HEADLINESOpini

Optimisme Iklim Investasi di Indonesia

BTN iklan

(LEI) – Data dari Indonesia Economic Quarterly Januari 2017  yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan tingkat kenaikan terbesar dalam laporan Doing Business Bank Dunia.

melesat di tengah perlamabatan ekonomi, ekonomi indonesia, kekuatan indonesiaPeringkat Indonesia naik dari 106 ditahun 2016 menjadi 91 ditahun 2017. Dalam Laporan Bank Dunia tersebut juga dikatakan bahwa proyeksi pertumbuhan PDB tidak berubah dari laporan bulan Oktober sebesar 5,1 % untuk tahun 2016 dan 5,3 % untuk 2017. Pertumbuhan lebih kuat pada tahun 2017 akan bergantung pada kenaikan investasi  sektor swasta setelah adanya kemudahan sektor moneter, serta diberlakukannya reformasi  iklim investasi.

Data itu menunjukkan bahwa investasi terutama investasi asing khususnya direct investment menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor produksi yang terdiri dari modal, tenaga kerja, alam, dan keahlian  merupakan komponen yang sangat penting supaya pembangunan ekonomi suatu negara dapat terlaksana dengan baik.

Kenyataanya bahwa tidak setiap negara mempunyai 4 komponen faktor produksi tersebut  yang dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Negara berkembang lebih banyak mempunyai faktor produksi alam dan tenaga kerja sedangkan negara maju lebih  banyak  mempunyai faktor produksi modal dan keahlian. Keadaan ini mendorong  negara berkembang dan negara maju untuk saling membutuhkan satu  sama lain antara lain dengan mekanisme penanaman modal.  Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga membutuhkan kehadiran modal asing.

Pada kenyataannya di Indonesia  kekurangan faktor produksi modal dan keahlian, sehingga kehadiran penanaman modal asing akan dapat melengkapi pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembangunan nasional berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal ini berarti seluruh pembangunan nasional termasuk pembangunan ekonomi, khususnya investasi merujuk pada landasan idiil dan landasan konstitusional tersebut. Secara khusus Pasal 33 UUD 1945 secara jelas merupakan pasal yang bertujuan  memberi perlindungan terhadap kekayaan ekonomi bangsa, hal tersebut tampak jelas dengan kata “dikuasai oleh negara”.investasi, investor, asing

Saat ini kebutuhan Indonesia akan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dituangkan dalam kebijakan Penanaman Modal dalam bentuk Undang-Undang  yang  dituangkan dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang  Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kehadiran undang-undang tersebut  telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang  penanaman modal asing maupun maupun penanaman modal dalam negeri.

Dasar falsafah kebijakan investasi  pemerintah  negara berkembang pada umumnya termasuk Indonesia ialah mengusahakan pelaksanaan pembangunan itu dengan menggunakan sumber sumber dalam negeri. Falsafah itu merupakan pencerminan cita cita negara. Peraturan pelaksanaan UU No 25 Tahun 2007  adalah Peraturan Presiden No 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Terdapat banyak kritikan kaitannya dengan kebijakan kebijakan investasi terutama RUPM yang dinilai tidak operasional  karena tidak ada rencana yang secara keseluruhan dapat digunakan sebagai landasan kebijakan tersebut. Hukum seharusnya menjadi  a tool of social engineering secara berkesinambungan.

Terdapat beberapa kebijakan  investasi  pada tahun terakhir  yang bertujuan untuk membuat iklim investasi semakin baik. Kebijakan investasi yang merupakan insentif dibuat dengan mengingat pentingnya kebutuhan investasi bagi pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi secara khusus.  Persaingan negara tujuan investasi lainnya yang sudah lebih dulu memberikan kemudahan (sebagai contoh negara Vietnam yang secara normatif berani menuangkan lebih banyak hak daripada kewajiban bagi PMA) juga mendesak negara  Indonesia untuk lebih kompetitif.

Kebijakan tersebut antara lain,

  1. berupa kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimulai pada bulan Januari 2015 dan layanan 3 jam untuk dapat mengurangi hambatan birokrasi perizinan yang menjadi keluhan banyak investor,
  2. revisi Kebijakan Daftar Negative Investasi  dengan Perpres No 44 tahun 2016 yang mempunyai tujuan untuk lebih dapat membuka kesempatan lebih banyak investor masuk ke Indonesia. Kebijakan ini dapat dipahami dengan adanya persaingan antara negara dikawasan Asia Tenggara sendiri yang mempunyai kebutuhan yang sama terhadap investasi terutama investasi langsung,
  3. pembenahan iklim investasi di kawasan Indonesia Timur. Masih terdapat kelemahan dalam upaya baik pemerintah tersebut antara lain, kebijakan PTSP hanyalah memberi solusi perizinan pada tingkat pusat sementara daerah daerah yang diberi kewenangan masih cenderung terkesan kurang koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal asing harus dalam kerangka pemahaman Teori Middle Path bahwa PMA dapat memiliki aspek positip maupun negatip. Sehingga kebijakan insentif dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Laporan dari Bank Dunia tersebut, perlu disambut  rasa optimisme untuk terus menjaga  momentum  pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan iklim investasi yang akan menjadi topangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kesadaran bahwa kepastian hukum (legal certainty)  dalam iklim investasi hanya merupakan salah satu faktor  dari  2 faktor yang  lain yaitu  yaitu oppurtunity  of economic, dan  political stability   akan menjadi sikap  yang mempengaruhi progresivitas iklim investasi di Indonesia. Tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya.


Penulis:

Dr. Theresia Anita Christiani.

(Staff Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.)

Editor : Yosia Ardianto (LEI-02)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami