LiputanNasional

Ombudsman Temukan Honor Guru di Bawah UMP

BTN iklan

Ternate/Lei- – Ombudsman Perwakilan Maluku Utara menemukan fakta ketidakjelasan pembayaran honor bagi guru sekolah negeri dan swasta sehingga penghasilannya di bawah standar upah minimum provinsi (UMP) setempat.

“Meskipun ada dana BOS, dana hibah, dana rutin, komite, uang penerimaan siswa baru, uang ujian atau ulangan dan DAK, observasi di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan menunjukkan adanya ketidakjelasan status dan pembayaran gaji guru honor maupun tenaga honorer lainnya, serta gaji honorer masih di bawah UMP,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara (Malut) Sofyan Ali, di Ternate, Senin.

Begitupula adanya keterlambatan pembayaran gaji serta tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi serta keterlambatan pencairan dana BOS maupun pembiayaan sekolah yang bersumber dari pungutan kepada orang tua siswa oleh komite sekolah.

“Ketidakjelasan ketersediaan alokasi dana rutin untuk sekolah, ketidakjelasan perencanaan dan penganggaran sekolah, bahkan masalah pembiayaan dana BOS SMA dan SMK disamakan, sementara tingkat kebutuhan per siswa berbeda,” katanya lagi.

Sofyan mengungkapkan pula, masih ada pembiayaan-pembiayaan yang dibebankan kepada siswa dan orang tua siswa selain biaya rutin yang dibayarkan setiap bulan, seperti biaya pengecatan kelas, biaya olahraga, uang keterampilan, dan uang OSIS.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak transparan, kurang ketersediaan tenaga guru, karena kekurangan sarana dan prasarana sekolah. Bahkan ditemukan adanya sekolah dijadikan sebagai sumber pendapatan yayasan, ujarnya pula.

Solusinya, kata Sofyan Ali, akan dilakukan pendataan dan penataan tenaga guru honorer serta penentuan standar gaji sesuai dengan regulasi terkait dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Dinas Pendidikan dan Kebudeayaan Provinsi Maluku Utara harus membangun sistem monitoring online tentang usulan, realisasi pembayaran, dan pertangungjawaban tunjangan guru, dana BOS, dana rutin dan DAK,” ujar dia.

Bahkan, dalam pencairan dana BOS tidak lagi melalui rekening Dikbud Provinsi, tetapi langsung melalui rekening sekolah sebagaimana lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS BAB IV tentang Penyaluran Dana Poin A Angka 2.

“Bendahara Umum Daerah harus menyalurkan dana BOS secara langsung ke rekening sekolah menggunakan mekanisme sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya lagi.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami