Hukum

Pemeriksaan Advokat Hotma Terjawab di Dakwaan e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Teka-teki pemeriksaan pengacara Hotma Sitompul oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP beberapa waktu lalu, terjawab dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto yang dibacakan jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Dalam surat dakwaan tersebut, ada aliran dana dari para terdakwa kepada Hotma, di antaranya sejumlah US$ 400.000 untuk pembayaran jasanya sebagai advokat atau pengacara dari Sugiharto dan Drajat Wisnu Setyawan.

Penunjukan Hotma sebagai kuasa hukum Sugiharto dan Drajat ini berawal dari pelaporan terhadap keduanya oleh Handika Wongso selaku kuasa hukum PT Lintas Bumi Lestari ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini buntut penetapan Konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang e-KTP.

Sugiharto dan Drajat dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha serta pelanggaran informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 372, 374, 415 KUHP juncto Pasal 22, Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik.

Penyidik Polda Metro Jaya kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil Sugiharto dan Drajat untuk dimintai keterangan dalam perkara yang dilaporkan pihak PT Lintas Bumi Lestari tersebut.

Atas pemanggilan itu, Irman kemudian berkoordinasi dengan politikus Golkar dan mantan Kajati Sumut, Chaeruman Harahap. Chaeruman kemudian menemui Hotma di kantornya untuk membicarakan dan meminta bantuan hukum.

Atas rekomendasi Chaeruman, Irman memutuskan Hotmas sebagai kausa hukum untuk kedua terlapor. Setelah itu, Irman memerintahkan Sugiharto untuk meminta sejumlah uang kepada rekanan atau vendor e-KTP.

Sugiharto kemudian meminta uang kepada Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang S Sudiharjo, sejumlah US$ 200.000 dan kepada Paulus Tanos sejumlah US$ 200.000. Uang US$ 400.000 itu oleh Sugiharto dibayarkan kepada Hotma melalui Mario Cornelio Bernardo untuk membayar jasa advokat.

“Selain itu, terdakwa I (Irman) juga melakukan pembayaran jasa advokat kepada Hotma Sitompul sejumlah Rp 142.100.000 yang bersumber dari anggaran Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close