Liputan

Pelaku Usaha Jangan Khawatir

BTN iklan

JAKARTA/lei  — KPPU meminta para pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan revisi UU Persaingan Usaha yang tengah bergulir dan menjamin tidak akan menggangu iklim usaha.

RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diinisiasi oleh DPR itu di antaranya berisi upaya menguatkan lembaga persaingan di Tanah Air.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan sejak bergulirnya RUU di Badan Legislatif, pelaku usaha merasa terancam. Padahal, RUU tersebut belum disahkan dan masih dalam tahap pembahasan dan rapat dengar pendapat.

Menurutnya, respons pelaku usaha terlalu berlebihan dengan perubahan yang diusulkan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ini. Bagaimanapun, RUU ini akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negeri.

“Pelaku usaha tidak perlu takut apabila menjalankan bisnisnya sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat. Toh, UU No. 5/1999 tidak pernah melarang monopoli. Yang dilarang adalah jika tindakan tersebut ada indikasi abuse yang merugikan masyarakat,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Poin perubahan yang dikeluhkan pelaku usaha, lajut dia, yaitu besaran nilai denda maksimal 30% dari nilai penjualan perusahaan yang melanggar UU Persaingan Usaha. Hitungan tersebut dinilai sudah adil mengingat keuntungan yang diraup oleh pelaku usaha dari tindakan anti persaingan usaha bisa lebih dari itu. Selama ini denda yang bisa diberikan oleh KPPU mentok di angka Rp25 miliar.

Dia menambahkan pelaku usaha terlalu membesar-besarkan terkait perubahan pada denda. Padahal, poin perubahan itu berbunyi, ada pengenaan denda minimum 5% dari nilai penjualan dan maksimum 30%. Apabila pelanggaran dinilai sangat fatal maka akan ada pencabutan usaha seperti yang telah dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Selama ini perusahaan-perusahaan yang kena denda memang terbukti melanggar UU Persaingan Usaha. Jumlah perusahaan yang kami denda hanya berkisar 1% hingga 2% dari total jumlah seluruh perusahaan di Indonesia,” ujarnya.

Jumlah denda yang diberikan pada segelintir perusahaan tersebut diklaim tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh mereka dari aksi anti persaingan usaha.

Syarkawi menyatakan hukum persaingan usaha atau competition law merupakan komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, hukum persaingan usaha menjadi viral di beberapa negara.

Dia mencontohkan Jepang telah mengadaptasi sistem no competition, no growth. Artinya ekonomi negeri tidak bisa tumbuh tanpa adanya hukum persaingan usaha yang sehat.

Selanjutnya, dia menegaskan pelaku usaha tidak perlu mengkawatirkan tentang sistem perubahan merger, akuisisi dan pengambialihan saham dari semula post-notifikasi menjadi pre-notifikasi. Menurutnya, Indonesia adalah satu-satunya negara yang selama ini mengadaptasi sistem post-notifikasi.

“Sistem ini sudah sewajarnya diubah menjadi pre-notifikasi agar potensi persaingan usaha tidak sehat dapat terdeteksi dari awal,” sebutnya.

BERLEBIHAN

Wakil Ketua Umum Bidang CSR & Persaingan Usaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryani S. Motik mengatakan penguatan lembaga KPPU dinilai terlalu berlebihan.

“Denda yang berdasarkan persentase omzet itu tidak membantu pelaku usaha. Yang ada adalah saya yakin perusahaan bakal bangkrut atau gulung tikar,” katanya di Kantor Kadin, Jumat (21/10).

Menurutnya, standar denda persaingan usaha internasional adalah dua sampai tiga kali dari keuntungan berlebih yang diperoleh dari tindakan pelanggaran.

Suryani menambahkan salah satu pasal dalam RUU dinilai melanggar azas praduga tak bersalah. Kadin keberatan apabila pengajuan banding oleh pelaku usaha boleh dilakukan dengan membayar 10% dari denda. Pasal ini dinilai cacat karena tidak mengatur kewajiban KPPU jika putusan akhir menyatakan pengusaha tidak bersalah.

Menurutnya, lembaga KPPU sudah kuat tanpa perlu adanya penguatan, lantaran posisi penyidik, penuntut dan pemutus perkara ada dalam satu lembaga. Bahkan, KPPU juga dapat menginisiasi suatu perkara.

“Mana mungkin perkara yang  mereka inisiasi masa tidak diputus bersalah. Ini kurang adil bagi kami pelaku usaha. KPK saja persidangan terpisah di Tipikor,” ucapnya.

Menurutnya, penguatan lembaga dengan adanya penambahan wewenang seperti penggeledahan dan penyadapan tidak perlu ditambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional Ratna Sari Loppies mengatakan peran KPPU tidak boleh hanya bersemangat dalam menghukum pengusaha. Namun, KPPU seharusnya lebih banyak memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Kadin meminta ada salah satu perwakilan dari lembaganya untuk masuk dalam badan komisi pengawas persaingan usaha (bisnis)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close