HukumLiputan

Pejabat MA Dituntut 13 Tahun Penjara

BTN iklan

Jakarta, 4/8 LEI – Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna dituntut 13 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500 juta subsider kurungan pengganti 6 bulan,” kata jaksa penuntut umum KPK Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

“Supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memutuskan satu, menyatakan terdakwa Andri Tristianto Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana oleh karenanya,” kata Fitroh karena terdakwa menerima suap sebesar Rp400 juta dan gratifikasi sebesar Rp500 juta.

Tuntutan pidana tersebut berdasarkan dakwaan kesatu pertama yaitu pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua yaitu pasal 12B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terutama Mahkamah Agung. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya,” tambah jaksa Fitroh.

Dalam dakwaan pertama, Andri terbukti menerima Rp400 juta dari pemilik PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi melalui pengacara Ichsan yaitu Awang Lazuardi Embat agar mengusahakan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur supaya tidak segera dieksekusi oleh jaksa dan untuk mempersiapkan memori Peninjauan Kembali (PK).

Andri tidak sendirian untuk mengurus perkara ini tapi ia bekerja sama dengan Kosidah yaitu pegawai negeri pada Panitera Muda Pidana Khusus MA sebagai orang yang ditanyakan nomor putusan perkara Ichsan dan agar mendapat kepastian penundaan pengiriman salinan putusan kasasi Ichsan dapat dilakukan untuk 3 bulan ke depan.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Andri terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp500 juta terkait dengan kewenangannya yaitu mengenai sejumlah perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan tindak pidana khusus (pidsus) yang ditangani oleh pengacara di Pekanbaru Riau bernama Asep Ruhiat.

Perkara TUN dengan pemohon Wendry Purbyantoro, pemohon Riwayati, pemohon Burhan Koto melawan Zulheri, pemohon Burhan Koto melawan Marwan, pemohon Camat Kubu; selanjutnya perkara atas nama pidsus H. Zakri, atas nama Yumadris, atas nama Syahrizal Hamid dan satu perkara pidsus No 97 PK/Pid.Sus/2015.

“Walaupun ada perbedaan antara keterangan terdakwa dan Asep Ruhiyat menerima jumlah penerimaan gratifikasi, tapi keduanya sama-sama mengakui ada pemberian dan secara logika mendekati nilai RPp500 juta karena terdakwa sendiri yang mengalami langsung penerimaan dan uang disimpan oleh terdakwa di tas koper biru. Wajar Asep Ruhiyat mengaburkan uang yang diberikan sebagai ‘fee lawyer’ dan diberikan kepada terdakwa sebagai hadiah tapi dalam percakapan BBM (Blackberry Messenger) terlihat jelas uang digunakan untuk pengurusan perkara H Zakri maupun perkara lainnya,” kata jaksa Arif Suhermanto.

Selanjutnya, jaksa juga melihat pendapatan Andri tidak wajar dengan pengeluarannya setiap bulan. Penerimaan total adalah Rp21 juta tapi tidak berbanding lurus dengan pengeluaran per bulan yaitu Rp30 juta.

“Dan membeli mobil Toyota Altis sebanyak Rp300 juta, Nissan Juke Rp200 juta, Honda Mobilio secara tunai seharga Rp160 juta, mobil Ford jenis Ecosport secara tunai. Terdakwa punya 3 unit rumah di San Lorenzo Gading Serpong Tangerang, rumah di Lippo karawaci Tangerang dan rumah di Malang, sehingga sebelum terdakwa menjabat sebagai Kasubdit Kasasi perdata yaitu saat terdakwa di bagian humas juga telah menerima sejumlah uang terkait dengan pengurusan perkara. Terdawka juga mengakui bahwa pembelian rumah dan mobil sebagian berasal dari uang-uang pengurusan perkara sebagai penghasilan yang tidak sah,” kata jaksa Arif.

Mengacu pada ketentuan pasal 12 huruf c ayat 1 dan 2, Andri seharusnya melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal menerima gratifikasi ternyata selama September-November 2015 tidak melaporkan penerimaan gratifikasi uang keseluruhan sejumlah Rp500 juta kepada KPK dalam tempo yang ditentukan.

“Terdakwa maupun Asep Ruhiyat juga mengakui pemberian uang itu terkait dengan penanganan sejumlah perkara yang ditangnai oleh sep yang meminta kepada terdakw auntuk melakukan pengkondisian di tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada MA sehingga jelas gratifikasi itu adalah suap,” tambah jaksa Arif.

Selain perkara-perkara yang diminta oleh pengacara Asep Ruhiyat, ternyata terdakwa juga mengurus perkara-perkara lain di tingkat kasasi maupun PK pada MA antara lain: Pertama, Taufik yang merupakan besan dari Nurhadi (Sekretaris MA) yang meminta kepada terdakwa memantau perkraa di tingkat MA sebagaimana percakapan melalui whatsapp maupun SMS yaitu perkra no 490/K/TUN/15, perkara PTP X Kediri, perkara kasasi Bank CIMB an Andi Zainuddin Azikin, perkara kasasi No 3063 K/Pdt/15, perkara kasasi dari kediri no 179 K/PDT/15, perkara kasasi dari Banjar Baru No 646 K/PDT/15 Kedua, Andriani, saat ini menjabat hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang merupakan mantan atasan terdakwa juga menanyakan perkara kepada terdakwa sebagai berikutL Pengantar Perkara No 2970, pengatar perkara No 2971, No 148 K/Pdt/16, No 163 K/Pdt/16 Ketiga, Puji Sulaksono wakil sekretaris PN Semarang meminta bantuan terakwa untuk menguurs perkara perdata di tingkat kasasi agar dikembalikan sebagai putusan di tingkat PN Semarang sudah dikondisikan oleh Puji Sulaksono Dan Keempat, Agus Sulistiono dari Probolinggo Jawa Timur juga pernah mengurus perkara di MA tapi Andri sudah mengembalikan uangnya Rp200 juta.

Atas tuntutan tersebut, Andri akan mengajukan pledoi pada 11 Agustus 2016.

“Saya berserah diri saja, berserah diri saja yang sabar, nanti dari pengacara saya yang bikin pembelaan, saya sepasrah-pasrahnya saja,” kata Andri.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami