Liputan

Payung Hukum Penanganan Krisis Sistem Keuangan

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Kini sudah ada payung hukum dalam mengatasi krisis sistem keuangan, khususnya perbankan, yakni Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Dengan adanya UU itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki landasan hukum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia agar berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

Berdasarkan UU itu, otoritas keuangan Indonesia tidak perlu was-was lagi dalam bertindak jika terjadi krisis keuangan. Selain karena sudah ada protokol penanganan krisis oleh masing-masing otoritas, mereka juga dapat bekerja secara profesional tanpa khawatir bakal terkena jeratan hukum.

Pada Bab VI Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini”.

UU tersebut juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan kondisi krisis yang disarankan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan pembentukan badan restrukturisasi bank.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan sosialisasi UU PPKSK di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan Presiden bisa saja menetapkan keputusan yang berbeda dengan rekomendasi KSSK dalam menentukan kondisi krisis ekonomi.

Jadi, penentuan kondisi krisis keuangan tidak serta merta hanya berdasarkan kajian dari empat otoritas di bawah KSSK, namun juga melibatkan keputusan politik yang harus dipertimbangkan Presiden.

“Apakah Presiden bisa berbeda suara? Saya harus katakan iya. Karena Presiden pemegang mandat politik, dan pertanggungjawaban krisis juga sebagian adalah pertanggungjawaban politik,” kata Suahasil.

Ia menjelaskan, rekomendasi KSSK diputuskan berdasarkan pertimbangan dari empat otoritas KSSK yakni BI, OJK, Kemenkeu dan LPS. Sedangkan, keputusan penentuan krisis ekonomi diambil Presiden, sebagai pemegang mandat setelah menerima rekomendasi dari KSSK.

KSSK merekomendasikan perkembangan ekonomi berdasarkan mandatnya masing-masing, BI dari kajian moneter, Kemenkeu dari kajian fiskal, OJK dari pengawasan sektor keuangan dan LPS untuk resolusi bank. Jadi bisa saja Presiden memiliki pandangan berbeda,” kata Suahasil.

Bank sistemik UU PPKSK itu juga akan memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan khususnya bank berdampak sistemik atau “Domestic Systemically Important Bank” (DSIB).

Penetapan DSIB merupakan tindak lanjut atau rencana aksi dari UU yang baru disahkan pada Maret 2016. Bank yang masuk kategori DSIB merupakan bank yang memiliki jaringan bisnis yang luas, dan keterkaitan dengan lini bisnis lain di industri keuangan.

Pengawasan terhadap bank-bank yang masuk DSIB ini harus ditingkatkan oleh KSSK, agar segala gangguan yang terjadi pada DSIB dapat dimitgasi dampak negatifnya dan tidak menjalar ke industri keuangan.

Nama bank yang masuk kategori DSIB tidak akan diumumkan. Ini sesuai dengan ketentuan dari Bank for International Settlements, lembaga keuangan internasional yang teraflisiasi dengan banyak bank sentral di dunia.

Menurut Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan II OJK Boedi Armanto DSIB wajib memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal dan likuiditas. Selain itu, DSIB juga wajib melaporkan segala bentuk rencana aksi korporasi untuk disetujui oleh OJK.

Masing-masing otoritas akan membuat peraturan pelaksana sebagai protokol pencegahan dan penanganan krisis. Salah satu protokol yang sedang difinalisasi adalah protokol penetapan bank berdampak sistemik oleh LPS dan OJK.

Bank yang ditetapkan sebagai bank berdampak sistemik akan diawasi khusus. Daftar bank tersebut juga akan dievaluasi secara berkala.

“Setelah dinyatakan krisis, tidak boleh daftar banknya tiba tiba ditambah. Makanya kami tekankan protokol untuk penentuan bank sistemik ini harus jelas, tidak boleh seperti pengalaman lalu, tengah malam tiba-tiba diputuskan bank sistemik,” kata Boedi Armanto.

“Bail in” Dalam UU itu juga terdapat penguatan prinsip “bail in” dalam menyelesaikan masalah bank berdampak sistemik. “Bail-in” merupakan inti utama dari pencegahan, yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting dari pengamanan.

Dengan demikian, penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Ini berbeda dengan peraturan sebelumnya di mana pemerintah memberikan dana talangan atau “bail out” kepada bank yang terkena krisis.

UU itu juga mengatur bahwa penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek didukung agunan berkualitas tinggi bagi bank yang butuh likuiditas serta penanganan sedini mungkin oleh OJK dan LPS bila ada bank berdampak sistemik yang mengalami masalah solvabilitas.

Selain itu, ada penguatan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS yang diperkuat. LPS dimungkinkan menerapkan konsep Bridge Bank PRP LPS berencana membebankan premi tambahan kepada industri perbankan, khusus pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang menjadi tugas baru lembaga tersebut.

Menurut Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, ke depannya akan ada dua premi yang perlu dibayar industri perbankan, yakni premi simpanan dan premi PRP.Penerapan premi PRP ini rencananya hanya akan dikenakan pada bank berdampak sistemik.

Namun, usulan mengenai besaran premi PRP tersebut, belum ditentukan. “Kita perlu konsultasikan dahulu, karena kami juga tidak ingin membebani industri perbankan,” katanya.

Saat ini, premi untuk LPS yang dibebankan ke perbankan baru premi simpanan yang diambil dua kali dalam setahun dengan besaran 0,2 persen darisimpanan perbankan. Dari premi simpanan itu pula, aset LPS kini terkumpul sekitar Rp60 triliun.

PRP merupakan tugas baru LPS setelah pengesahan UU PPKSK. Keputusan penyelenggaraan PRP ditentukan Presiden setelah direkomendasikan KSSK.

Dalam pasal 39 UU PPKSK, dana PRP berasal dari pemegang saham bank atau pihak lain berupa tambahan modal, atau perubahan utang jadi modal, hasil pengelolaan aset dan kewajiban, kontribusi industri perbankan, dan pinjaman yang diperoleh LPS.

Sejumlah kalangan minta agar pemerintah dan otoritas keuangan dalam pelaksanaan UU tersebut menjunjung tinggi kehati-hatian, terutama untuk mengantisipasi terjadinya “moral hazard” yang memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan tertentu.

Dengan demikian, keberadaan UU tersebut tidak hanya akan memperkuat landasan hukum, tetapi juga memperjelas kegiatan “surveillance”, penetapan status, respons kebijakan maupun organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Selain itu, payung hukum tersebut diharapkan membuat semua keputusan dalam penyelesaian krisis keuangan tidak menimbulkan “keributan” seperti yang terjadi pada kasus Bank Century, yang berubah menjadi Bank Mutiara dan kini telah menjadi Bank J Trust Indonesia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close