Liputan

Notaris Nilai Pelaporan Data Dilematis

BTN iklan

Jakarta, 28/7 LEI – Upaya mendukung pemenuhan keterbukaan informasi terkait rahasia jabatan, seperti notaris dan Pejabat pembuat akta tanah (PPAT), maka pemerintah mewajibkan pelaporan kepada profesi.

Pelaporan itu juga untuk instansi yang dipandang mempunyai posisi yang strategis dan berpotensi sebagai “gate keeper” (pintu masuk) atas transaksi ataupun kegiatan yang dibutuhkan data atau informasinya tersebut.

Kewajiban melaporkan setiap kegiatan notaris-PPAT terkait dengan jabatanya merupakan hal yang dilematis, kata Humas Ikatan Keluarga Alumni Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKANOT UI),Ashoya Ratam SH.MKn di Jakarta Jumat.

“Di satu sisi, notaris dan PPAT wajib melindungi pembuatan akta autentik dengan kliennye, sementara di sisi lain ia juga dituntut melaporkan kepada instansi berwenang,” katanya.

Menurut Trisnaningsih, notaris dan PPAT, yang dalam kewenangannya tidak hanya sebatas membuat akta autentik, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum, memberikan pemahaman tentang alat-alat bukti yang sah, bahkan seringkali diminta memberi nasehat hukum sehubungan dengan transaksi yang dilakukan para pihak.

Itulah sebanya, dalam Undang-undang rahasia jabatan dan kode etik Notaris dan PPAT hal itu diatur. Namun belakangan ini ada juga kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertukaran Informasi mengenai Perpajakan.

“Itulah yang dapat menimbulkan keraguan, kondisi dilematis dan berpotensi menjadi persoalan bagi para profesi karena akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen pengguna jasa kepada pejabat Notaris-PPAT,” katanya.

Keadaan dilematis yang akan dihadapi oleh profesi notaris-PPAT tersebut, katanya, akan diseminarkan pada Sabtu 29 Juli 2017 di Jakarta, dengan tema “Rahasia Jabatan VS Keterbukaan Informasi Terkait Diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertukaran Informasi Perpajakan.” Seminar itu akan menampilkan para nara sumber yang kompeten dibidangnya seperti Dr. Dian Ediana Rae, Wakil Kepala PPATK, Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Risk Management & Compliance PT Bank Mandiri (Persero Tbk), Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Direktur LPKIP, Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dan Dr. Pieter Latumeten, S.H., M.H.

Tujuan seminar ini adalah untuk memberikan sarana dan saluran pertukaran ilmu hukum dan pengetahuan praktis dalam bidang hukum bagi Notaris dan PPAT, dan praktisi hukum lainnya, di bidang perbankan, konsultan pajak dan konsultan keuangan serta masyarakat pada umumnya.

Selain itu, juga melakukan kajian ilmiah atas diberlakukannya kewajiban keterbukaan infomasi bagi profesi tertentu yang di sisi lain terikat dengan kewajiban untuk menjaga rahasia jabatannya.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, IKANOT UI setuju dengan adanya kewajiban pelaporan itu sejalan perlunya keterbukaan informasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Pelaporan itu wajib ditaati karena sudah menjadi peraturan perundang-undangan, namun semua pihak yang terkait harus mengerti tentang mekanisme dan dampaknya jika seorang notaris dan PPAT tidak melaporkannya.

“Lebih kearah pemberian pemahaman kepada anggota notaris dan PPAT terhadap adanya perauran baru itu,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami