PEMERINTAH JANGAN HANYA BERSIKAP PRIHATIN SOAL INTOLERANSI – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

PEMERINTAH JANGAN HANYA BERSIKAP PRIHATIN SOAL INTOLERANSI

legal era indonesia
Bagikan ke:

Jakarta, (Antara) – Ketua Setara Institute, Hendardi, mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai beragam kasus intoleransi yang masih terjadi dan berharap pemerintah jangan hanya bersikap prihatin mengenai hal itu.
Menurut Hendardi, di Jakarta, Senin, pernyataan bahwa Presiden menaruh perhatian khusus pada kasus intoleransi seperti yang disampaikan Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung pada Kamis (31/3) masih merupakan pernyataan simbolik, yang tidak diikuti jajaran pemerintahan di bawahnya.

“Usai pernyataan itu, pada 1 April, kegiatan keagamaan pengikut Syiah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur diserang dan dibubarkan paksa oleh organisasi masyarakat yang menyebut diri sebagai Ormas Aswaja. Pada hari yang sama, Ormas FPI juga melakukan aksi intoleransi dengan membubarkan diskusi Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI) di Pekanbaru, Riau,” kata Hendardi.

Tindakan intoleransi tersebut, kata dia, hanyalah sebagian kecil dari aksi-aksi intoleransi yang terjadi di banyak tempat pada kwartal pertama 2016 ini. Karena itu, Presiden tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan dan pernyataan dalam menghadapi kasus-kasus semacam itu.

“Ya harus dibuktikan dengan tindakan, yakni memerintahkan jajarannya, baik institusi Polri, kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit menghadapi kelompok intoleran,” tegas dia.
Bahkan menurutnya, data pelanggaran kebebasan baik kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, justru semakin meningkat pada pemerintahan Jokowi.

Selain pelanggaran HAM, pembiaran terhadap sikap intoleransi juga membahayakan kualitas demokrasi.

“Presiden Jokowi harus memastikan semua mekanisme pencegahan aksi intoleransi itu bekerja efektif termasuk melibatkan masyarakat luas,” ujarnya.(Dew)

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top