LiputanNasional

Pemerintah Perlu Proaktif terkait E-kad TKI

BTN iklan

Jakarta/lei –  Pemerintah diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengajak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) guna mengurus “enforcement card” atau e-kad yang bermanfaat untuk prosedur bekerja secara legal di Malaysia.

“Saya kira pemerintah Indonesia dan para majikan atau pemberi kerja bisa proaktif mengajak para TKI untuk mengurus e-kad,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam rilis, Senin.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, proaktif tersebut sangat esensial karena e-kad adalah peluang agar TKI yang ada menjadi tenaga kerja yang prosedural dan legal.

Dengan demikian, menurut dia, maka TKI yang telah mengurus e-kad dengan benar juga akan dapat bekerja di luar negeri dengan tenang dan tidak merasa dihantui karena bersifat ilegal.

“Ini sesuatu yang sangat penting,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Tengku Khaidir Abdurrahman juga menyatakan, sosialisasi tentang e-kad belum maksimal antara lain karena faktor anggaran.

Akibat kurangnya sosialisasi, ujar Tengku Khaidir, banyak TKI yang tidak memenuhi persyaratan dokumen yang semestinya sehingga bisa dipulangkan kembali ke Indonesia.

Politikus Gerindara itu berpendapat, dengan target pengiriman TKI yang besar maka pihaknya mendorong pemerintah agar anggaran BNP2TKI harus jelas dan diberi payung hukum dengan regulasi yang baru.

Sebagaimana diwartakan, DPD RI mendesak Pemerintah segera menuntaskan kasus TKI di Malaysia yang tersandung kasus hukum setelah berakhirnya kebijakan pemutihan dokumen e-kad.

“Ada sekitar 700 TKI di Malaysia yang terjaring razia kepemilikan dokumen oleh Pemerintah Diraja Malaysia setelah berakhirnya kebijakan e-kad, pada 30 Juni lalu. Para TKI tersebut dimasukkan ke rumah tahanan di Malaysia,” kata Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (21/7).

Menurut Darmayanti, pada penerapan kebijakan e-kad, dari sekitar 1.000 TKI ilegal di Malaysia hanya sekitar 185 TKI yang mendaftar dan disetujui pemutihan dokumennya oleh Pemerintah Malaysia. Sedangkan sekitar 800-an TKI ilegak tidak mendaftar antara lain karena dokumen keimigrasian tidak lengkap dan biayanya mahal.Budi Suyanto

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami