Hukum

Paradise Paper, Pemerintah Didesak Buat Kebijakan Transparasi Pemilik Usaha

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pemerintah didesak membuat kebijakan tentang transparasi kepemilikan perusahaan dalam International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang menguak temuan baru Paradise Papers.

“Banyak tokoh dan perusahaan terkemuka terungkap dalam Paradise Papers. Otoritas pengawasan keuangan harus menyadari kelemahan dari sistem keuangannya,”sebut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, melalui siaran persnya diterima, Selasa.

Menurutnya, kelemahan itu bagian dari kemudahan untuk membuat jaringan dan struktur perusahaan yang beroperasi lintas batas dapat digunakan untuk mengekspor hasil korupsi.

Paradise Papers menunjukkan bagaimana orang kaya dan berpengaruh di penjuru dunia menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaannya. Mereka menggunakan jaringan dan struktur organisasi dan keuangan yang rumit untuk merahasiakan bisnisnya.

Selain itu, jaringan dan struktur organisasi dan keuangan ini dapat digunakan koruptor. Meskipun memiliki entitas di luar negeri seringkali legal, jaminan kerahasiaan yang menjadi layanan dasar ‘safe haven countries’ menarik para pelaku kejahatan lain seperti pencucian uang, penggelap pajak, dan orang lain yang ingin beroperasi secara rahasia.

Bahkan diduga banyak politisi dan tokoh masyarakat yang selama ini dipercayai publik turut terungkap dalam bocoran dokumen ini. Sementara itu, banyak perusahaan terkemuka yang mungkin saja produk dan jasanya ada digunakan oleh rumah tangga atau perusahaan lainnya melakukan investasi menggunakan perusahaan ‘offshore companies‘.

“Koruptor dan para penjahat lainnya menemukan banyak cara, sementara sistem keuangan dapat memfasilitasi koruptor untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsi. Sistem keuangan memfasilitasi koruptor menciptakan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar,”ungkapnya.

Dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan orang miskin, lanjut dia, tersendat oleh pejabat korup yang justru mampu menghasilkan pengembalian lebih tinggi atas kekayaan hasil korupsi di luar negeri,”ungkap Dadang.

TI Indonesia meminta pemerintah mengambil langkah berikut untuk mengatur sektor keuangan dan penyedia barang dan jasanya, termasuk pialang real estat, pengacara, dan bankir untuk aktif terlibat dalam upaya memerangi korupsi lintas negara.

Guna mendorong transparansi ‘benifical ownership’, semua negara harus memiliki pusat pendaftaran publik terkait itu, memberikan akses secara publik terhadap informasi ‘beneficial ownership’ dan membangun mekanisme pertukaran informasi lintas otoritas publik.

Pemerintah juga harus meminta perusahaan yang mengajukan kontrak publik atau membeli dan menjual properti untuk mengungkapkan secara terbuka informasi ‘beneficial ownernya’.

Tindakan anti pencucian uang Penyedia barang dan jasa yang meliputi pialang real estat, pengacara dan bankir yang mendirikan offshore companies harus menerapkan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Ketika Penyedia barang dan jasa gagal memenuhi kewajibannya, pihak berwenang harus mengenakan sanksi yang tepat, mulai dari denda dan perizinan perusahaan hingga penuntutan terhadap individu.

Sedangkan ‘Due Dilligence’ untuk barang mewah dan real estat, harus ada persyaratan ‘due diligence’ khusus yang diberlakukan oleh vendor barang mewah, ini guna memastikan bahwa uang yang digunakan untuk pembelian bukanlah hasil dari korupsi.

“Paradise Papers tidak hanya harus mengarah pada penyelidikan namun harus menunjukkan betapa pentingnya mengakhiri kerahasiaan dalam sistem keuangan,” tambahnya. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close