Finansial

OJK Minta Dinas Awasi Koperasi Cegah Investasi Ilegal

BTN iklan
Jakarta, LEI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar Dinas koperasi dan UKM melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi di daerah untuk mencegah praktik pengumpulan dana masyarakat secara ilegal.
Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2), mengatakan kasus-kasus investasi ilegal berkedok koperasi banyak terjadi di daerah, seperti kasus Koperasi Langit Biru Sukabumi, KSP Pandawa di Depok. Itu sebabnya peran Dinas Koperasi dan UKM sangat penting untuk melakukan pengawasan.
“Dinas Koperasi dan UKM merupakan anggota Satgas Waspada Investasi yang juga berperan melakukan pengawasan. Kalau pengawasan kuat di daerah dapat dicegah dan segera diidentifikasi koperasi yang melakukan investasi ilegal” ujarnya.
Tongam yang juga menjabat ketua Satgas Waspada Investasi OJK ini mengakui maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Masyarakat ini mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi.
Seperti kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon PT CSI mendirikan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil 5% per bulan.  Paling terbaru adalah kasus  KSP Pandawa Mandiri Group melalui Pandawa Group menghimpun dana masyarakat dengan memberi bunga investasi 10%.
Tongam mengatakan, masyarakat tidak sadar bahwa koperasi tidak bisa menghimpun dana dari luar anggota. Padahal, koperasi memiliki prinsip dari anggota untuk anggota. “Di sini masyarakat dikelabui dengan iming-iming bunga tinggi,” katanya.
Menurutnya, ada celah yang memungkin investasi ilegal berkembang, antara lain pengawasan masih lemah, regulasi bagi KSP yang masih longgar. KSP secara operasional berperan seperti bank, menghimpun dana dan meminjamkannya ke masyarakat. Karena itu, prinsip pengelolaan KSP harus sama dengan bank, yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent).
“Kemampuan pengurus-pengurus koperasi harus dibenahi, sehingga mampu mengelola koperasi secara prudent” kata Tongam.
Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menegaskan pengawasan terhadap Koperasi memang harus diperketat. Kasus – kasus investasi ilegal yang muncul banyak perusahaan yg mengatasnamakan koperasi seperti kasus Pandawa.
“Kalau koperasi tidak jelas sumber dananya dan  tidak bisa dibina kembali ke jati dirinya, maka izinnya dicabut,” tegas Suparno.
Dia juga mendorong Dinas Koperasi dan UKM yang sudah tergabung dalam satgas investasi yang dibentuk OJK aktif melakukan pengawasan. Hanya dengan pengawasan yang intens tumbuhnya praktik-praktik investasi ilegal dapat dicegah.
Perlihatkan Lebih

5 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami