Hukum

Pembahasan Tingkat Pemerintah akan Cepat

BTN iklan

JAKARTA/Lei  – Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan pemerintah sepakat untuk sinergi dalam pembahasan amandemen UU No. 5/1999, sehingga Amanat Presiden lekas diterbitkan.

Syarkawi Rauf, Ketua KPPU, mengatakan pembahasan di tingkat pemerintah segera dilaksanakan setelah Presiden menunjuk Kementerian Perdagangan sebagai ketua tim.

Nantinya, pembahasan RUU Persaingan Usaha juga mengikutsertakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden dan lainnya.

“Pimpinan DPR RI sudah menyurat ke Presiden, dan sudah ditentukan Kemendag jadi ketua tim,” tuturnya, dalam Buka Puasa Bersama dengan Jajaran Komisioner KPPU, Selasa (6/6).

Syarkawi menekankan kepentingan KPPU dalam amandemen ini adalah memasukkan setidaknya lima poin penting. Mulai dari, perubahan definisi pelaku usaha, sistem pemberitahuan merger, model denda, hingga hadirnya program liniensi.

Dia menjelaskan liniensi adalah program semacam whistleblower system yang ada di KPK. KPPU, akan membebaskan sanksi kepada pelapor atas terjadinya persekongkolan.

“Biasanya ada pihak yang dalam posisi persekongkolan mendapatkan manfaat paling kecil. Kalau mereka melapor atas tindak persekongkolan, akan dibebaskan dari hukuman,” ujarnya.

Ketua KPPU juga menyoroti soal model denda administratif persentase nilai penjualan selama periode persaingan tidak sehat. Syarkawi menyebut denda maksimal 30% dari omzet periode persekongkolan, dimunculkan agar efek jera dirasakan. “Esensinya adalah efek jera, bukan yang lain.”

PERCEPAT PEMBAHASAN

Ketua Panja RUU Persaingan usaha Azam Asman Natawijaya mengatakan pengesahan RUU menjadi undang-undang dapat dilakukan paling cepat 2 bulan setelah Amanat Presiden dikirimkan ke DPR.

“Makanya kami berharap kalau sebelum hari raya Amanat Presiden keluar, maka setelah Lebaran kami bisa bahas. September bisa disahkan menjadi undang-undang,” katanya.

Menurutnya, jika substansi dari RUU Persaingan Usaha yang disahkan DPR diubah, tidak akan membuat amandemen UU No. 5/1999 ini molor. Nantinya, daftar inventaris masalah (DIM) yang dimiliki pemerintah akan disandingkan dengan yang dimiliki DPR. Dari situ, harmonisasi akan terjadi.

Azam menambahkan mengingat amandemen UU merupakan respons regulator untuk menyesuaikan dinamika persaingan usaha, pihaknya tidak menutup diri jika ke depannya akan ada amandemen ulang.

“Bisnis bergerak, kemajuan teknologi bergerak, tentu KPPU perlu menyesuaikan. Regulasi ini mengikuti dunia usaha dan perubahannya,” katanya.

Pasalnya, dia mengakui bahwa rancangan beleid ini tidak menyenangkan semua pihak, terutama pelaku usaha. Azam menampik jika dalam pembahasannya, pengusaha tidak dilibatkan.

“Pengusaha kan ingin bebas, jadi memang banyak yang tidak disenangi dari RUU ini. Tapi pernahkah kita pahami, dulu ada persekongkolan yang tidak terjamah, sekarang dapat terlihat,” tambahnya. (David Eka Issetiabudi)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami