Opini

Outsourcing Peningkatan Profit VS Tanggungjawab Sosial

BTN iklan

Oleh Prof. Dr. Catharina Dewi Wulan dan Theo Yusuf Ms

Jakarta, LEI, Dalam hitungan hari, Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amien akan dilantik sebagi Presien, pada 20 Oktober 2019. Dalam tantangan kedepan, pemerintahan ini tentu akan memenuhi janjinya yakni mengurangi jumlah pengangguran, dan memperbaiki aturan sistem ketenaga kerjaan yang diniai belum menguntungkan para pekerja dan pencari kerja, utamanya para pekerja yang tergabung dalam outsourcing” kerja borongan dan kerja dengan kontrak waktu tertentu (PKWT).
Kesulitan pemerintah mengoptimalkan hak-hak para pekerka kini antara lain masih tingginya jumlah pengangguran, minimnya investasi baru baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari swasta lokal maupun asing. Sehingga nilai tawar pemerintah akan hal itu kian rendah jika berhadapan para investor. Kurangnya jumlah tenaga pengawas ketenaga kerjaan dimasing-masing Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) daerah juga menjadi masalah tersendiri.
Sementara dalam dunia usaha yang terpenting bagi sebuah perusahaan, bagaimana meraih dan mempertahankan keunggulan bersaing (competetive advantage), keunggulan bersaing berkaitan kemapuan memformulasikan berbagai strategi dalam mengekploitasi kesempatan guna meningkatkan profitabilitas, dengan cara memaksimalkan pengembalian investasi.
Istilah Noe RA (2000) menyebutnya, “a company’s ability to make product or offer service that are valued by costumer more than thoes of competing firm.”
Dengan demikian, sebuah perusahaan harus mampu membuat produk dan jasa yang punya nilai tambah untuk konsumen. Dengan adanya kepercayaan itu, perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Tujuan utamanya mengejar keuntungan setinggi-tingginya sebagai basis tujuan perusahaan.

Masalahnya, bagaimanakah agar perusahaan tidak mengorbakan tanggungjawab sosialnya khususnya kepada para pekerja khususnya pekerja outsourcing ? Langkah apa yang perlu ditempuh Pemerintah mengoptimalkan hak-hak para pekerja borongan ?

Profit VS Tanggung Jawab Sosial

Tujuan dari perusahaan meningkatkan omset, mengecilkan biaya guna meningkatkan keuntungan (profit) secara optimal. Frasa meningkatkan omset dan mengecilkan biaya operasional itulah yang mendorong para pimpinan perusahaan untuk menetapkan pola kerja secara borongan, dan pekerja dengan waktu tertentu.
Model kerja ousourcing di Indonesia bukan hanya mendapatkan tempat dan dilindung oleh Peraturan Perundang-undangannya. Tetapi juga mempunyai potensi berkembang yang cukup baik.

Praktik outsourcing di Indonesia diatur di dalam Pasal 64 Undang-undang Nmor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan, “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”
Penyerahan pekerjaan pemborongan, melibatkan tiga pihak yakni, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (PPJTKI), kedua Perusahaan sebagai penggunanya, dan ke tiga para pekerja ousourcing yang dikumpulkan di PPJTKI. Bagi perusahaan yang menggunakan tenaga borongan, akan mendapat keuntungan dari rendahnya biaya operasional, recruitmen dan biaya sosial lainnya. Oleh karenanya, banyak perusahaan ingin menjadikan pekerjaanya dimasukkan dalam konsep pemborongan dan waktu tertentu agar dapat menekan biaya operasionalnya.
Pola outsourcing, oleh perusahaan merupakan salah satu jalan mempertahankan perusahaan agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya, mendapatkan keuntungan dan tidak melakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja yang sudah menjadi karyawan tetap atau pekerja tanpa waktu tertentu.
Namun konsep kerja borongan yang dinilai banyak merugikan para pekerja itulah, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No 27/PUUIX/2011 atas gugatan dari pekerja meteran listrik terhadap UU No 13 Tahun 2003, yang melarang semua bentuk pekerjaan dilaksanakan secara borongan.

SK Menteri Tenaga Kerja No 19 Tahun 2000 mengeluarkan aturan jenis pekerjaan yang dapat di borongkan, yakni catering, tenaga security, cleaning service, transportasi dan pemborongan pertambangan. Intinya suatu pekerjaan yang sifatnya dapat dikerjakan tidak secara terus menerus, meskipun hal itu masih mengundang perdebatan terhadap jenis pekerjaan yang dapat di borongkan.
Praktik ousourcing di Indonesia kini cukup berkembang. Indonsia Outsourcing Association (IOA) mencatat sepanjang tahun 2015 total market (market size), atau bisnis alih daya mencapai Rp39,5 triliun atau naik dari tahun sebelumnya 17,5 triliun. Kenaikan ini juga sejalan dengan perkembangan outsourcing dunia yang mencapai lebih dari 970 miliar dolar AS atau setara dengan Rp9.215 triliun (Yoga S 2019).
Keinginan para pimpinan perusahaan menggunakan tenaga borongan karena lebih dinilai lefisien, meskipun ada yang dikorbakan. Untuk itu, Pemerintahan Joko Widodo agar terus melakukan pengawasan di lapangan terhadap praktik outsosurcing. Syarat pelaksanaanya masih multi tafsir sehingga dijadikan celah penyelundupan hukum bagi para pihak pengguna tenaga borongan itu. Fakta dilapangan, minimnya tenaga pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan kepada perusahaan khususnya di Jawa Barat, relatif tidak memadai. Minimnya tenaga pengawas akan menjadikan penyimpangan hukum yang lebih luas.
Dalam kaitan itu, perusahaan seyogianya tidak semata-mata mengejar dan meningkatkan jumlah assset dan profit. Tetapi ia juga harus mempunyai tanggung jawab sosial atas para pekerja yang harapan hidupnya tidak jelas itu. The World Business Council for Sutainible Development (WBCSD) menyatakan, Cororate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan berikut dengan komunitas masyarakat setempat terus dilaksanakan agar suatu perusahaan yang beroperasi di suatu tempat tidak menjadikan musuh bersama dari lingkungan yang ada.
Oleh karenanya, kehadiran negara dalam mendorong perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan melalui pengabaian tanggungjawab sosial perlu dicegah. Pemerintah dalam menghadapai dampak negatif dari perkembangan praktik bisnis outsourcing, perlu mengeluarkan berbagai peraturan yang dapat menyeimbangkan bergaining position para pihak, utamanya para pekerja borongan yang selama ini berada pada strata paling lemah.
Diantata bentuk perlindungan itu adalah upah. Dalam peraturan menyangkut upah harus dipertegas, upah yang diberikan bukan hanya disesuaikan dengan standar perusahaan dimana para buruh dipekerjakan. Tetapi masa kerja buruh yang pernah bekerja di perusahaan outsourcing juga perlu dipertimbangkan.
Selama ini orang atau buruh disamakan dengan mesin industri. Diputar-putar tiap tahun atau dua tahun masa kerja untuk menghindari kenaikan upah atau menghindari pengangkatan sebagai karyawan pegawai tetap.
Sedang menyangkut jaminan sosial, perlu diefektifkan perannya agar dapat menjangkau pekerja dari berbagai sektor pekerjaan yang diperbolihkan dalam outsourcing.
Kini masih banyak jenis pekerjaan yang semestinya dikerjakan tidak dengan sistem borongan tetapi dilaksanakan lewat sistem outsourcing agar perusahaan dapat menekan biayanya. Upah pekerja borongan hampir tidak pernah dikaitkan dengan lamanya masa bekerja bagi para pekerja itu. Jika hal itu diperbaiki lewat aturan, negara tidak hanya sekedar hadir.

Namun juga memberikan harapan hidup yang lebih baik termasuk juga meningkatkan kesempatan kerja dan investasi. Bahkan menyangkut soal cadangan dana pesangon bag para pekerja tetap maupun antar waktu, sampai saat ini belum banyak perusahaan yang mencadangkannya, sehingga tatkala ada PHK, para pekerja tidak diberikan pesangon sebagaimana mestinya karena perusahaan telah mengalami krisis keuangan dan tidak punya cadangan untuk pesangon. Inilah yang perlu diperhatikan Pemerintahan Jokowidodo dalam menyelesaikan amanahnya pada periode kedua ini.

**
Penulis, Catharina Dewi, Guru Besar Univ Katalik Parahyangan, danĀ  Theo Yusuf, Wartawan Utama.
 

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami