HEADLINESHukum

Pandemi Covid Tak Halangi APHA Melaksanakan Kongres

Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia 2020

BTN iklan

Jakarta, LEI – Situasi Pandemi Covid 19 yang saat ini sedang berlangsung memang telah menyita banyak perhatian semua pihak. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka, terpaksa dilakukan melalui daring.

Tidak lepas dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, yang telah habis masa kepengurusannya pada bulan Agustus 2020. Pengurus APHA Indonesia menyelenggarakan Kongresnya melalui Daring lewat Aplikasi Zoom.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2017-2020, Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum selaku Ketuanya menegaskan bahwa Masa bakti Pengurus APHA Indonesia 2017 – 2020 akan segera berakhir. Sebagai organisasi baru pada kurun waktu 3 tahun kepengurusan APHA Indonesia telah mencoba membumikan eksistensinya melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakannya seperti melakukan audiensi sampai dengan kegiatan mempublikasi hasil karya ilmiah para anggotanya melalui jurnal JIAL. Komitmen  APHA Indonesia untuk memperkuat posisi mata kuliah hukum adat di Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum terus bergelora, sebab realitasnya dibeberapa perguruan tinggi hukum, mata kuliah hukum adat telah “ter-delete”  dari kurikulum atau ter-merger dengan mata kuliah lainnya. Selain itu organisasi bertujuan untuk memberi ruang bagi para pengajar hukum adat dalam mendiskusikan isu-isu seputar hukum adat, termasuk merancang dan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkaitan dengan hukum adat dan masyarakat adat. Hal ini penting dilakukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas muatan hukum adat.

Pengembangan muatan materi hukum adat tersebut dilakukan melalui kegiatan, antara lain : (a) Menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Hukum Adat  secara rutin (agenda tahunan) yang menyajikan pemikiran-pemikiran terkini dan hasil penelitian para pengajar hukum adat atau narasumber yang dipandang dapat berkonstribusi pada pengembangan hukum adat, (b) Menyediakan media komunikasi melalui media elektronik (internet) dalam bentuk penyajian hasil-hasil pemikiran, hasil penelitian, tanya-jawab persoalan seputar hukum adat yang dapat diunduh oleh seluruh anggota, (c) Menerbitkan jurnal Hukum Adat untuk mewadahi berbagai pemikiran dan hasil penelitian para pengjar Hukum Adat, (d)  Menerbitkan buku untuk mempublikasikan hasil-hasil kajian yang dipandang sangat bermanfaat bagi pengajar hukum adat, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.

Dalam masa bakti 2017 – 2020, APHA Indonesia sebagai telah melaksanakan beberapa program/kegiatan, antara lain sebagai berikut:

  1. Kegiatan Diskusi dan Seminar tentang isu-isu Hukum Adat yang diselenggarakan oleh APHA Indonesia baik yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan Fakultas Hukum dan STIH, termasuk lembaga lain, seperti kerjasama dengan : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, STIH Sumpah Pemuda, Lembaga Studi Hukum Indonesia, dan Legal Era Indonesia.
  2. Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) APHA Indonesia dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai RUU Masyarakat Adat.
  3. Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) APHA Indonesia dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI mengenai RUU Masyarakat Adat.
  4. Kegiatan Audiensi dengan DPD RI, Dewan Pertimbangan Presiden, Kantor Staf Presiden, Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. (Catatan: Kegiatan Audiensi dengan Pimpinan MPR RI  dan DPR RI belum terealisasi disebabkan  pandemi Covid 19)

 

Selain kegiatan dimaksud, selama pandemi Covid 19, APHA Indonesia telah melaksanakan 3 kegiatan Webinar mengani isu peran masyarakat adat dalam penanganan Covid 19 dan isu kedaulatan pangan masyarakat adat ditengah pandemi Covid 19. Selain itu, APHA Indonesia juga bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam penyelenggaraan Webinar yang terkait dengan isu masyarakat adat.

Sejak September 2017, APHA Indonesia telah menerbitkan jurnal yaitu Jurnal JIAL. Jurnal ini telah memiliki ISSN dan dalam proses akreditasi. Jurnal JIAL merupakan wadah bagi Anggota APHA untuk mempublikasikan tulisannya mengenai isu hukum adat.  Tulisan-tulisan Anggota dalam kegiatan APHA Indonesia diprioritaskan untuk dimasukkan dalam Jurnal JIAL.

Ditengah pandemi Covid 19, APHA Indonesia juga telah menerbitkan E-book Bunga Rampai Edisi I berjudul “Melihat Covid 19 Dari Perspektif Hukum Adat”. Sedangkan untuk E-book Bunga Rampai Edisi II berjudul “Kearifan Lokal Bidang Pertanian Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19” sedang dalam proses penyelesaian.

Pada Kongres Pertama APHA ini merupakan Kongres organisasi APHA yang memaparkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2017-2020 dan Memilih Ketua Baru periode 2020-2023.

Kongres Daring ini diikuti oleh Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Anggota APHA yang berasal dari Universitas Negeri dan Swasta dari Sabang sampai Merauke. Diantaranya dari Unsyiah Banda Aceh, USU Medan, Universitas Sahid Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, UAJ Yogyakarta, UGM, UNEJ Jember, UNUD Denpasar, Universitas Trunojoyo, Universitas Andi Djemma Palopo, UNHAS Makasar, Universitas Khairun, STIH Bintuni, UNCEN Jayapura, UIN Antasari, UNPAS Bandung, UNPAR Bandung, USM Semarang, UNDIP Semarang, STIH Maddukeleng, UNMUSAM Merauke, Universitas Tadulako.

Kongres APHA dapat juga disaksikan melalui Youtube dengan channel https://youtu.be/v3pAcwuL0s8

 

Irwan

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami