HEADLINESPolitik

PDIP Anggap Tidak Perlu Ada Perpu MD3

BTN iklan

Bali, LEI – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait adanya pasal kontroversi dalam Perubahan Kedua UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat,” kata Hasto di Bali, Jumat.

Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan menilai bahwa UU MD3 merupakan sebuah kesepahaman dari dialektika dan dinamika yang berkembang di DPR dengan baik.

Menurut dia, setiap pembahasan UU di DPR, Presiden menugaskan menterinya mewakili atas nama pemerintah dan hanya bisa disepakati melalui kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

“Undang-undang hanya bisa disepakati melalui kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah, sehingga itu dalam proses untuk saling melihat aspirasi yang berkembang,” ujarnya.

Menurut dia, konstitusi mengatur kalau ada pihak yang tidak puas dengan sebuah produk UU maka bisa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme itu menurut dia sangat demokratis dan PDI Perjuangan menilai Hakim MK akan mengedapankan sikap kenegarawanannya dalam memutuskan uji materi tersebut.

“Langkah afirmatif ada terus agar kinerja dewan semakin baik, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Kami bertanggung jawab karena kami menyetujui UU tersebut,” ujarnya.

Terkait sikap Presiden Jokowi yang enggan menandatangani UU MD3, Hasto tidak mau terlalu mencampurinya karena hak Presiden namun dirinya mencontohkan ketika Megawati masih menjadi presiden, ada beberapa UU yang tidak ditandatangani meskipun saat itu PDI Perjuangan menjadi fraksi mayoritas di DPR.

Karena itu menurut dia, sikap Presiden Jokowi itu merupakan hal biasa dalam negara demokratis seperti Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 yang baru disetujui DPR untuk disahkan oleh Presiden.

Yasonna mengatakan langkah tidak menandatangani UU MD3 tersebut, merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

  1. Today anyone has an Android smartphone all around the world. This has lead to developing a millions of applications that provide servises such as games, entertainment and others. To download this apps a user must get an account at Google Store. But not all programs are available there as they don’t meet the Android rules. To combat this a new app was developed called TutuApp. This helper works on Android run smartphones and tablets and it has the biggest store of APK files. We name a few: Pokemon Go, Spotify, Clash of Clans, Snapchat and others. They come with zero ads and locked content! Whant to know more? Visit [url=https://tutuapp-app.com/apk/]TutuApp Helper APK[/url] to download TutuApp APK for free on your Android smartphone. Installation instructions for TutuApp Helper are available there.

  2. Today almost everyone visits YT or any other video hosting provider to upload and watch funny videos, free movies and other stuff. But sometimes you want to download a video and the hosting doesn’t allow you to do it. It’s where Vidmate is coming to help you out. It provides with an ability for you to get a video from may services, including Youtube, Vimeo, Vimeo and many other hosting services. To perform this you simply need to find a video and click “download”. Plus, the app is 100% free and very easy in use! Download [url=https://vidmateapp.pro]Vidmate app[/url] now and start downloading your favourite videos to share them with your family!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close