FinansialHukum

Para Akademisi Menyoal Kinerja OJK yang Kian Bobrok

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Tugas utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melakukan pengawasan terhadap segala macam jasa keuangan yang ada di negeri Indonesia. Setidaknya itu adalah salah satu hal yang dikritisi para akademisi kepada OJK dalam webinar yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

Dalam Pasal 6 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK sudah tertulis bahwa tugas utamanya adalah melalukan pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; (b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; (c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Diketahui bahwa pada tahun 2019 yang lalu OJK menarik uang sebesar 5,99 Triliun dari perbankan dan lembaga keuangan dan perasuransian. Tapi hasil dalam pelaksanaan tugas pengawasan tidak maksimal.

Akibat dari teledornya OJK yang kita ketahui sampai saat ini antara lain:

  1. Asuransi Jiwasraya gagal bayar dengan total yang diperkirakan mencapai Rp 13,7 Triliun
  2. Asuransi Bumiputera gagal bayar juga sekitar Rp 9,6 Triliun
  3. PT Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merugi hingga di atas Rp 10 Triliun
  4. Bank Bukopin pun bermasalah karena ada nasabah yang susah menarik dana.

Ada beberapa opsi yang patut diterapkan kepada OJK, yaitu Revisi UU OJK, Reformasi OJK, Pembubaran OJK, dan Omnibus Law Industri Keuangan

Revisi UU OJK dilakukan dengan cara menambahkan Dewan Pengawas untuk mengawasi OJK. Sedangkan Reformasi OJK adalah dengan cara menghapus pungutan iuran OJK, Perbankan dan Pasar Modal kembali diawasi BI dan Kemenkeu RI, Edukasi dan Perlindungan Konsumen ke Asosiasi, dan Reformasi IKNB / Asuransi.

Opsi paling ekstrim adalah opsi pembubaran OJK. Opsi ini terlontar dari Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa dalam kasus Bukopin yang mengatakan sebaiknya OJK dibubarkan karena tidak berfungsi secara baik dan transparan dalam menjalankan perintah UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Sedangkan opsi terakhir, yang disuarakan oleh para akademisi, yaitu Omnibus Law Industri Keuangan. Yaitu dengan cara merubah arau mencabut:

  1. UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
  2. UU No.21 tahun 2011 tentang OJK
  3. UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan
  4. UU No. 40 tahun 2014 tentang amanat pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Untuk selengkapnya anda bisa simak dalam webinar di bawah ini:

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami