Ekonomi

Pemenuhan Target Lebih Menantang

BTN iklan

JAKARTA/Lei —Penerimaan pajak tahun ini diprediksi cukup berat untuk mengejar target dalam APBN 2017 menyusul realisasi pengampunan pajak belum terlihat membantu sumber utama penerimaan negara itu hingga Februari tahun ini.

Yustinus Prastowo, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memaparkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak yang hingga Februari lalu mencapai 8,15% merupakan proses yang alamiah dan tidak ada sangkut pautnya dengan pengampunan pajak.

“Saya pikir itu alamiah, memang ada beberapa parameter momentum, kita lihat Maret atau April setoran naik tidak,” kata Yustinus di Jakarta, Selasa (14/3).

Dia menambahkan bahwa risiko shortfall, selisih kurang antara realisasi dan target , masih akan membayangi penerimaan pajak. Pemerintah pun diharapkan segera menyusun sejumlah langkah strategis untuk mengamankan penerimaan pajak tahun ini.

Meski demikian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tetap optimistis dengan realisasi penerimaan pajak tahun ini. Pasalnya, meski pertumbuhan masih di kisaran 8,15%, capaian itu masih lebih tinggi dibanding tahun lalu.

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak mengatakan, realisasi penerimaan hingga Februari lalu senilai Rp134,6 triliun, termasuk PPh migas. Sedangkan tahun lalu realisasi penerimaannya mencapai Rp24,4 triliun.

“Periode yang sama tahun lalu kita minus 8% jadi sebenarnya ini sinyalnya positif walaupun demikian kita ditargetkan tumbuh 18,3%. Kami cukup bergembira melihat tren positif memang belum cukup memadai,” jelasnya.

Adapun komposisi pajak non PPh migas hingga Februari Rp126,7 triliun atau tumbuh 5,85% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan PPh migas, nilainya Rp7,8 triliun. Sementara itu, untuk PPN, mereka telah mengumpulkan Rp53,8 triliun atau tumbuh 6,94% dibandingkan tahun lalu yang minus 8,9%.

Kendati sejumlah sektor mengalami pertumbuhan yang positif, namun jika berbicara mengenai penerimaan, pertumbuhan 8% belum memadai, pasalnya target Otoritas Pajak tahun ini mencapai 18,3 %.

“Kalau bisa tumbuh positif cepat awal tahun ini kami bisa mengompensasi bulan September karena risikonya cukup besar. September tahun lalu kita ada penerimaan dari TA,” tuturnya.

Untuk mengurangi risiko shortfall, pemerintah fokus untuk menggarap pengembangan basis pajak baru pasca implementasi pengampunan pajak, termasuk data wajib pajak yang sudah dimiliki.

“Tahun lalu sudah mengirimkan email blast ke 250 ribu yang tidak ikut pengampunan pajak, ini akan jadi fokus, akan kami cek valid atau tidak, jadi yang sudah pernah kami himbau mohon ikuti kemudahan tersebut,” terangnya.

RUU KUP

Yustinus melanjutkan proses pembenahan regulasi menjadi salah satu jalan keluar untuk memperbaiki penerimaan. Namun, dia tetap realistis, pasalnya waktu yang dimiliki pemerintah cukup sempit, target untuk merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kemungkinan bisa mundur lantaran faktor-faktor lainnya, misalnya gonjang-ganjing politik karena Pilkada atau Pilpres yang bakal menyita perhatian anggota dewan.

Karena itu selain melalui revisi undang-undang, jalur politik dinilai bisa menjadi pilihan untuk mengeluarkan beleid yang bisa menopang penerimaan pajak pada tahun ini. Terlebih, posisi pemerintah yang diparlemen juga cukup kuat karena memiliki kursi mayoritas.

“Kalau mau cepat bisa melakukan pembahasan sistem paket, misalnya paket undang-undang perpajakan dibahas secara bersamaan,” katanya.

Pilihan lainnya, ujar Yustinus, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang tidak hanya mencakup Automatic Exchange Information (AEoI), tetapi bisa mencakup perbaikan di sektor perpajakan lainnya.

“Tahun lalu memang kita ditopang oleh pengampun pajak, karena itu pertaruhan tahun 2017 ini cukup berat, karena tidak ada potensi selain harta amnesti,” ungkapnya.

Tak hanya itu dia juga menyarankan supaya teknik pemeriksaan terhadap WP berdasarkan kategorinya. Misalnya, WP kelas kakap diperiksa, jika hal itu berhasil, WP lainnya bakal mengikuti.

Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun memaparkan revisi UU KUP. Namun, menurutnya, hal yang paling menarik adalah seberapa cepat pemerintah menerapkam konsep-konsep perpajakan ke depan.

“Apakah kita akan tetap di sistem self assessment, apakah sudah cukup relevan, apakah ini yang menjadi disinsentif,” jelasnya.

Dia menuturkan selama ini pemerintah dan DPR tak pernah riset mendalam terhadap regulasi yang dibuat, padahal dengan melakukan kajian yang mendalam, kelemahan-kelemahan dalam regulasi perpajakan saat ini bisa ditambal.

“Saya belum pernah lihat Kemenkeu lakukan riset mendalam tentang pelayanan pajak ke WP, padahal ini akan jadi kunci ke depan kita lakukan regulasi. Kelemahan harus diperbaiki bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, mengenai tindak lanjut pengampunan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini tim reformasi dan seluruh jajaran Ditjen Pajak masih meminta waktu hingga akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak (WP) badan.

“Karena ada kombinasi tax amnesty selesai, WP orang pribadi, dan penyelesaian WP institusi . Jadi, nanti kita lihat saja,” ujarnya di kantor Kemenkeu, Selasa (14/3).

Saat ini, lanjutnya, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan mengimbau WP dari setiap industri untuk mengikuti kebijakan amnesti pajak. Pihaknya akan mengoptimalkan upaya dua minggu terakhir sebelum 31 Maret 2017.

Askolani, Dirjen Anggaran Kemenkeu mengatakan pergerakan pelaksanaan anggaran masih sangat dinamis bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan. Pihaknya mengaku belum mengetahui waktu pengajuan RAPBN Perubahan 2017.

Stance kita masih enggak jauh beda, tapi internal pemerintah kan terus evaluasi. DJP akan lebih pasti setelah pelaporan SPT selesai walaupun setelah APBNP juga tetap dinamis,” tuturnya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami