Nasional

Papua Bergejolak Lagi, 1300 Warga Disandera

BTN iklan

MIMIKA, (LEI) – Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua kian menjadi. Selain mengisolasi dan menyandera 1.300 orang di dua desa di Mimika, bahkan ada pula yang disiksa hingga diperkosa. Informasi ini disampaikan Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang yang diperoleh dari salah seorang warga yang berhasil kabur.

Dari pengakuan warga tersebut, Yohanis mendapat informasi bahwa KKB Papua mulai melakukan penyiksaan dan bahkan ada yang diperkosa.

“Bahkan ada perempuan yang diperkosa. Pokoknya kejam sekali,” kata Yohanis seperti yang dilansir dari Jawa Pos.

Dari 1.300 warga yang disandera, 300 orang bermukim di Desa Kimbely dan 1.000 orang di Desa Banti. Hingga Kamis, 9 November, menurut laporan, aparat keamanan belum dapat menjangkau lokasi penyanderaan yang terletak di kawasan pegunungan.

Yohanis menuturkan, warga tak dapat keluar dari desa karena dikawal ketat kelompok bersenjata.

Pria dengan aksen Toraja itu mengungkapkan, dari sekitar 1.300 warga dua desa yang disandera, 800 orang di antaranya pendatang. Sekitar 300 merupakan penduduk asal Tana Toraja, sedangkan 500 orang lainnya suku Bugis, Jawa, dan Buton.

Warga pendatang, utamanya dari Sulsel, kata Yohanis, rata-rata membuka usaha dan berdagang. Mereka menyediakan makanan dan kebutuhan pokok untuk pendulang emas di Banti. Ada juga yang menjadi pekerja di area tambang.

Tunjukan Bahwa Kondisi Indonesia Kondusif

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, penyanderaan 1300 warga sipil Papua merupakan persoalan mendesak yang harus menjadi atensi Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurut Aboe, jangan sampai berita ini menjadi konsumsi dunia internasional sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak kondusif.

“Tentunya hal ini akan berdampak negatif pada iklim investasi kita. Karena itu harus segera dicari solusi atas persoalan ini,” kata Aboe, Jumat (10/11).

Wakil ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai aktivitas penyanderaan tersebut bukanlah tindak kriminal biasa. Dia menegaskan, ini adalah bentuk teror kepada publik yang bisa menimbulkan suasana kepanikan. “Pelaku tindakan ini seharusnya sudah disebut teroris,” tegasnya.

Menurut Aboe, tindakan mereka tidak bisa dibiarkan. Karena itu, dia menegaskan, harus ada langkah tegas dari aparat. “Jangan sampai publik melihat aparat tidak hadir saat ada tindakan teror demikian,” ujarnya. Jika memang diperlukan, Aboe mengatakan, Kapolri Tito bisa berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyelesaikan persoalan ini.

Segenap organ yang dimiliki negara termasuk juga badan intelijen perlu memberikan dukungan untuk penyelesaian persoalan ini. “Semakin cepat persoalan ini diselesaikan akan semakin bagus,” tuntasnya. [jawapos]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami