Liputan

Pemerintah Pangkas Anggran KY dan KPK

BTN iklan

JAKARTA,LEI Di tengah carut marut peradilan, Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan nomor S 377/MK.02/2016 tertanggal 13 Mei 2016 justru meminta agar lembaga hukum Komisi Yudisial (KY) memangkas anggarannya hingga 25,88 %.
Kebijakan pemerintah yang melakukan penghematan anggaran jugaberlaku pada lembaga negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komnas HAM.
Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto memaparkan semula alokasi anggaran KY periode 2016 sesuai dengan DIPA nomor SP-DIPA-100.01..0-0/2016 adalah Rp148,87 miliar. Namun, intruksi Presiden No. 4/2016 dan surat Menkeu meminta agar KY memangkas anggarannya sebesar 25,88% atau setara dengan Rp38,53 miliar.
Keputusan tersebut membuat KY terpakasa harus memotong anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan inti seperti perjalanan dinas dan meeting.
”lni sebenamya kami dapat surat dari Menkeu untuk melakukan self blocking sebesar Rp38 miliar dari perjalanan dinas, honorarium, meeting dan lain-lain. Nah kemudian saya lakukan self blocking yang pertama di dukungan manajemen supporting tapi cuma bisa Rp18 miliar.
Nggak kuat lagi ya terpaksa di program inti kami potong,” ujar Danang usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (7/6) .
Padahal, Danang menuturkan salah satu program inti KY adalah melakukan perjalanan dinas untuk mengawasi peningkatan kinerja hakim di daerah.
Selain memangkas perjalanan dinas, KY juga melakukan pemangkasan kegiatan investigasi rekam jejak hakim, pemantauan persidangan, seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka seleksi calon hakim agung seperti penjaringan calon pada seleksi calon hakim agung periode kedua.
Menurutnya memangkas anggaran dari kegiatan inti merupakan solusi terbaik mengingat tidak ada lagi anggaran yang bisa dipangkas.
Selama ini, tambahnya, biaya perjalanan dinas termasuk mengundang hakim di daerah sepenuhnya ditanggung oleh KY. “Kalau tidak seperti itu hakimnya tidak datang, saksi juga begitu kami yang tanggung,” jelasnya.
Sementara itu, komisioner KPK Basariah Pandjaitan secara terus terang mengaku tak ingin anggarannya dipotong.
Meski keberatan namun KPK akhirnya juga memangkas anggarannya sebesar. Rp69, 6 miliar atau 6,56% dari Pagu Anggaran KPK periode 2016 sebesar Rp 1,06 triliun.
Pemangkasanan anggaran KPK itu sendiri diambil dari perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat, sisa dana lelang, dan penundaan kegiatan yang belum terikat kontrak.
Sementara itu, belum lama ini Jaksa Agung HM Prasetyo memintaan tambahan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 ke Komisi III DPR.
Menurutnya anggaran yang ada saat ini belum mencukupi untuk penanganan perkara pidana umum pidana khusus serta perdata.
Tak hanya itu, adanya perusahan biaya langganan listrik PLN, telepon, internet, serta mutasi pegawai serta perubahan dalam pokok perkantoran di antaranya pemeliharaan kendaraan menyebabkan anggaran yang diterima
Kejaksaan Agung dianggap jauh dari kata cukup. (Media Indonesia, Rabu, 8 Juni 2016)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close