OJK Mewajibkan Penilaian Mandiri Perlindungan Konsumen – Legal Era Indonesia
Finansial

OJK Mewajibkan Penilaian Mandiri Perlindungan Konsumen

Bagikan ke:

OJKJakarta, (22/3) – Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pelaporan penilaian mandiri (“self assessment”) oleh para pelaku jasa keuangan yang selama ini bersifat sukarela, akan diwajibkan paling lambat pada 2017.

Keputusan ini diambil demi mengembangkan program perlindungan konsumen yang menggunakan produk-produk jasa keuangan, kata Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Anggar B. Nuraini di sela seminar penyelesaian sengketa di Jakarta, Selasa.

“Kami akan menyusun sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) agar semua pelaku jasa keuangan wajib melaporkan ‘self assessment’. POJK ini akan keluar 2016 atau 2017,” katanya.

Anggar menambahkan POJK tersebut dibuat untuk melanjutkan regulasi perlindungan konsumen yang sudah ada yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut dia, OJK saat ini masih dalam proses mempelajari dan menganalisa beberapa hal terkait perilaku pasar (“market conduct”), seperti tentang keadaan pasar, infrastruktur dan bentuk pengawasan. Selain itu, demi mendukung persiapan itu, mereka juga harus menyiapkan program-program untuk menyiapkan sumber daya manusia.

Adapun pada tahun 2015, dari 2.787 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), ada 69 persen atau 1.914 PUJK yang menyampaikan laporan penilaian mandiri mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen. Rincinannya ada 1.450 perbankan yang melapor, bersama 152 sektor pasar modal dan 312 industri keuangan nonbank (IKNB). OJK sendiri, pada tahun 2015, untuk pertama kalinya melakukan penilaian “self assessment” penerapan perlindungan konsumen.

Dari ribuan PUJK yang tercatat memberikan laporan, 35 di antaranya mendapatkan penghargaan dari OJK yang diberikan pada hari ini, Selasa (22/3), di Jakarta.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top