Hukum

Nomenklatur RUU Masyarakat Adat Perlu Ditinjau Kembali

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pada 16-17 November 2017, Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila mengadakan Seminar Nasional bertemakan ” Memperkokoh Eksistensi Masyarakat Adat dan Hak-haknya Atas Tanah Dalam Hukum Nasional”.

Berikut adalah rumusan hasilnya:

Berdasarkan hasil seminar nasional dan call for papers yang telah diikuti oleh  sejumlah pengajar hukum adat dan hukum agraria dari berbagai Fakultas Hukum Universitas se Indonesia, serta peminat lainnya yang diselenggarakan oleh pada tanggal 16-17 November 2017 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dengan rumusan sebagai berikut:

  1. Nomenklatur RUU Masyarakat Adat, namun perlu ditinjau kembali agar tidak ada kerancuan antara Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat Dan Masyarakat Tradisional
  2. RUU Masyarakat Adat ini bersifat unifikasi administrasi dan tetap memperhatikan pluralisme hukum.
  3. RUU Masyarakat Adat  memuat konsep Hukum Adat, Adat Istiadat dan Adat, namun perlu dikaji kembali agar tidak ada kerancuan
  4. Kriteria Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional
  5. Hak-Hak Masyarakat Adat berupa identitas budaya dan hak tradisional. Sistem Religi masuk sebagai hak masyarakat tradisional.
  6. Inventarisasi dan verifikasi tidak perlu dibahas dalam RUU Masyarakat Adat
  7. Pemberdayaan masyarakat adat dilakukan oleh masyarakat adat sendiri dan pemerintah hanya sebagai pendamping dan fasilitator.
  8. Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian  di lingkungan masyarakat adat yang berfungsi memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa- sengketa menurut hukum adat dengan memperhatikan  HAM, kecuali pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman penjara paling sedikit 5 (lima)  tahun.
  9. Peradilan Adat berwenang untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat adat termasuk dibidang pertanahan.
  10. Kalau berkaitan dengan pihak di luar Masyarakat Adat, maka diperlukan Peradilan Pertanahan secara  Ad Hoc.

Tim Perumus:

Prof. Dr. Dominikus Rato, SH.MH

Prof. Dr. M G. Endang Sumiarni SH.MH

Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH.MA

Dr. Simona Bustami, SH.MH

Dr. Caritas Woro Murdiati, R, SH.MHum

Dr. Nam Rumkel, SH.MH

Dr. Ning Adiasih, SH.MH

Hermansyah, SH.MHum

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami