Hukum

Pemerintah Perlu Dorong Koperasi Ikut Kelola Lahan Tambang

BTN iklan

 

JAKARTA, LEI, Penguasaan lahan tambang akan selalu mengundang konflik antara pengusaha dan masyarakat, karena pemerintah dalam memberikan ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan operasi produksi hampir tidak pernah mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat setempat.

Masyarakat adat perlu didorong untuk membuat lembaga ekonomi koperasi yang keanggotaaanya dapat melibatkan masyarakat setempat. Jika keterlibatan ijin dan pengelolaan itu melibatkan lembaga kopersei maka dampak ikutannya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan otomatis menekan konflik yang akan terjadi.
Saat ini, jika terjadi konflik, yang dimenangkan dan dibela biasanya pengusaha atau pemilik modal, sehingga perlunya sebuah kebijakan yang terintegrasi yang tidak selalu meniadakan peranan masyarakat adat setempat, kata Wahyu Nugroho, dalam mempertahankan disertasinya guna memperolih gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung, pada Senin (2/9).
Masyarakat adat perlu didorong untuk membuat lembaga ekonomi seperti koperasi agar mereka juga dapat mempunyai hak untuk memiliki dan mengelola produksi tambang yang ada disekitarnya lewat kerjasama antara pengusaha dan masyarakat setempat.

“Bagi masyarakat adat pengelolaan lingkungan hidup tersebut bagian dari prinsip religious magish (nilai ketuhanan, participerend cosmis (keseimbangan alam) dan commun atau kepentingan umum. Oleh karenanya, jika sepakat bahwa pembangunan pertambangan dengan mengunakan konsep ekologis, wajib hukumnya melibatkan masyarakat adat,” katanya.
Disertasi dengan judul “Konsep Integrasi Kebijakan Pertambanagan Nasional Dengan Masyarakat hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Eklogis” dengan Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Ida Nurlinda, dan Anggota (Ko promotor) Bambang Daru Nugroho dan Dr. Imanulhadi, Wahyu juga menyampaikan, ada kesalahan mendasar dalam kebijakan disektor pertambangan.
Kesalahan itu antara lain penguasaan dan pengusahaan atas pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 2009. Baik UU dan peraturan lainnya, lebih mengedepankan pada investasi dan padat modal, serta pembangunan ekonomi dalam sekala makro.
Dengan pola seperti itu, penetapan wilayah tambang yang sering beririsan dengan eksistensi masyarakat hukum adat yang berada di pesesir, dan pulau-pulau kecil sering diabaikan eksistesinya oleh para pembuat kebijakan itu.
Dalam kaitan itu, Wahyu Nugroho menyarankan, negara hendaknya menggunakan cara pandang integral dalam konteks kebijakan penguasaan dan pengusahaan atas pertambangan mineral dan batu bara yang diselaraskan dengan kepentingan hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam di wilayah pertambangan perlu berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan penghormatan kepentingan umum.
***

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami