Hukum

Pemerintah Diminta Selesaikan Ulayat yang diklaim LAPAN

BTN iklan

LEI- Jayapura, Jubi – Sebelum bicara tentang pembangunan Bandar Antariksa Biak atau isu lainnya, pemerintah seharus menyelesaikan dulu sengketa tanah masyarakat adat di Kampung Saukobye, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Hal itu dinyatakan Koordinator Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau KPKC Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pdt Dora Balubun, Rabu (7/4/2021).
Pdt Dora Balubun menyebut klaim LAPAN yang menyatakan mereka memiliki tanah tanah di Desa Saukobye dibantah masyarakat adat setempat. “Meskipun pihak LAPAN katakan sudah memiliki lahan di sana sejak 1980, proses pelepasan tanah [itu] tidak melalui mekanisme yang jelas dan tanpa memberikan keterangan soal rencana [membangun peluncuran roket] tersebut kepada masyarakat di sana,” kata Balubun.

Sebelumnya, CNN Indonesia memberitakan pernyataan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin yang menyebutkan pihaknya telah menyiapkan lahan 100 hektar di wilayah Biak utara untuk membangun proyek antariksa. Lokasi itu berada di Saukobye, Distrik Biak Utara.
Balubun menyatakan penyelesaian masalah tanah di tingkat masyarakat adat sangat penting untuk mencegah konflik antar klan. “Penyelesaian itu penting karena masyarakat sejak awal tidak mengetahui, dan hanya diberikan daftar hadir, seolah-olah mereka menandatanganinya telah menyetujui [pelepasan tanah untuk LAPAN],” kata Balubun.

Hal senada juga dikatakan Kepala Ombudsman Papua, Iwanggin Sabar Oliv. Ia menyatakan penyelesaian masalah tanah sangat penting dan juga bisa menimbulkan konflik.

Sementara itu, Direktur Elsham Papua Pdt Matheus Adadikam meminta Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga menerima masukan dan saran dari warga Biak Numfor yang berada di luar atau yang merantau. Menurutnya, mendengarkan masukan dari berbagai pihak akan melahirkan penyelesaian sengketa tanah yang menyeluruh dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Hasil penelitian Greenpeace di Indonesia menyimpulkan keberadaan hak atas tanah milik masyarakat adat (tanah ulayat) diakui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Namun hanya sedikit masyarakat adat di Tanah Papua dan di Indonesia yang mendapat pengakuan dan penetapan hak atas tanah ulayatnya.

Meskipun Mahkamah Konstitusi pada 2013 telah menetapkan bahwa hutan adat tidak termasuk hutan negara, kebanyakan peraturan nasional mengenai izin pembangunan masih menganggap bahwa negara hampir memiliki hak universal dalam pengalokasi lahan kepada perusahaan perkebunan dan lingkup perkebunan. Lingkup perkebunan itu sangat membatasi hak masyarakat adat untuk menjalankan pengusahaan atas tanah leluhur mereka.

Greenpeace Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya menyatakan produk legislasi pada tingkat nasional maupun provinsi justru memfasilitasi perampasan tanah masyarakat adat secara luas di Tanah Papua. Hal itu menjadi salah satu penyebab diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat Papua. “Mereka kehilangan kendali atas lahan mereka,” demikian keterangan pers tertulis Greenpeace yang diterima Jubi pada Selasa (6/4/2021).

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami