Opini

Outsourcing Peningkatan Profit VS Tanggungjawab Sosial

BTN iklan

Oleh Prof. Dr. Catharina Dewi Wulan dan Theo Yusuf Ms

Jakarta, LEI, Dalam hitungan hari, Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amien akan dilantik sebagi Presien, pada 20 Oktober 2019. Dalam tantangan kedepan, pemerintahan ini tentu akan memenuhi janjinya yakni mengurangi jumlah pengangguran, dan memperbaiki aturan sistem ketenaga kerjaan yang diniai belum menguntungkan para pekerja dan pencari kerja, utamanya para pekerja yang tergabung dalam outsourcing” kerja borongan dan kerja dengan kontrak waktu tertentu (PKWT).
Kesulitan pemerintah mengoptimalkan hak-hak para pekerka kini antara lain masih tingginya jumlah pengangguran, minimnya investasi baru baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari swasta lokal maupun asing. Sehingga nilai tawar pemerintah akan hal itu kian rendah jika berhadapan para investor. Kurangnya jumlah tenaga pengawas ketenaga kerjaan dimasing-masing Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) daerah juga menjadi masalah tersendiri.
Sementara dalam dunia usaha yang terpenting bagi sebuah perusahaan, bagaimana meraih dan mempertahankan keunggulan bersaing (competetive advantage), keunggulan bersaing berkaitan kemapuan memformulasikan berbagai strategi dalam mengekploitasi kesempatan guna meningkatkan profitabilitas, dengan cara memaksimalkan pengembalian investasi.
Istilah Noe RA (2000) menyebutnya, “a company’s ability to make product or offer service that are valued by costumer more than thoes of competing firm.”
Dengan demikian, sebuah perusahaan harus mampu membuat produk dan jasa yang punya nilai tambah untuk konsumen. Dengan adanya kepercayaan itu, perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Tujuan utamanya mengejar keuntungan setinggi-tingginya sebagai basis tujuan perusahaan.

Masalahnya, bagaimanakah agar perusahaan tidak mengorbakan tanggungjawab sosialnya khususnya kepada para pekerja khususnya pekerja outsourcing ? Langkah apa yang perlu ditempuh Pemerintah mengoptimalkan hak-hak para pekerja borongan ?

Profit VS Tanggung Jawab Sosial

Tujuan dari perusahaan meningkatkan omset, mengecilkan biaya guna meningkatkan keuntungan (profit) secara optimal. Frasa meningkatkan omset dan mengecilkan biaya operasional itulah yang mendorong para pimpinan perusahaan untuk menetapkan pola kerja secara borongan, dan pekerja dengan waktu tertentu.
Model kerja ousourcing di Indonesia bukan hanya mendapatkan tempat dan dilindung oleh Peraturan Perundang-undangannya. Tetapi juga mempunyai potensi berkembang yang cukup baik.

Praktik outsourcing di Indonesia diatur di dalam Pasal 64 Undang-undang Nmor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan, “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”
Penyerahan pekerjaan pemborongan, melibatkan tiga pihak yakni, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (PPJTKI), kedua Perusahaan sebagai penggunanya, dan ke tiga para pekerja ousourcing yang dikumpulkan di PPJTKI. Bagi perusahaan yang menggunakan tenaga borongan, akan mendapat keuntungan dari rendahnya biaya operasional, recruitmen dan biaya sosial lainnya. Oleh karenanya, banyak perusahaan ingin menjadikan pekerjaanya dimasukkan dalam konsep pemborongan dan waktu tertentu agar dapat menekan biaya operasionalnya.
Pola outsourcing, oleh perusahaan merupakan salah satu jalan mempertahankan perusahaan agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya, mendapatkan keuntungan dan tidak melakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja yang sudah menjadi karyawan tetap atau pekerja tanpa waktu tertentu.
Namun konsep kerja borongan yang dinilai banyak merugikan para pekerja itulah, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No 27/PUUIX/2011 atas gugatan dari pekerja meteran listrik terhadap UU No 13 Tahun 2003, yang melarang semua bentuk pekerjaan dilaksanakan secara borongan.

SK Menteri Tenaga Kerja No 19 Tahun 2000 mengeluarkan aturan jenis pekerjaan yang dapat di borongkan, yakni catering, tenaga security, cleaning service, transportasi dan pemborongan pertambangan. Intinya suatu pekerjaan yang sifatnya dapat dikerjakan tidak secara terus menerus, meskipun hal itu masih mengundang perdebatan terhadap jenis pekerjaan yang dapat di borongkan.
Praktik ousourcing di Indonesia kini cukup berkembang. Indonsia Outsourcing Association (IOA) mencatat sepanjang tahun 2015 total market (market size), atau bisnis alih daya mencapai Rp39,5 triliun atau naik dari tahun sebelumnya 17,5 triliun. Kenaikan ini juga sejalan dengan perkembangan outsourcing dunia yang mencapai lebih dari 970 miliar dolar AS atau setara dengan Rp9.215 triliun (Yoga S 2019).
Keinginan para pimpinan perusahaan menggunakan tenaga borongan karena lebih dinilai lefisien, meskipun ada yang dikorbakan. Untuk itu, Pemerintahan Joko Widodo agar terus melakukan pengawasan di lapangan terhadap praktik outsosurcing. Syarat pelaksanaanya masih multi tafsir sehingga dijadikan celah penyelundupan hukum bagi para pihak pengguna tenaga borongan itu. Fakta dilapangan, minimnya tenaga pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan kepada perusahaan khususnya di Jawa Barat, relatif tidak memadai. Minimnya tenaga pengawas akan menjadikan penyimpangan hukum yang lebih luas.
Dalam kaitan itu, perusahaan seyogianya tidak semata-mata mengejar dan meningkatkan jumlah assset dan profit. Tetapi ia juga harus mempunyai tanggung jawab sosial atas para pekerja yang harapan hidupnya tidak jelas itu. The World Business Council for Sutainible Development (WBCSD) menyatakan, Cororate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan berikut dengan komunitas masyarakat setempat terus dilaksanakan agar suatu perusahaan yang beroperasi di suatu tempat tidak menjadikan musuh bersama dari lingkungan yang ada.
Oleh karenanya, kehadiran negara dalam mendorong perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan melalui pengabaian tanggungjawab sosial perlu dicegah. Pemerintah dalam menghadapai dampak negatif dari perkembangan praktik bisnis outsourcing, perlu mengeluarkan berbagai peraturan yang dapat menyeimbangkan bergaining position para pihak, utamanya para pekerja borongan yang selama ini berada pada strata paling lemah.
Diantata bentuk perlindungan itu adalah upah. Dalam peraturan menyangkut upah harus dipertegas, upah yang diberikan bukan hanya disesuaikan dengan standar perusahaan dimana para buruh dipekerjakan. Tetapi masa kerja buruh yang pernah bekerja di perusahaan outsourcing juga perlu dipertimbangkan.
Selama ini orang atau buruh disamakan dengan mesin industri. Diputar-putar tiap tahun atau dua tahun masa kerja untuk menghindari kenaikan upah atau menghindari pengangkatan sebagai karyawan pegawai tetap.
Sedang menyangkut jaminan sosial, perlu diefektifkan perannya agar dapat menjangkau pekerja dari berbagai sektor pekerjaan yang diperbolihkan dalam outsourcing.
Kini masih banyak jenis pekerjaan yang semestinya dikerjakan tidak dengan sistem borongan tetapi dilaksanakan lewat sistem outsourcing agar perusahaan dapat menekan biayanya. Upah pekerja borongan hampir tidak pernah dikaitkan dengan lamanya masa bekerja bagi para pekerja itu. Jika hal itu diperbaiki lewat aturan, negara tidak hanya sekedar hadir.

Namun juga memberikan harapan hidup yang lebih baik termasuk juga meningkatkan kesempatan kerja dan investasi. Bahkan menyangkut soal cadangan dana pesangon bag para pekerja tetap maupun antar waktu, sampai saat ini belum banyak perusahaan yang mencadangkannya, sehingga tatkala ada PHK, para pekerja tidak diberikan pesangon sebagaimana mestinya karena perusahaan telah mengalami krisis keuangan dan tidak punya cadangan untuk pesangon. Inilah yang perlu diperhatikan Pemerintahan Jokowidodo dalam menyelesaikan amanahnya pada periode kedua ini.

**
Penulis, Catharina Dewi, Guru Besar Univ Katalik Parahyangan, dan  Theo Yusuf, Wartawan Utama.
 

 

Perlihatkan Lebih

2 Comments

  1. Nama:Teddy Liza
    status perkawinan: janda
    jumlah pinjaman:3.6 miliar rupiah
    tempat tinggal saya:. Palangkaraya
    email ku:::[email protected]
    kesaksian yang memotivasi saya whatsapp :;l+ 6281617538564
    tujuan pinjaman saya :Investasi / hutang

    Halo semuanya, sekarang dari (bahasa Indonesia [baˈha.sa in.doˈne.sja])/Malay, . Saya seorang janda dengan dua anak dan sejak Februari 2019 karena kebakaran dalam bisnis yang membanjiri bisnis saya dan saya mencoba mencari pinjaman dari bank saya, bank mengatakan dengan saya memiliki kredit buruk sehingga saya mencobanya dengan pemberi pinjaman lain di mana saya bodoh. Tetapi seperti yang Tuhan kehendaki, saya membaca kesaksian AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM di majalah bisnis, yang membantu bisnis dan individu dengan pinjaman besar. Saya mengajukan permohonan dan saya telah menerima pinjaman 3,6 miliar rupee dengan tingkat bunga sangat rendah 1% dan rencana pembayaran yang lebih baik. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda bahwa ada banyak scammer di sini. Ambil permintaan peminjam untuk biaya asuransi, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman, peminjam Palsu tidak memiliki alamat kantor fisik. Peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak, peminjam Palsu tidak memiliki situs web. Jika Anda mencari pinjaman, selalu minta pemberi pinjaman untuk situs webnya, karena banyak pemberi pinjaman palsu tidak memiliki alamat dan situs web. Jika Anda menginginkan pinjaman yang sah,Sukses hanya datang bagi mereka yang percaya pada diri mereka sendiri dan siap untuk menang. Saya tidak mengharapkan apa pun selain yang terbaik untuk Anda. Beralih ke tahap baru dalam hidup bisa menjadi proses yang menantang. Semoga Anda beruntung dalam semua upaya masa depan Anda, Anda akan menjadi hebat. ajukan sekarang.

    Aasimaha adila ahmed kontak pusat aplikasi pinjaman
    E-mail**[email protected]
    Whatsapp *********^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+ 447723553516

  2. Untuk bukti pencairan W / A: +6281617538564
    Nama ******* Neni Syahir
    kota: ******** Bandung
    jumlah pinjaman: ****** Rp5,5 miliar
    suku bunga: ******* 1%
    @Twitter ikuti sekarang: *********** @AasimahaLoan

    Saya adalah korban penipuan di tangan kreditor palsu. Saya kehilangan sekitar Rp.65.000.000 karena saya membutuhkan modal besar Rp. 5,5 miliar. Saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi dan bisnis saya hancur, dan dalam proses itu saya kehilangan suami saya. Saya tidak tahan lagi. 4 November 2019, saya bertemu dengan seorang teman lama di sebuah restuarant di Bandung yang memperkenalkan saya kepada seorang ibu yang baik, Ny. AASIMAHA ADILA MEMILIKI PERUSAHAAN PINJAMAN, yang akhirnya membantu saya dengan pinjaman besar untuk membayar hutang bank saya. Tolong, bantu saya untuk berterima kasih kepada ibu-ibu Muslim yang memberikan perusahaan pinjaman besar milik sendiri, pemilik pabrik dan individu pribadi untuk meningkatkan kehidupan dan bisnis mereka. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menasihati sesama orang Indonesia. Jika Anda menginginkan pinjaman modal besar, Anda dapat menghubungi mereka dan melihat situs web mereka. Anda perlu tahu bahwa ada banyak scammer di blog ini yang tidak memiliki situs web di peta Google,. perusahaan pinjaman resmi AASIMAHA ADILA AHMED LOAN memberi saya pinjaman Rp5,5 miliar dengan tingkat bunga sangat rendah untuk 1% seiring dengan pinjaman berjangka dengan persetujuan cepat dan pencairan mendesak. Jika Anda menginginkan kapita investasi yang besar dan Anda ingin membayar hutang Anda, segera terapkan dan berbahagia seperti banyak orang di sini.
                                          Batas aplikasi di bawah ini

    E-mail: *******[email protected]
    WhatsApp ::: ************ + 447723553516
    Email saya; ***************** [email protected]

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami