Politik

Pemekaran Wilayah Papua Harus Memperhatikan kondisi Masyarakat

Lemhannas bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan nasional, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan berperan aktif dalam menciptakan situasi kondsif.

BTN iklan

Jakarta,LEI-  Lemhannas memiiki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan nasional, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan berperan aktif dalam menciptakan situasi kondsif, demikian ungkap Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas dalam Forum Komunikasi Lemhanas dengan Pemimpin Redaksi (5/11)  “Forum ini juga sekaligus bertujuan untuk mempererat hubungan dalam melakukan sinergi peran kita bersama bagi bangsa dan negara,” tambah Letjen TNI (Purn) Widjojo.

Pertemuan  bertajuk Sinergi peran lemhanas RI dan media masa dalam menjaga kerukunan kehidupan  berbangsa dan bernegara ini dihadiri oleh 16 pimpinan redaksi  dan 26 wartawan media cetak nasional dan online ungkap Karo Humas Lemhannas RI, Brigjen TNI Sugeng Santoso menyampaikan bahwa jumlah peserta yang hadir ada 13 orang pemimpin redaksi dengan 26 jurnalis media cetak dàn elektronik nasional.

Dalam menciptakan situasi yang kondusif, Lemhannas tidak bisa bekerja sendiri, melainkan dengan berbagai pihak, salah yang penting adalah pers. Pada kesematan ini  muncul diskusi tentang isu terbaru tentang kegiatan jurnalistik ditengah kebebasan informasi utuk menciptakan situai kondsif. Dalam penyiaran pihak pers sendiri telah malakukan rapat internal terkait dengan berita yang sensitif (self censorship).

Perihal menarik yang mengemuka dalam forum silaturahmi ini adalah tanggapan Gubernur Lemhannas tentang masalah pemekaran Papua yaitu bahwa Pemerintah jangan bertindak seperti jaman kolonial yang membagi wilayah berdasarkan admninistratis untuk kepentingan kolonial.

“Kami tentunya tidak ingin bertindak seperti kaum kolonial yang membagi secara administratif demi kepentingan kita sendiri, tapi kita memperhatikan kodisi lapangan” ujar Letjen TNI (Purn) Widjojo, di Gedung Lemhannas. Menurut Gubernur Lemhannas, pembagian wilayah harus memperhatikan kondisi masyarakat. Jangan sampai muncul konflik antar suku, dan harus bisa mengakomodir seluruh masyarakat, sehingga pemekaran propinsi dapat memenuhi keinginan para pihak

Agus menambahkan bahwa masyarakat Papua terdiri dari berbagai suku yang tersebar di seluruh wilayah. Jangan sampai pengembangan dan pembangunan tidak memperhatikan kehidupan mereka sehingga misalnya ada wilayah satu suku yang terpisah akibat pengembangan dan pembangunan. Ini artinya, pengembangan dan pembangunan jangan hanya berorientasi pada kepentingan nasional semata. Namun juga kepentingan dan kebutuhan suku yang menempati tanah Papua. (Dwitya Yonathan N. S.P., dan RW)

Gubernur Lemhanas RI Letjen Purn Agus Wijoyo

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami