HukumLiputan

Nurhadi & Tin Zuraida Jadi Penanggung Jawab ?

BTN iklan

JAKARTA/Lei— Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ternyata menjadi penanggung jawab tim pelaksana reformasi birokrasi di MA. Penunjukan itu merujuk surat edaran Nomor 23/SEK/SK/IV/2016, yang diterbitkan pada 25 April 2016 silam.

Tak hanya itu dalam surat tersebut Nurhadi juga menunjuk istrinya,Tin Zuraida sebagai Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.

Adapun sesuai dengan surat tersebut ada lima poin yang harus diemban oleh tim tersebut. Lima poin itu adalah pertama melakukan perencanaan strategis pelaksanaan berdasarkan seluruh cetak biru reformasi birokrasi.

Kedua, mengkoordinir pelakasanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja serta tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis, dan ketiga, mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik dari dalam lingkungan peradilan maupun luar lingkungan peradilan.

Keempat, mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk di dalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan reformasi birokrasi, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru dan kelima, mendukung tim pengarah melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, meliputi dukungan politik, sosial, maupun anggaran.

Surat penunjukan Nurhadi sebagai penanggung jawab reformasi birokrasi MA yang diteken 25 April itu hanya berselang empat hari setelah KPK melakukan penggeledahan di rumahnya di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru dan kantornya terkait dengan pengembangan  dugaan kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi memaparkan, penunjukan tersebut sudah dilakukan sebelum kasus suap mencuat.

Menurut dia hal itu dilakukan  bukannya tanpa dasar. Posisi Nurhadi sebagai pemangku kuasa anggaran dan administrasi, menuut Suhadi, membuatnya secara otomatis menjabat posisi tersebut.

Kendati demikian, mengingat kasus yang diduga menjerat sekretarisnya masih berproses,  MA belum akan mengambil tindakan soal itu.

“ Kalau sudah ada kepastian hukum, nanti akan dilakukan tindakan oleh pimpinan MA,” kata Suhadi, Rabu (8/6).

Di internal MA, pria yang menjabat sebagai Sekretaris MA sejak 2011 itu sudah diperiksa sebanyak tiga kali. Dalam  pemeriksaan , Nurhadi menyanggah semua keterlibatannya dalam kasus tersebut, termasuk soal penyembunyian Royani, sopirnya sekaligus saksi penting dalam kasus suap itu.

Kendati demikian, di level penyidikan KPK, proses hukum masih terus bergulir. Teranyar, lembaga antikorupsi memeriksa istrinya,Tin Zuraida dan empat pengawal dari kepolisian.  Mereka masuk ke daftar terperiksa, karena diduga mengetahui soal peranan Nurhadi dalam transaksi suap tersebut.

Jalan Buntu

Terkait dengan keberadaan Royani, sopir pribadi Nurhadi, KPK tampaknya menghadapi jalan buntu. Meski terus mencari, hingga kemarin  penyidik KPK belum berhasil menemukan sopir Sekretaris MA tersebut.

Sempat tersiar kabar soal keberadaan Royani yang berada di  luar negeri.  Namun demikian, pihak KPK belum mau mengonfirmasi hal itu. Mereka menyatakan, pencarian masih dilakukan, hanya saja masih membutuhkan waktu.

“Sampai saat ini belum ada perkembangan terkait keberadaan yang bersangkutan. Kami masih mencarinya,” kata Plh.  Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak.

Dia tak mau menaggapi kabar keterlibatan aparat keamanan dalam pelarian Royani tersebut. KPK tak bisa memberi informasi, karena hal itu masuk ke teknik penyidikan yang dilakukan penyidik lembaga antirasuah tersebut.

“Informasi yang saya tahu hanya itu,” jelasnya.

Sepanjang kasus bergulir ada dua saksi yang dikabarkan berada di luar negeri, yaitu saksi pertama Royani dan saksi kedua Eddy Sindoro. Eddy Sindoro merupakan Chairman PT Paramount Enterprise International dan bekas petinggi Grup Lippo.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami