Hukum

Pemegang Polis Menagih Janji (Lagi)

BTN iklan

Jakarta/Lei – Membawa map berisi berkas dokumen, Herman tak bisa menutupi rasa kekecewaannya. Datang jauh-jauh dari Pangkalpinang, Bangka Belitung ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ia tak juga mendapat kepastian soal polis PT Asuransi Bumi Asih Jaya.

“Katanya nanti akan diumumkan daftar tagihan dalam 14 hari ke depan, kalau bolak-balik seperti ini menghabiskan biaya,” ujarnya ketika ditemui saat rapat kreditur, Selasa (16/11).

Pria paruh baya tersebut berpendapat biaya transportasi dan akomodasi untuk menghadiri beberapa kali rapat kreditur di Ibu Kota menjadi tidak sebanding dengan nominal tagihan polis. Namun, Herman yang datang sehari sebelum rapat kreditur enggan menyebutkan nilai tagihan.

Kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh Lince, pemegang polis asal Medan. Ongkos pesawat terbang untuk menghadiri rapat sudah bisa menguras kantongnya.

“Di sini saya bisa menginap di rumah saudara, tetapi kalau tiap datang tidak ada hasil percuma saja,” keluhnya.

Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin memang tidak seperti biasanya. Ribuan orang yang datang telah mengalahkan jumlah pengunjung ketika persidangan kasus kopi sianida Jesicca digelar.

Hampir seluruh lobi lantai 1 gedung di Jalan Bungur Kemayoran tersebut penuh sesak oleh pria dan wanita yang kebanyakan sudah berumur di atas 50 tahun. Ada pengunjung yang berpenampilan necis menggunakan setelan jas dan ada yang berpakaian sederhana sambil mengajak serta keluarganya.

Ribuan orang tersebut terkonsentrasi di Ruang Sidang Mr Koesoemah Atmadja. Saking banyaknya, para peserta sidang banyak yang duduk lesehan dan meluas hingga di seluruh area lantai 1.

Saat itu, memang sedang diadakan rapat pencocokan utang PT Asuransi Bumi Asih Jaya dalam proses kepailitan. Pengunjung sidang yang datang merupakan pemegang polis dari beberapa daerah di Indonesia.

Hampir sebagian besar pemegang polis yang mendaftarkan tagihannya kepada tim kurator tidak memahami proses kepailitan. Hal tersebut dimaklumi oleh salah satu kurator Lukman Sembada.

“Jangankan pemegang polis, lawyer-nya saja terkadang ada yang tidak paham,” katanya seusai rapat kreditur.

Pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pemegang polis bahwa agenda rapat hari itu memang untuk mencocokan kembali tagihan yang diajukan dengan nominal yang disetujui oleh tim kurator.

Kalau pemegang polis atau kreditur sudah mendaftarkan tagihannya pada 8 September 2016 di kantor BAJ Jalan Matraman, lanjutnya, sudah aman. Hadir lebih baik, tetapi kalau keberatan bisa menyerahkan prosesnya kepada tim kurator.

Setelah proses pencocokan atau verifikasi piutang, kurator akan segera menyusun daftar kreditur tetap untuk disahkan hakim pengawas. Kemudian, dari daftar tersebut kurator bisa mempersiapkan pembayaran tahap pertama.

Lukman mengaku telah mempersiapkan dana Rp50 miliar yang akan segera dibagikan dalam beberapa pekan ke depan kepada seluruh kreditur. Dana yang telah menjadi budel pailit tersebut berasal dari rekening deposito BAJ di beberapa bank dan telah diblokir.

Berdasarkan Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pembayaran terhadap tagihan kreditur preferen seperti kantor pajak dan karyawan lebih diutamakan.

DIBAGI PRORATA

Meskipun begitu, Lukman juga menilik Undang-undang No. 40/2014 tentang Perasuransian, bahwa tagihan pemegang polis dikategorikan sebagai kreditur preferen. Berarti dana Rp50 miliar tersebut dapat segera dibagikan secara pro-rata kepada seluruh pemegang polis.

Nantinya, dana tersebut akan dibagikan kepada sekitar 29.000 pemegang polis dan kantor pajak yang memiliki tagihan Rp37 miliar. Adapun, tagihan seluruh pemegang polis sendiri mencapai Rp1,2 triliun.

Total tagihan tersebut tidak sepenuhnya diajukan masing-masing pemegang polis. Terdapat sejumlah bank yang mewakili ribuan tagihan dari nasabahnya seperti PT Asuransi Bangun Askrida, PT Bank Tabungan Negara Tbk., dan PT Bank Mandiri Tbk.

Rata-rata tagihan setiap individu antara Rp5 juta hingga Rp10 juta. Diakuinya, masih banyak kreditur yang belum mengajukan tagihannya karena berdomisili di daerah pelosok dengan akses informasi terbatas.

“Kami sudah berupaya mengumumkan di koran nasional dan sejumlah koran daerah, tetapi ada keterbatasan jangkauan,” ujarnya.

Dalam rapat kreditur, kuasa hukum Bumi Asih Jaya (BAJ) Aloy G. Samosir enggan untuk melakukan verifikasi tagihan dari para pemegang polis. Alasannya, tim kurator belum menyerahkan daftar piutang terlebih dahulu kepada debitur.

Debitur juga masih berupaya menawarkan perdamaian kepada kreditur karena merasa bertanggung jawab untuk kembali menjalankan perusahaan.

“Hingga saat ini sudah ada cashflow yang berjalan di perusahaan,” katanya dalam rapat.

Usulan perdamaian tersebut sontak menimbulkan kegaduhan di dalam ruang sidang. Cacian dan kekecewaan diungkapkan oleh seluruh pemegang polis dengan berteriak.

“Huu… Janji-janji saja, kami sudah capek bersabar.”

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami