Hukum

Otto: Audit BPK di Kasus BLBI Janggal!

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Otto Hasibuan angkat bicara terkait laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia menilai ada yang janggal dalam laporan audit BPK tertanggal 25 Agustus 2017 tersebut karena menyebut adanya kerugian keuangan negara.

Menurut Otto, laporan audit tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan Laporan BPK atas kasus yang sama pada 30 November 2006.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia itu menunjuk pada pemberitaan media pada 9 Oktober 2017.

Otto Hasibuan mengingatkan tentang laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 30 November 2006 yang berpendapat SKL layak diberikan kepada pemegang saham BDNI atau Sjamsul Nursalim karena telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002.

Laporan audit BPK 30 November ini sudah disampaikan ke DPR. Dan itu sudah final dan bersifat mengikat (binding).

“Apakah BPK bisa membuat dua laporan audit yang bertentangan satu sama lain terhadap satu soal yang sama?” kata Otto Hasibuan ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Kamis (1/2).

Otto menilai audit tersebut bertentangan dengan laporan BPK 30 Nopember 2006 itu memberi kesan kuat adanya ketidakpastian hukum.

Menurutnya, pengabaian KPK atas hasil audit BPK sebelumnya terhadap penerbitan SKL BLBI menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum ke depan.

Guru Besar Hukum Universitas Pajajaran Bandung I Gede Pantja Astawa yang juga adalah anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK mengkritisi adanya audit BPK kelima kali yang dikatakan oleh KPK sebagai ada kerugian negara dibalik pemberian SKL kepada BDNI. Padahal, empat kali sebelumnya BPK sudah mengaudit hal sama.

“Sebetulnya persoalan ini sudah clear. Terlebih BPK di tahun 2006, sudah merilis LHP (laporan hasil pemeriksaan). Disitu dikatakan tidak ada kerugian negara. Jadi dari sisi mana dikatakan merugikan keuangan negara,” kata Pantja.

Otto juga menilai audit BPK yang sudah dilakukan beberapa kali, lalu dimintakan untuk diaudit kembali, merupakan bentuk pengabaian mandat sekaligus hasil kerja BPK sebelumnya.

Dia menggarisbawahi peran BPK yang ditegaskan dalam konstitusi. Tindakan pengabaian KPK terhadap audit-audit BPK sebelumnya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada BPK di mata siapa pun entitas yang diperiksanya.

Sjamsul Nursalim sendiri tidaklah berperkara dengan KPK, tapi namanya dan BDNI berulangkali disebut oleh Jubir KPK saat memberikan keterangan pers tentang proses perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Ketua Badan BPPN, yang disangka telah merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun berkaitan dengan SKL BLBI yang dikeluarkan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

6 Comments

  1. Hello there! I could have sworn I’ve visited this
    web site before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me.

    Regardless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be
    bookmarking it and checking back frequently!

  2. Hello fantastic website! Does running a blog like this require a lot of work?
    I have absolutely no expertise in coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you
    have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
    I understand this is off subject but I simply had to ask.
    Many thanks!

  3. Kamagra Oral Jelly 100mg Sildenafil Citrato Propecia Negozio Cialis Viagra Propecia [url=http://arealot.com]black market zoloft[/url] Buy Viagra Levitra

  4. Generic Next Day Ziagra 400 Mg Acyclovir Fast Candian Shipping Nolvadex Sans Ordonance [url=http://brandcial.com]cialis 5 mg[/url] Online Pharmacy Sales For Cialis Cialis Frei Apotheke Cheapest Viagra Overnight Shipping

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami