HukumLiputan

Pembangunan Hukum Indonesia Gagal Jika Tak Serap Hukum Adat

BTN iklan

Bali (Lei) – Ketua Assosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Dr. Laksanto Utomo, mengatakan, pembangunanan hukum di Indonesia akan menghadapi kegagalan jika para praktisi hukum dan pihak berwenang dalam menyusun regulasi mengutamakan literatur hukum barat dan mengabaikan hukum adat yang masih kental berlaku di berbagai daerah.

Laksanto menyampaikan pandangan tersebut saat membuka seminar di Kampus Universitas Udayana (Unud), Denpasar, Bali, Selasa (28/8). Menurutnya, pemerintah harus menyadari bahwa kegagalan pembangunan hukum nasional itu antara lain karena dalam penyusunan pasal-pasal dalam membuat peraturan perundang-undangan mengabaikan keberadaan hukum adat.

“Jika kita amati eksistensi hukum adat masih hidup dan berkembang di beberapa komunitas masyarakat adat, namun tampaknya secara perlahan-lahan nilai-nilai hukum adat itu tidak dijadikan pijakan oleh para penyusun dan pelaksana UU, tetapi mereka lebih nyaman menggunakan literaturan hukum barat,” katanya.

Seminar yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Unud Bali itu bertema “Kontribusi Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional”. Adapun pembicaranya antara lain Dekan dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Unud, Prof. Dr. I Made Arya Utama; Ketua Komisi Yudisial (KY), Dr. Ahmad Jayus; Guru Besar FH Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Prof. Dr. Catharina Dewi Wulandari; serta Dr. Caritas Woro Murdiati dari FH Universitas Unika Atmajaya Yogyakarta.

Menurut Laksanto, bangsa Indonesia yang terkenal dengan gotong royong, menjunjung tinggi para leluhur, tidak dapat disamakan dengan bangsa barat yang semata-mata mengutamakan kekuatan logika akal.

“Sistem politik yang dianut di barat adalah demokrasi yang siap kalah dan siap menang, karena konsep gotong-royong dan tepo seliro, tidak banyak dikenal. Sementara di Indonesia, orang boleh menang, tetapi juga tidak boleh jumawa,” kata Laksanto yang mengaitkan agar Pilpres 2019 nanti agar siapa pun yang menang tidak boleh bersikap mentang-mentang.

Ia juga mengatakan, penggunaan hukum barat selama ini tanpa terasa semakin menjauhkan hukum nasional dari jiwa dan budaya bangsa. Salah satu implikasinya adalah masyarakat Indonesia yang berwatak komunal dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa berubah menjadi manusia “baru” yakni berwatak individual dan saling lapor-melaporkan.

“Inilah yang saya sebut sebagai bagian dari kegagalan dalam pembangunan hukum nasional,” kata Laksanto dilansir¬†Antara.

Karena itu, lanjut Laksanto, APHA Indonesia juga akan melaksanakan lokakarya kurikulum hukum adat dan RPS-nya berbasis KKNI pada Oktober 2018 di FH Unpar Bandung. Seminar ini merupakan salah satu program APHA Indonesia yang akan membahas isu hukum adat yang terbingkai dalam tema besar yang saat ini dikesampingkan oleh banyak pihak.

Sementara itu, Prof. Dr. Chatarina Dewi menambahkan, hukum warisan kolonial sesunguhnya sudah usang. Karena itu harus segera ditinggalkan oleh bangsa Indonesia, terutama karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Pembangunan hukum dalam bidang perdata dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa atau founding fathers, akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya jika para perancang undang-undang itu mengabaikan eksistensi hukum adat,” katanya.

Oleh karena itu, Chatarina mengatakan, pembangunan hukum nasional sebaiknya tetap memperhatikan kemajemukan masyarakat guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejateraan masyaraat itu sendiri.

“Terjadinya kesenjangan ekonomi yang kian hari terus melebar, antara lain karena pijakan hukum atau dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak berpijak pada hukum adat, tetapi menggunakan literatur barat. Kesalahan itulah yang segera harus diluruskan, belum terlambat,” katanya.

Chatarina menambahkan, pembangunan ekonomi itu semestinya harus dapat dinikmati oleh semua elemen, tidak hanya segelintir kelompok.¬†Ia menyarankan pemerintah sebaiknya berusaha meningkatkan keunggulan daya saing nasional (national competitive advantage) yang membutuhkan pembangunan perangkat hukum perdata dan ekonomi yang berbasis hukum adat sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. “Itulah cita-cita para pendiri negeri ini di Prokalamasi Kemerdekaan tahun 1945,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami