HEADLINESHukum

Pemerintah Punya Sikap Berbeda Soal RUU Persaingan Usaha

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Pemerintah menyatakan memiliki sikap berbeda atas beberapa poin dalam naskah akademis RUU Persaingan Usaha yang diusulkan DPR.

Perbedaan pendapatan pemerintah dituangkan dalam daftar inventaris masalah yang telah disampaikan ke DPR RI bersamaan dengan Amanat Presiden.

Sebagai perwakilan pemerintah, Kementerian Perdagangan menyebutkan setidaknya ada lima poin yang menjadi fokus pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga.

Lasminingsih, Staf Ahli Menteri Perdagangan, mengatakan perbedaan DIM tertuju pada poin pengawasan lintas batas, program leniensi, kelembagaan KPPU, notifikasi pramerger dan denda administratif.

“Soal leniensi kalau istilah mereka [pengampunan], tapi menurut pemerintah sifatnya lebih pada immunity dan bukan amnesty. Kami menyoroti juga soal pengawasan ekstrateritorial,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (29/8/2017).

Selain itu, pihaknya juga mempermasalahkan notifikasi merger, yang mewajibkan pelaku usaha melaporkan aksi korporasinya ke KPPU untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam naskah akademik RUU Persaingan Usaha yang diusulkan DPR, khususnya Pasal 31 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha.

“Kalau kami sih tidak begitu. Sudah bener yang lama itu, kalau notifikasi ya notifikasi. Karena saat ini, KPPU bukan lembaga perizinan, kenapa wajib mendapat persetujuan Komisi?” katanya.

Mengenai kelembagaan KPPU, yang menginginkan adanya sekretariat jenderal seperti lembaga pemerintahan, menurutnya, harus dilaporkan terlebih dahulu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Nanti harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, tidak dengan undang-undang. Pemerintah tidak masalah mengenai penguatan kelembagaan KPPU, tetapi tidak begitu caranya,” katanya.

Terakhir mengenai denda administratif, jika dalam naskah akademik RUU Persaingan Usaha disebutkan denda maksimal 30% dari total pendapatan selama pelanggaran berlangsung, pemerintah beda sikap.

Menurutnya, pemerintah memiliki hitungan tersendiir mengenai denda, dan tidak diarahkan pada total omzet.

“Dalam public hearing dengan pengusaha, kami bilang akan diubah dan mereka lega. Mengenai hitungan denda, kami ingin ada kepastian, dari mana hitungannya,” tambahnya.

Sebelumnya, terkait dengan diserahkannya DIM RUU Persaingan Usaha versi pemerintah ke DPR, Panitia Kerja merencanakan pertemuan dengan pemerintah pada pertengahan September.

Sebelum memanggil pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, selama 3 pekan mendatang Panja akan fokus mempelajari DIM naskah akademik draft amanedemen UU No.5/1999 versi pemerintah.

Ketua Panja RUU Persaingan Usaha Azam Azman Natawijana mengatakan akan terlebih dahulu mempelajari DIM Pemerintah atas naskah akademik RUU Persaingan Usaha.

“Kami undang 3 minggu ke depan. Sebelumnya kami akan terlebih dahulum mempelajari DIM pemerintah atas naskah tersebut,” tuturnya.

Panja RUU Persaingan Usaha juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap memanggil stakeholder lain, selain pemerintah. Azam menjelaskan kemungkinan tersebut disesuaikan adanya perbedaan DIM pemerintah dan DPR.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close