Hukum

Notaris dan PPAT Nilai Kewajiban Pelaporan Transaksi dengan Kliennya Dilematis

BTN iklan

Jakarta, Lei,   Sejumlah praktisi dan pengamat hukum akan melakukan pembahasan terkait adanya kewajiban pelaporan kegiatan yang dilakukannya. Pelaporan itu sesungguhnya dilematis karena pejabat Notaris dan PPAT juga dilindungi UU dan Kode etik dalam menjalankan tugasnya.  Namun  adanya peraturan baru nanti  akan dibahas oleh sejumlah nara sumber, Sabtu 29 Juli 2017 di balai Kartini Jakarta.

Upaya mendukung pemenuhan keterbukaan informasi terkait rahasia jabatan, seperti Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) pemerintah mewajibkan pelaporan kepada profesi dan instansi yang dipandang mempunyai posisi yang strategis dan berpotensi sebagai “gate keeper” (pintu masuk) atas transaksi/kegiatan yang dibutuhkan data/informasinya tersebut.

Kewaiban melaporkan setiap kegiatan Notaris-PPAT terkait dengan jabatannya, kata sumber yang tak mau disebut namanya,  di Jakarta Jumat, merupakan kewajiban yang dilematis. “Di satu sisi Notaris dan PPAT wajib melindungi pembuatan akta autentik dengan kliennya, sementara di sisi lain ia juga dituntut melaporkan kepada instansi berwenang,” katanya.

Menurutnya, Notaris dan PPAT, yang dalam kewenangannya tidak hanya sebatas membuat akta autentik saja, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum, memberikan pemahaman tentang alat-alat bukti yang sah, bahkan seringkali diminta memberi nasihat hukum sehubungan dengan transaksi yang dilakukan para pihak.
Itulah sebanya, dalam Undang-undang rahasia jabatan dan kode etik Notaris dan PPAT hal itu diatur. Namun belakangan ini ada juga kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertukaran Informasi mengenai Perpajakan. “Itulah yang dapat menimbulkan keraguan, kondisi dilematis dan berpotensi menjadi persoalan bagi para profesi karena akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen pengguna jasa kepada pejabat Notaris-PPAT,” katanya.

Keadaan dilematis yang akan dihadapi oleh profesi Notaris-PPAT tersebut, katanya, akan diseminarkan pada Sabtu 29 Juli 2017 di Jakarta, dengan tema “Rahasia Jabatan VS Keterbukaan Informasi Terkait Diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertukaran Informasi Perpajakan.”
Seminar itu akan menampilkan para nara sumber yang kompeten dibidangnya seperti,

Dr. Dian Ediana Rae, Wakil Kepala PPATK,  Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Risk Management & Compliance PT Bank Mandiri (Persero Tbk), Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Direktur LPKIP, Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Dr. Pieter Latumeten, S.H., M.H. Notaris & PPAT DKP INI.

Tujuan seminar ini untuk memberikan sarana dan saluran pertukaran ilmu hukum dan pengetahuan praktis dalam bidang hukum bagi Notaris dan PPAT, dan praktisi hukum lainnya, di bidang perbankan, konsultan pajak dan konsultan keuangan  serta masyarakat pada umumnya. Selain itu juga melakukan kajian ilmiah atas diberlakukannya kewajiban keterbukaan infomasi bagi profesi tertentu yang di sisi lain terikat dengan kewajiban untuk menjaga rahasia jabatannya.

Menjawab pertanyaan sumber itu menyebutkan, Ikatan Notaris UI,  sebagian besar  setuju dengan adanya kewajiban pelaporan itu sejalan perlunya keterbukaan informasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Pelaporan itu wajib diataati jika  sudah menjadi Peraturan Perundang-undangan, namun semua pihak yang terkait harus mengerti tentang mekanisme dan dampaknya jika seorang Notaris dan PPAT tidak melaporkannya. “Lebih kearah pemberian pemahaman kepada anggota Notaris dan PPAT terhadap adanya perauran baru itu. (dew).

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami