Ekonomi

Pemerintah Dukung Perajin dan Pengusaha untuk Bangkitkan Lagi Batik

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pemerintah menyatakan siap mendukung upaya industri batik nasional yang kini tengah dilanda kelesuan untuk bangkit kembali.
Kelesuan yang diderita industri batik itu antara lain terlihat dari anjloknya pemasaran, ditambah sulitnya mencari bahan baku khususnya bahan tenun sutra dan cat pewarna.

“Pada 2009 batik diakui UNESCO sebagai identitas bangsa, itu membangkitkan para perajin dan industri batik nasional untuk terus berinovasi,” kata Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih, dalam deklarasi APPBI (Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia), di museum Batik, Jakarta, Kamis (20/12/2017).

Hadir dalam acara itu Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram, Ketum APPBI Komarudin Kudiya, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Batik Indonesia (YBI) Jultin Ginandjar Kartasasmita, Ketua Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Sendi Dede Yusuf, Ketua Panitia Deklarasi APPBI Romi Oktabirawa, dan Esti Utami selaku Kaunit Pengelola Batik Dinas Pariwisata Jakarta.

Gati menjelaskan, sampai saat ini ada 101 sentra batik di Indonesia, mulai dari Medan sampai Papua. Indonesia masih menjadi market leader ekspor batik, dengan nilai 51,15 juta dollar AS pada 2016, dengan pasar utama, Jepang, AS, dan Eropa.

Namun, lanjut Gati, perkembangan akhir-akhir ini penjualan batik turun, khususnya di pasar domestik. “Makanya saya senang dengan APPBI ini yang kaya akan data, saya yakin APPBI akan membantu bangkitnya batik nasional,” katanya dalam siaran pers.

Gati menjelaskan, pihaknya akan mendirikan material center di Semarang, Jateng, untuk mengatasi kesulitan bahan baku batik. “Nantinya perajin baik akan saya temukan dengan pihak industri agar terjadi link and match dalam pasok bahan baku ini,” ujarnya.

Sementara untuk mengatasi anjloknya pemasaran, Kemperin akan mengembangkan pemasaran online dengan nama e-smart yang menggandeng perusahaan online besar seperti Tokopedia, BLi BLi, Belanja.com, Bukalapak, dan Shopi.

Kemenperin juga akan membuat film yang memuat utuh seputar batik, sehingga berbagai persepsi keliru masyarakat soal batik cap atau printing, bisa diluruskan.

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram, juga menyampaikan dukungan atas terbentuknya APPBI ini. “Kemenkop dan UKM yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan membuat kebijakan, mendukung terbentuknya APPBI ini,” katanya.

Menurut Agus, dalam organisasi APPBI ada kata kunci yaitu, pengrajin dan pengusaha bersatu dalam satu wadah asosiasi. “Artinya bukan hanya pengusaha saja, kan banyak sekarang asosiasi yang anggota hanya pengusaha, sementara pengrajinnya ada yang hanya mensuplai produknya dengan harga yang ditentukan oleh pengusaha,” katanya.

Dengan bergabungnya pengusaha dan pengrajin dalam satu wadah, maka keduanya bisa disinergikan. Artinya, ada yang berproduksi dalam hal ini pengrajin dan ada yang memasarkannya, sehingga pemasaran batik bisa dilakukan secara masif, lebih terintegrasi, terkoordinasi, dan berdaya saing.

Kolaborasi pengrajin dan pengusaha, juga bisa meluruskan pemahaman yang salah terhadap batik-batik seperti printing, yang sebenarnya bisa dikatakan bukan batik.

Adanya APPBI juga bisa menjadi wadah pengrajin dalam mengembangkan desain-desain baru sesuai tuntutan pasar dan perkembangan jaman.

Merosotnya Nilai Budaya

Ketum APPBI Komarudin Budiya mengatakan, saat ini yang terjadi adalah merosotnya nilai budaya batik, akibat membanjirnya batik tiruan seperti batik printing dan cap di pasar.

“Meski sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya, namun masih banyak PR pelik yang harus dikawal dan diselesaikan untuk menyelamatkan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesian” katanya.

Dalam hal budaya misalnya, sudah terlalu jauh pergeseran nilai batik bahkan sudah tecabut dari akar budaya, karena faktor ekonomi dan eksploitasi semata.

“Label batik tulis, batik halus oleh industri merupakan pembodohan publik. Kami harap pemerintah bisa menertibkan masalah ini dan tegakkan law enforcement,” tegasnya.

Ekploitasi oleh industri itu antara lain berimbas pada penurunan penjualan batik orisinil. “Kami sekarang juga kesulitan mendapatkan bahan baku dan bahan produksi seperti kain sutra tenun maupun benangnya,” ungkap Komarudin yang juga pemilik batik Komar itu.

Di sektor pendidikan juga tak ada upaya meluruskan kesalahan persepsi soal batik ini. “Tak ada kurikulum yang lengkap dan komprehensif menyangkut batik,” tambahnya.

Pemakaian batik seragam sekolah juga menambah salah kaprah, karena produk itu sebenarnya bukan batik. “Intinya perlu koordinasi antara semua baik itu pemerintah, dunia pendidikan, pemerhati, yayasan, perajin, pengusaha batik, maupun industri,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami