Nasional

Notaris Senior: Aturan Tentang UPN, Upaya Menjawab Kondisi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Notaris senior Widjiadmiko menyatakan, pemerintah melalui
Peraturan Menkumham Nomor
25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) merupakan upaya pemerintah menata ulang tentang pengangkatan notaris untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi saat ini.

Widjiadmiko dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (10/4/2018), menyampaikan, ini tidak bisa disamakan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di tahun sebelumnya, di mana kebutuhan notaris saat itu masih banyak dibutuhkan kabupaten/kota yang kosong dan belum banyak lulusan Pendidikan Kenotariatan.

Dengan 40 prodi MKN yang kali dirata-rata dalam satu tahun meluluskan 100 MKN, maka akan terdapat 4.000 lulusan sarjana S2 MKN per tahun. “Kalau masih menggunakan system permohonan pengangkatan notaris sesuai kehendak pemohon sangat mustahil 4.000 MKn per tahun dapat ditempatkam pada 318 kab/kota yang ada di Indonesia,” kata Widjiadmiko.

Cara penataan pengangkatan notaris telah dimulai oleh pemerintah dengan meninjau ulang formasi penempatan notaris; mengizinkan notaris dalam menjalankan jabatan notaris dengan cara “Kantor Bersama Notaris dan PPAT” menetapkan daerah sangat padat, padat sedang, padat dan kurang atau tidak padat dengan system Claster Daerah Notaris ABCD. Menetapkan system penyaringan pengangkatan notaris melalui cara UPN (Ujian Pengangkatan Notaris) & UPPAT (Ujian PPAT).

Widjiadmiko juga menambahkan, bahwa lulusan prodi MKN adalah satu-satunya sarjana yang oleh UUJN dan Permenkumham diberi hak penuh untuk mengajukan permohonan diangkat menjadi notaris oleh negara atau pemerintah.

Pendidikan prodi MKN, sambung Widjiadmiko, bukanlah pendidikan kedinasan milik Kemenkumham, sehingga sesuai UU SISDIKNAS & UU Perguruan Tinggi, didudukan pada jalur pendidikan akademik yang berarti dan berdampak hukum.

Dia juga mengungkapkann bahwa kebutuhan akan pengangkatan notaris merupakan hak dan kewenangan prerogatif negara atau pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini pun sama dengan pengangkatan PPAT yang menjadi hak dan kewenangan Kementerian ATR/BPN RI.

“Untuk itu harus disadari oleh para lulusan prodi MKN selama negara atau pemerintah masih membutuhkan pengangkatan notaris/PPAT, maka lowongan untuk melamar dapat
diangkat sebagai notaris/PPAT masih dimungkinkan dan terbuka lebar, akan tetapi bila negara/pemerintah tidak membutuhkan lagi, pengangkatan notaris/PPAT maka pintu lamaran akan ditutup oleh negara/pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Perdata Daulat Pandapotan Silitonga menyampaikan, bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengangkat notaris, berkewajiban menjaga
kualitas notaris yang diangkatnya.

Untuk itu, kata Daulat, pihaknya memandang perlu melakukan
pembenahan dalam pengangkatan notaris agar dihasilkan notaris yang semakin profesional dan berkualitas dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengeluarkan dan melaksanakan  Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uji Pengangkatan Notaris,” ungkap Daulat.

Ujian Pengangkatan Notaris, lanjut Daulat, merupakan wadah yang netral yang tidak mempermasalahkan lulusan universitas mana calon notaris yang akan diuji sebagai syarat pengangkatan menjadi notaris.

“Jadi, sebaiknya para calon notaris fokus mempersiapkan diri menghadapi UPN,” katanya. Daulat menambahkan, bahwa tujuan Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) ini sangat positif baik bagi calon notaris maupun pemerintah dan masyarakat.

Calon notaris yang lulus UPN adalah yang berkualitas dan siap menjadi notaris yang handal dalam melayani masyarakat. “Harapan pemerintah bahwa tujuan Ujian pengangkatan notaris ini adalah mencari
bibit-bibit notaris yang handal dalam menjalankan tugasnya,” ujar dia

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close