Politik

ORI Perkirakan 9000 Laporan Masyarakat pada 2016

BTN iklan

ORI, Ombudsman, Indonesia, laporan masyarakatJakarta, LEI/Antara – Ombudsman Republik Indonesia memperkirakan akan ada 9.000 laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk sepanjang tahun 2016.

“Tahun 2016 akan menjadi tahun yang penuh dengan pengaduan. Ombudsman RI (ORI) mencatat, hingga Juni 2016 sudah lebih dari 4.000 laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintah. Kemungkinan pengaduan akan naik dari tahun sebelumnya, sampai akhir tahun mencapai angka sembilan ribu,” ujar Komisioner ORI Ahmad Alamsyah Saragih di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, pengaduan paling banyak terkait dengan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kemudian, diikuti dengan pengaduan di bidang pertanahan, terkait perizinan di daerah, dan masalah kesehatan serta pendidikan.

“Sebenarnya lumayan merepotkan karena banyaknya jumlah pengaduan yang disampaikan kepada kami tidak diimbangi dengan jumlah tenaga di ORI sendiri,” kata Alamsyah.

Namun, dia mengapresiasi tindakan masyarakat yang mulai sadar dengan haknya untuk memberikan informasi mengenai pelayanan yang buruk di daerahnya. Karena hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki pelayanan yang selama ini dianggap buruk, khususnya yang terkait dengan instansi pemerintahan.

“Yang paling penting yaitu adanya kesadaran publik untuk menggunakan haknya. Walaupun berdasarkan survei, mayoritas masyarakat yang melapor ke Ombudsman adalah kelas menengah,” kata Alamsyah.

Alamsyah mengatakan publik boleh melaporkan pelayanan publik ke Ombudsman manakala sudah menyampaikan komplain kepada penyelenggara pemerintahan namun tidak ada respon.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan, pemerintah telah membuat mekanisme penanganan pengaduan bagi pelayanan publik yang lebih baik, berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Mekanisme itu diatur dalam Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dibentuk berdasarkan Perpres 76/2013 dan Permenpan-RB No. 24/2014 yang bertujuan agar penyelenggara pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik.

Pembentukan SP4N juga bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah juga merilis LAPOR! (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.3 Tahun 2015, yang menjadi layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan.

Sejauh ini Kementerian PANRB, KSP dan ORI telah menandatangani MoU untuk memanfaatkan sistem LAPOR! Dan pada 2017 diharapkan agar mekanisme pengaduan pada seluruh kementerian/lembaga telah terintegrasi dengan sistem LAPOR!.

“LAPOR! telah didesain sebagai sebuah sistem yang fleksibel, adaptif dan akomodatif sehingga akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keunikan mekanisme internal pada kementerian/lembaga,” ujar Diah.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close