Opini

Pembangunan Ekonomi yang tak Simpangi Hak Ulayat

BTN iklan

 Oleh :

Prof. Dr. RR. Catharina Dewi Wulansari,

Permasalahan perlindungan masyarakat adat beserta hak-haknya masih saja menjadi isu yang menarik untuk dibahas, mengingat akhir-akhir ini tetap dijumpai berbagai kasus di sekitar penguasaan hak-hak tersebut. Adanya berbagai kasus seperti kasus Masyarakat adat Dayak Meratus yang tinggal di sepanjang lereng Pegunungan Meratus, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada April 2017 serta kasus tanah adat di Kabupaten Kerinci, Jambi  Maret 2017 menunjukkan di era  Presiden Jokowi masih  dijumpai berbagai permasalahan yang menyebabkan hak-hak masyarakat adat belum dapat dipenuhi. Padahal Jokowi termasuk Presiden yang punya komitmen terhadap perjuangan masyarakat adat.

Tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat ini, berdampak terhadap  tingkat kesejahteraan masyarakat adat yang  miskin hidup disekitar hutan. Mereka adalah masyarakat yang memiliki hak ulayat serta Sumber Daya Alam  yang berada di dalamnya. Padahal sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjadikan lebih sejahtera.

Banyaknya gempuran terhadap masyarakat adat melalui berbagai peraturan yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah  menyebabkan masyarakat adat sulit untuk dapat mencapai tingkat sejahtera.  Masuknya perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN)  yang menguasai hak masyarakat adat ditengarai menyebabkan sulit bagi masyarakat adat untuk dapat menggunakan hak ulayatnya bagi kepentingan kesejahteraan ekonomi mereka.

Melihat rendahnya kesejahteraan masyarakat adat, memunculkan anggapan bahwa negara belum mampu berpihak pada masyarakat adat. Berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini ternyata tetap belum juga dapat mengubah kondisi kesejahteraan masyarakat adat. Karena itu sudah sewajarnya diperlukan suatu dimensi baru dalam mengatasi masalah tersebut,

Demensi Baru

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dimensi baru peran pemerintah dalam mengatasi masalah perlindungan hak ulayat guna pembangunan ekonomi mereka. Perlu diakui bahwa intervensi pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangat dibutuhkan. Seperti dikutip pendapat Friedman tentang peran negara dalam konsep negara modern yakni:

“…first, as protector, secondly, as diposer of social services, thirdly, as industrial manager, fourtly, as economic controller, fifthly as arbitrator”

Friedman menyimpulkan, suatu yang dapat dibenarkan apabila peran pemerintah tidak lepas dari perlindungan hak-hak masyarakat serta melaksanakan prinsip-prinsip negara modern dengan melibatkan dirinya sebagai pengontrol ekonomi agar terpenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat  termasuk di dalamnya  masyarakat adat.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat  sudah mengalami perkembangan di era   Jokowi yakni telah diakuinya 9 hutan adat sebagai milik masyarakat adat. Namun di beberapa daerah lain masih dijumpai berbagai kesulitan bagi masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan tersebut.

Selama ini pembahasan yang dilakukan adalah di sekitar pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat yakni bagaimana upaya pengakuan itu serta bagaimana prosedur yang harus dilakukan.  Namun ketika pengakuan  sudah diperoleh bagaimana bentuk upaya yang dapat dilakukan agar ekonomi masyarakat adat dapat dikembangkan jarang sekali tersentuh. Di sinilah diperlukan dimensi baru peran pemerintah.

Dimensi baru peran pemerintah  harus pula menjadi pembahasan penting mengingat tidak mungkin membiarkan masyarakat adat dalam keadaan seperti saat ini. Dimana masyarakat adat dari aspek ekonomi sulit untuk dapat meningkat kesejahteraannya mengingat sumber daya manusianya belum mampu bersaing. Dimensi baru peran pemerintah tersebut diharapkan dapat menjamin kesamaan hak masyarakat adat terwujud dan eksploitasi terhadap hak ulayat dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian masyarakat adat dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Menghindari eksploitasi yang dilakukan perusahaan, PMA dan PMDN  terhadap hak ulayat dan perusahaan itu  dalam menjalankan usahanya tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat.  Serta mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.

Peran pemerintah ini penting dilakukan mengingat kondisi dunia yang terus bergerak, menyebabkan tidak mungkin bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi.

Satu sisi,  adanya globalisasi membawa konsekuensi positif yakni para pengusaha berusaha untuk selalu melakukan ekspansi. Mereka harus membuat strategi yang dapat menyeimbangkan kesempatan dan ancaman, dan hal ini telah menghasilkan perubahan strategi dan organisasi yang dikenal dengan istilah strategi ekspansi global (global expansion). Mereka berusaha untuk melakukan peningkatan daya saing (improve competitiveness) yang arahnya menunjang kekuatan perusahaan dan mengurangi kelemahannya dengan cara mencari  wilayah usaha baru termasuk wilayah milik masyarakat adat. Namun di sisi lain keberadaan  perusahaan  yang tujuannya profit oriented ini dapat menjadi ancaman yang besar bagi masyarakat adat. Mengingat Masyarakat adat dalam kemampuan SDM  masih rendah. Dengan begitu para investor mudah untuk menguasainya.

Kondisi itu menyebabkan penting adanya hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat dengan pihak ketiga akan melakukan eksploitasi wilayah ulayat masyarakat adat. Dituntut adanya sinergi antara para pihak  dalam hubungan kemitraan. Untuk  menjalin sinergi tersebut, setiap pihak memiliki kewajiban masing-masing yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

Masyarakat adat harus berperan aktif  dalam memperjuangkan pengakuan wilayah ulayat tempat mereka tinggal, mereka juga harus berperan aktif dalam melindungi hak ulayat serta seluruh hak-hak lain yang berkaitan dengan hak tersebut, serta berperan aktif dalam memanfaatkan hak ulayat demi kesejahteraan masyarakat adat dengan tetap menjaga pelestariannya.

Masyarakat adat tidak dapat hanya berpangku tangan dan meminta pemerintah untuk selalu berperan dalam menjaga kesejahteraannya dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Mereka harus mampu bertahan dengan cara memiliki keunggulan daya saing (competitive advantage) agar dapat meningkat kemampuan ekonominya. Keunggulan daya saing  mencangkup pembangunan sumber daya masyarakatnya, peningkatan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat adat serta kemampuan kewirausahaan masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan pihak ketiga berperan dalam mengelola hak ulayat dengan upaya mengembangkan kesejahteraan  ekonomi masyarakat adat, dengan melibatkan masyarakat adat dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia masyarakat adat, dan berperan dalam mengelola hak ulayat dengan memperhatikan kelestarian alam di wilayah ulayat.

Pemerintah  memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat agar mampu dan siap untuk bersaing dengan melalui upaya meningkatkan kekuatan tawar menawar pemasok (bargaining power), mengatasi ancaman produk pengganti (threat of substitute products), serta membantu meningkatkan kekuatan tawar menawar pembeli (bargaining power of buyers), serta yang terakhir adalah memlaui kemampuan peningkatan persaingan kompetitif di antara anggota (rivalry among competitive firms). harus hadir dan mendukung.

Untuk mencapai hal itu,  dibutuhkan langkah strategis baru yang harus dilakukan oleh pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan agar tercipta sebuah keselarasan dari pemerintah untuk masyarakat adat adalah selain yang selama ini dilakukan yakni membuat peraturan yang berkaitan dengan pengakuan pada masyarakat adat berupa peraturan yang  menyediakan prosedur pengakuan dan perlindungan untuk hak-hak masyarakat adat, melaksanakan program yang bertujuan mendorong pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, pemerintah juga sebaiknya membuat ketentuan peraturan yang berkaitan dengan peningkatan keunggulan daya saing (competitive advatage) masyarakat adat sehingga masyarakat dapat mampu bersaing menghadapi perkembangan masyarakat.

Pemerintah juga sebaiknya melakukan pencabutan berbagai peraturan yang tidak harmonis yang dapat menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat adat.  Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat adat agar mampu menggunakan berbagai peraturan yang ada untuk dapat melindungi hak ulayat demi perkembangan ekonomi masyarakat adat.

Pada akhirnya membuat peraturan yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang berwawasan lingkungan,  menciptakan peraturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menyimpangi masyarakagt adat,  telah  diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

Penulis Dosen Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami