HEADLINESOpini

Pasca Putusan MK, Perda Jangan Menghambat Iklim Investasi

BTN iklan

(LEI) – Pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat atas suatu putusan badan peradilan adalah suatu hal yang lumrah. Sehingga tidaklah mengherankan jika  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.  137/- PUU-XIII/2015 yang amarnya  menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur untuk mencabut peraturan daerah kabupaten/kota-pun menuai pro dan kontra, bahkan ada 4 Hakim MK-pun menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Isu ini sangat  menarik dan banyak diperbincangkan publik.

Terlepas dari adanya pro dan kontra,  Putusan MK No.  137/- PUU-XIII/2015 itu telah memperjelas dan menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian atau uji materi terhadap  peraturan daerah kabupaten/kota yang dianggap bermasalah.  Padahal sebelumnya kewenangan pembatalan atas peraturan daerah kabupaten/kota itu dimiliki  oleh Mendagri atau Gubernur.

Putusan MK ini tidak sekedar memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi iklim investasi. Mengapa begitu ? Sebab salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi iklim investasi di suatu negara termasuk Indonesia adalah faktor kepastian hukum, selain faktor politik dan ekonomi. Jadi, jika ada kepastian hukum, maka ada kepastian berusaha dan perlindungan hukum bagi investor,  investor asing maupun investor dalam negeri.

Tulisan ini hendak membahas secara singkat dan terbatas mengenai  langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh Mendagri  untuk  menindak-lanjuti Putusan MK No.  137/- PUU-XIII/2015 agar peraturan daerah yang dibentuk oleh kabupaten/kota tidak menghambat iklim investasi.

Implikasi Putusan MK terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri

Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015  yang mencabut kewenangan Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota telah bersifat final dan mengikat secara hukum. Salah satu implikasi hukum adalah beralihnya kewenangan Mendagri  untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota  kepada MA. Namun demikian, Mendagri tetap berwenang untuk membatalkan peraturan daerah provinsi karena tidak dinyatakan pencabutannya  dalam Putusan MK tersebut.

Seperti telah dikemukakan, bahwa kepastian hukum itu  penting tidak hanya dalam konteks penegakan hukum semata, tetapi ia juga penting dalam menopang iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Tidak terbantahkan, bahwa hukum dan kepastian hukum merupakan salah satu faktor penentu yang mampu menggerakkan geliat investasi sekaligus  mempengaruhi iklim investasi.

Oleh sebab itu, sangat-lah bijak dan profesional jika Mendagri legowo dalam menerima dan melaksanakan Putusan MK tersebut. Hal ini perlu diperhatikan, sebab jika terjadi polemik baru mengenai Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, maka  berpotensi  mengganggu dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Apalagi Putusan MK hanya mencabut ketentuan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa ‘..pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat’, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebab, MK menilai ketentuan Pasal  251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

 Perkuat dan Optimalisasi Fungsi Executive Review  Mendagri Dalam  Pembentukan Perda

Menyikapi Putusan MK tersebut, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh  Mendagri  adalah memperkuat dan mengoptimalisasikan fungsi executive review dalam  perencanaan, perancangan, penyusunan, dan penetapan peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi. Fungsi executive review ini dimaknai sebagai bagian dari   pengawasan internal atau internal control terhadap proses penyusunan produk legislasi daerah  baik aspek formil maupun materiilnya. Hal ini sangat penting dilakukan agar muatan dan prosedur pembentukan produk legislasi daerah  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebijakan pembangunan Pemerintah.

Saya berpendapat bahwa muatan ketentuan Pasal 245 dan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( UU Pemda) dapat menjadi landasan yang kuat bagi  Mendagri  untuk menjalankan fungsi executive review dimaksud. Sebab secara tegas Pasal 245 UU Pemda memuat wewenang Mendagri  untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dan Pasal 250 UU Pemda menentukan bahwa muatan Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum itu meliputi : a) terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik, c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan  e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar – golongan, dan gender.

Logikanya, jika fungsi executive review  pembentukan peraturan daerah itu dijalankan dengan baik dan optimal oleh Mendagri, maka akan menghasilkan produk legislasi daerah termasuk  peraturan daerah kabupaten/kota yang berkualitas, sekaligus dapat meminimalisir  diajukannya judicial  review atas suatu peraturan daerah ke MA. Dengan demikian, fungsi executive review terhadap proses pembentukan produk legislasi daerah seperti  peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi harus menjadi prioritas bagi Mendagri  pasca Putusan MK, agar muatan setiap peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 250 UU Pemda sebagaimana diuraikan di atas, khususnya tidak menghambat  iklim investasi.  Sebab,  adanya kewenangan daerah untuk memberi izin investasi baik bagi investasi asing maupun investasi dalam negeri, berpotensi menghambat iklim investasi bila peraturan daerah yang mengatur perizinan dan kegiatan investasi itu berbelit-belit, tidak ada kepastian hukum, dan tidak mengakomodir kepentingan investor.

Dalam konteks untuk mencegah adanya peraturan daerah atau produk legislasi daerah yang menghambat atau berpotensi menghambat iklim investasi,  maka Mendagri memiliki kewajiban hukum untuk memastikan muatan setiap peraturan daerah atau produk legislasi daerah yang berkaitan dengan peizinan dan kegiatan investasi itu sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU Pemda, UU terkait, serta  peraturan perundang-undangan di bawah UU seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain – lain, melalui optimalisasi fungsi executive review yang dimilikinya. Jadi, pasca Putusan MK,  penguatan fungsi executive review oleh Mendagri  setiap perencanaan, perancangan, penyusunan, dan penetapan peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi adalah sebuah keniscayaan.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka Mendagri perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut, antara lain  :

  1. Menyusun Regulasi dan SOP tentang Pengawasan Internal Pembentukan Peraturan Daerah. Regulasi dan SOP tentang Pengawasan Internal Pembentukan Peraturan Daerah ini memuat mengenai optimalisasi fungsi executive review oleh Mendagri terhadap perencanaan, perancangan, penyusunan, dan penetapan peraturan daerah baik kabupten/kota dan/atau provinsi, khsususnya yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan investasi.
  2. Membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan executive review atas setiap perencanaan, perancangan, penyusunan, dan penetapan peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi.
  3. Merevisi Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi. Untuk judul Instruksi Menteri mungkin dapat  diubah menjadi  Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi, sedangkan beberapa muatan dan semangat yang terkandung dalam Instruksi  Mendagri Nomor: 582/476/SJ  tetap dipertahankan, tetapi  perlu  disesuaikan dengan Putusan MK No.  137/- PUU-XIII/2015.

Akhirnya, kita berharap Putusan MK  No.  137/- PUU-XIII/2015 akan berimplikasi positif bagi iklim investasi, sehingga pembangunan ekonomi di setiap daerah-pun dapat berjalan dengan baik dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, MA sebagai lembaga yang berwenang membatalkan peraturan daerah Pasca Putusan MK dapat menyiapkan sistem dan instrumen pendukung lainnya, agar dapat  melakukan pengujian atau uji materi atas peraturan daerah  secara transparan, adil, akuntabel dan bertanggungjawab. Ini sangat penting dilakukan oleh MA, khususnya terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan kegiatan investasi agar dapat mendorong iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.  Dengan demikian Putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai  suatu solusi yang tepat dalam menuntaskan polemik yang terjadi, sehingga terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan (justiciabelen) dan masyarakat.  Semoga.


hermansyah lshi jakartaOleh: Hermansyah
Direktur Riset dan Program
Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami