal-hal apa saja yang dapat dinegosiasikan dan apa yang tidak dapat dinegosiasikan. Muatan mengenai hal-hal yang dinegosiasikan itu tentu tidak boleh menggerus kedaulatan negara, dan tidak boleh pula merugikan kepentingan nasional. Paling tidak, dua aspek ini harus membingkai proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sebab Pemerintah tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi bertindak untuk dan atas nama Negara dan Rakyat Indonesia. Indonesia memang butuh investor, tapi tidak boleh menggadaikan kedaulatan dan kepentingan rakyatnya.

Selain itu, proses negosiasi regulasi antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia juga perlu memperhatikan prinsip Most-Favoured Nation (MFN) sebagai salah satu prinsip penting dalam kesepakatan World Trade Organization (WTO) yang telah juga diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdangan Dunia). Secara khusus, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal itu diatur dalam Trade-Related Investment Measures (TRIMs) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan WTO. Prinsip MFN ini menekankan adanya perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota WTO, tanpa terkecuali.

Pemerintah wajib untuk sangat berhati-hati dalam menentukan dan memutuskan semua hal dari proses negosiasi regulasi dengan PT. Freeport Indonesia. Ini penting diperhatikan Pemerintah karena hasil negosiasi regulasi dengan PT. Freeport Indonesia itu dapat berimplikasi pada terganggunya iklim penanaman modal di Indonesia.

Misalnya, jika hasil negosiasi nantinya berujung pada revisi muatan PP No. 1 Tahun 2017, maka dapat menimbulkan preseden buruk yang justru kontra produktif dengan upaya membangun iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Sebab, bukan tidak mungkin regulasi-regulasi yang sejenis potensial diajukan permohonan negosiasi juga oleh perusahaan-perusahaan terkait. Untuk mencegah berulangnya negosiasi terhadap sebuah regulasi, maka muatan setiap regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah harus melalui kajian yang komprehensif baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun dan yuridisnya dalam bingkai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan UU terkait.

Dalam kerangka hukum dapat dikatakan bahwa posisi antara Pemerintah dan PT. Freeport dalam negosiasi regulasi itu tidak-lah sejajar dan setara. Mengapa ? Sebab Pemerintah Indonesia dalam konteks ini tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi ia bertindak untuk dan atas nama Negara dan Rakyat Indonesia yang berdaulat. Pemerintah adalah pemegang otoritas sebagai regulator dan fasilitor untuk mengatur setiap bentuk kegiatan usaha yang dijalankan baik oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PT. Freeport Indonesia adalah perusahaan (PMA) yang bertindak untuk dan atas nama diri dan kepentingan bisnisnya yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Terlepas dari semua hal tersebut, proses negosiasi regulasi antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia sedang berlangsung, dan nampaknya hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Kondisi ini memang lumrah terjadi dalam suatu negosiasi, apalagi yang menjadi obyek negosiasinya adalah regulasi yang telah dinyatakan sah dan berlaku. Tidak-lah mudah melakukan negosiasi yang demikian itu, karena masing-masing pihak baik Pemerintah maupun PT. Freeport Indonesia pasti akan bertahan dengan argumentasi yang mereka yakini kebenarannya. Pada titik ini jika kedua belah pihak tetap saling mempertahankan argumentasi, maka negosiasi yang dilakukan pasti mengalami kebuntuan alias deadlock.

Apa yang perlu dilakukan jika deadlock ? Jika negosiasi deadlock, maka akan lebih bijak jika kedua belah pihak berkontemplasi sejenak sekaligus mereview poin – poin yang dinegosiasikan. Munculkan poin – poin baru yang dapat membuka peluang berlanjutnya proses negosiasi. Mungkin PT. Freeport Indonesia perlu merenung sejenak tentang apa kerugian jika ia melaksanakan PP. No. 1 Tahun 2017 ? Hal apa sebenarnya yang memberatkan ? Bukan-kah PT. Freeport Indonesia telah menjalankan kegiatan usaha sekitar 49 tahun di Indonesia. Apakah tidak lebih baik bagi PT. Freeport Indonesia menerima regulasi tersebut, sehingga ia dapat terus berkonstribusi lebih maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan Indonesia ? Mungkin contoh pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat memicu untuk ditemukannya titik temu antara Pemerintah dan PT. Freeport.

Titik temu yang mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara seimbang dan saling menguntungkan perlu lebih dikedepankan. Oleh sebab itu, Pemerintah antara lain perlu memperjelas dan mempertegas mengenai dasar pertimbangan, muatan utuh, tujuan dan implikasi hukum dari diterbitkannya PP No. 1 Tahun 2017 terhadap perusahaan (PMA) di bidang usaha pertambangan. Sedangkan PT. Freeport Indonesia antara lain perlu mendengar dan memahami secara ikhlas dan komprehensif penjelasan Pemerintah terhadap semua aspek yang termuat dalam PP No. 1 Tahun 2017 tersebut.

Logikanya dengan adanya persepsi dan pemahaman yang sama mengenai muatan PP No. 1 Tahun 2017 tersebut, maka setidaknya kedua belah pihak dapat mendiskusikan dan membedah secara jernih dan tuntas muatan regulasi tersebut, sehingga dapat diketahui akar masalah atau titik simpul masalah sesungguhnya. Jika telah ditemukan akar masalah atau titik simpul masalahnya, maka kedua belah pihak perlu membedahnya, sehingga tuntas dan melahirkan kesepahaman antara kedua belah pihak. Kesepahaman yang tuntas ini mencerminkan komitmen dan itikad baik kedua belah pihak untuk terus bekerja sama secara profesional dan saling menguntungkan.

Proses negosiasi yang sedang dilakukan antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia hendaknya didasari oleh semangat saling menghormati dan bekerjasama berlandaskan itikad baik dan keikhlasan untuk menemukan solusi yang tepat dan seimbang bagi kepentingan bersama. Kejernihan logika, melunakkan ego, dan kearifan kedua belah pihak dalam proses negosiasi regulasi adalah sebuah keniscayaan. Pengabaian atas hal ini tentu hanya akan melahirkan negosiasi yang hanya menghasilkan deadlock seperti yang telah dikemukakan.

Akhirnya kita berharap polemik yang terjadi antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia segera mencair dan tuntas melalui negosiasi, sehingga tidak berlanjut sampai ke forum arbitrase internasional atau pengadilan. Utamakan persamaan kepentingan, dan abaikan perbedaan. Selain itu, kerjasama atau kemitraan yang telah terjalin selama 49 tahun antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia, harus dijadikan pondasi kokoh dalam hubungan keduanya dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Kerjasama atau kemitraan yang lama itu sejatinya mampu memulihkan dan mengokohkan kembali hubungan kedua belah pihak.

Tidaklah elok jika hanya disebabkan PP No. 1 Tahun 2017, hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia menjadi rusak. Bukan-kah perubahan status dari KK menjadi IUPK itu tidak berpengaruh pada kesinambungan kegiatan usaha yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. Mari kita kedepankan musyawarah untuk mufakat atau negosiasi, abaikan ego dan pemaksaan kehendak dalam membangun hubungan bisnis yang langgeng dan berkeadaban. Penyelesaian dengan landasan prinsip win win solution adalah pilihan tepat dan seimbang yang harus dikedepankan, dan bukan prinsip win and lose. Semoga.(*)

 

 

 

Oleh Hermansyah

Perlihatkan Lebih

4 Comments

  1. hello!,I like your writing very a lot! percentage
    we keep in touch extra approximately your article on AOL?
    I require a specialist in this house to unravel my problem.

    Maybe that is you! Taking a look ahead to peer you.

  2. I have been surfing on-line more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
    It’s pretty price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just
    right content material as you did, the internet will probably be
    a lot more helpful than ever before.

  3. Hey I am so delighted I found your site, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just
    like to say thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the
    theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have
    book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have
    time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic b.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close