Hukum

Pansus Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Rp 4 Trilyun di JICT

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pansus Angket Pelindo II telah menyerahkan hasil audit investigatif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang diduga merugikan keuangan negara Rp 4,08 trilyun.

“Pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan hasil audit investigatif BPK RI terhadap tahap pertama,” kata Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka di KPK, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Rieke mengungkapkan, pihaknya meminta audit investigatif kepada atas beberapa kasus yang cukup besar di PT JICT dan Pelabuhan Koja antara PT Pelindo II dengan Hutchison.

“Ini (JICT) kemudian seharusnya jika tidak diperpanjang di 2019, maka JICT dan Koja 100% bisa menjadi milik Indonesia. Namun karena diperpanjang di 2015 dengann nilai kontrak yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak pertama tahun 1999 dan kontraknya berlaku 2019-2039,” kata Rieke.

Kemudian, lanjut Rieke, persoalan lainnya adalah masalah proyek Kalibaru yang itu mencapai Rp 11 trilyun dan jika dibandingkan dengan Teluk Among yang juga mempunyai kapasitas sama, angkanya sangat jauh.

“Untuk Pelabuhan Kalibaru yang kita bandingkan dengan Teluk Among dengan kapasitas yang sama hanya mencapai Rp 6 trilyun,” ujarnya.

Selain itu, ada global bond senilai Rp 20,8 trilyun yang terindikasi tanpa perhitungan yang cukup matang sehingga akibatkan Pelindo II selaku BUMN harus membayar bunga per Rp 1,2 trilyun per tahun. Yang sbetulya uang tersebut bisa digunakan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan lain.

“Tetapi intinya hasil audit BPK baru pada tahap pertama yaitu tentang perpanjangan kontrak JICT, perpanjangan kontrak JICT, BPK sendiri temukan kerugian sebesar USD 306 juta atau sekitar Rp 4,08 trilyun,” katanya.

Pansus Angket Pelindo II menilai ada indikasi kuat terjadinya dugaan penyimpangan atas perundang-undangan dan terindikasi dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,08 trilyun sehingga kami menilai telah memenuhi tindak pidana korupsi.

“Pada pertemuan hari ini dengan KPK RI berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan khususnya Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4). Kami mengajukan kepada KPK RI agar melanjutkan hasil temuan ini dengan proses penyidikan,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close