Politik

Pansus Angket KPK Kerja 60 Hari, Produknya Tak Berguna

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pansus Hak Angket DPR RI Terhadap KPK yang seharusnya selesai pada 28 September, ternyata malah diperpanjang. Terkait dengan produk yang dihasilkan Pansus ini pun memicu reaksi para tokoh ahli hukum, salah satunya Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa di dalam UU MD3 tak dilarang masa kerja pansus diperpanjang. Namun juga tak diatur, masa kerja Pansus boleh diperpanjang.

“UU disebutkan 60 hari masa kerjanya kemudian melaporkan. Di situ tidak dilarang diperpanjang, tapi enggak ada juga klausul diperpanjang itu boleh, ini politik,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu kemarin.

Kata Mahfud, persoalan masa kerja Pansus yang diperpanjang itu tak perlu diperdebatkan. Sebab, kata dia, nantinya cukup disikapi secara politik hasil pansus tersebut.

“Karena ini politik kita harus memahaminya secara politik. Bagi saya ya biarin saja diperpanjang, besok diperpanjang lagi. Toh nanti produknya juga bisa disikapi secara politik bahwa itu tidak ada gunanya, itu sampah saja,” ujar dia.

Menurut Mahfud, tidak ada yang bisa menghalangi DPR untuk melanjutkan kerja Pansus Angket dalam mencari-cari kesalahan lembaga anti-rasuah tersebut.

“Kan hukum sudah ditabrak semua. Besok ditabrak lagi semua secara politik. Tidak ada yang bisa menghalangi DPR karena DPR yang punya palu. Ya kan DPR punya palu secara politik dia perpanjang,” ujarnya.

“Itu biarkan saja, nanti kalau sudah selesai palu yang terakhir selesai tinggal menyikapi, rakyat menyikapi, Presiden menyikapi, itu politik juga. Itu sudah tidak pakai hukum tapi permainan politik. Karena hukumnya sudah ditabrak semua,” tutup dia.

Padahal hampir semua partai pendukung pemerintah mendukung perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra dan Demokrat yang berbeda sikap dan menyatakan tidak sepakat masa kerja Pansus Angket KPK diperpanjang.

“Kami akan menunggu pimpinan KPK untuk hadir. Selama tidak hadir kami akan menunggu sampai pimpinan KPK hadir,” ujar Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, Pansus harus mendapatkan klarifikasi dari KPK sebagai objek angket. Jika tidak, maka temuan pansus hanya bersifat sepihak. Hal itu, menurutnya, juga menjadikan laporan pansus berpotensi dinilai tak akurat. Semakin lama KPK tak hadir, kata Taufiqulhadi, maka akan semakin banyak informasi yang didalami pansus.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami