Hukum

Pansus Hak Angket Enggan Berdialog di Hadapan Publik, Mahasiswa ITB-UI Diusir

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/bem.ui.ac.id) – Ratusan mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia menggelar Aksi Bersama untuk menolak hak angket dan segala intervensi politik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi ini dihadiri oleh massa dari BEM UI, ILUNI UI, BEM VOKASI UI, BEM PSIKO UI, BEM FH UI, BEM FKM UI, BEM FIA UI, BEM FT UI, BEM FIK UI, BEM FK UI, BEM FKG UI, BEM FASILKOM UI, BEM FMIPA UI, BEM FARMASI UI, dan KOSMIK UI. Selain itu, sejumlah aktivis alumni lintas kampus yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK), Guru Besar, kelompok seniman, dan mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa (KM) ITB hadir dalam aksi tersebut.

Massa aksi secara bergantian melakukan orasi dan pertunjukkan seni untuk menyampaikan aspirasinya terkait hak angket KPK. Dalam orasinya, Ketua BEM UI, Muhammad Syaeful Mujab, menyampaikan bahwa segala upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia patut didukung, sedangkan apa yang dilakukan oleh DPR RI dengan hak angketnya justru mencederai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di tengah berlangsungnya aksi, massa aksi mengupayakan untuk berdialog langsung dengan Pimpinan DPR RI. Perwakilan mahasiswa UI dan ITB kemudian diizinkan untuk masuk ke komplek DPR RI tetapi hanya diterima oleh Panitia Khusus Hak Angket.
“Kami menolak hak angket sehingga-pun kami tidak mengakui pansus hak angket. Bagi kami, ini adalah pertemuan antara wakil rakyat dan rakyat,” kata Mujab, Ketua BEM UI.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Agun Gunandjar, Ketua Pansus Hak Angket KPK, mahasiswa menyampaikan kekecewaannya terhadap DPR RI yang secara nyata memiliki tendensi untuk menghambat penanganan kasus e-KTP dan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dialog berjalan alot dan panas, Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh anggota DPR RI yang hadir membuat perwakilan massa aksi tersebut semakin kecewa dan geram.

Masinton Pasaribu, anggota DPR RI F-PDIP yang hadir dalam forum tersebut mengatakan bahwa meminta keterangan terkait KPK kepada narapidana kasus korupsi adalah hal yang wajar. Menurutnya, koruptor adalah warga negara yang sama dengan kita dan kita perlu mengampuni koruptor,

Dialog yang berjalan semakin alot dan penuh perdebatan ini membuat perwakilan massa aksi meminta Pansus Hak Angket untuk berdialog secara terbuka dihadapan massa aksi untuk menjelaskan intensi DPR RI dalam pengguliran hak angket KPK ini. Namun, permintaan ini ditolak.

“Bagaimana kami bisa menemui massa di depan, jika kalian sendiri tidak mengisi dokumen-dokumen rapat dengar pendapat Pansus ini yang tandanya kalian ingin menyampaikan aspirasi kepada Pansus,” tutur Agun Gunandjar.

Bagi perwakilan massa aksi tersebut, mengisi dokumen-dokumen tersebut sama saja mengakui dan melakukan penerimaan terhadap Pansus hak angket ini sehingga dengan tegas perwakilan massa aksi menolak.

Agun Gunandjar dan sejumlah anggota dewan yang hadir menutup forum secara sepihak dan melakukan walkout. Sedangkan perwakilan massa aksi diusir paksa dari komplek DPR RI.

Massa aksi berkomitmen untuk datang dengan gelombang massa yang lebih besar untuk memastikan hak angket dicabut dan kasus korupsi e-KTP serta kasus-kasus besar lainnya dapat dituntaskan oleh KPK tanpa intervensi pihak mana pun.

Semoga Tuhan selalu membersamai setiap langkah kami.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
______

Video cuplikan jalannya forum dapat dilihat di
//m.tempo.co/read/video/2017/07/07/7156/ricuh-dialog-pansus-angket-kpk-dengan-mahasiswa-ui-itb#9XvzdEf1KcCrGYrb.41

Narahubung : Anditha ( 082298423251 | line : andithann)

Departemen Aksi dan Propaganda
BEM UI 2017
Kolaborasi Menginspirasi

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami