NasionalPolitik

Pemerintah sudah mati rasa ?,Tidak Gubris Covid teteap gelar Pilkada

BTN iklan

LEI, Jakarta – Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) kini tinggal menghitung bulan saja pelaksanaannya. Kalau tidak ada halangan pilkada akan dilaksanakan tanggal 9 Desember mendatang atau ditunda tiga bulan dari rencana semula. Tidak dapat dipungkiri, rencana pelaksanaan pilkada tanggal 9 desember mendatang telah memantik reaksi di tengah masyarakat kita. Ada yang setuju pilkada terus dilalanjutkan pelaksanaannya tapi banyak juga yang menolaknya. Mereka yang sepakat pilkada terus lanjut antara lain disuarakan oleh jajaran DPP PDI Perjuangan (PDIP) melalui Sekretaris Jenderalnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya memperhatikan faktor-faktor resiko ke depannya. Yang penting saat ini, sudah ada harapan ditemukan vaksin virus corona. Plus ada kesadaran untuk terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada nantinya.

“Oleh karena itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan COVID-19 harus dijalankan,” katanya sebagaimana dikutip law-justice,co. 13/9/2020.

Kata Hasto, bagi PDIP, jika pilkada ditunda, maka akan ada resiko politiknya. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian baru. Dan harus diingat, warga Indonesia punya kecenderungan mengikuti teladan dari pemimpinnya. Maka itulah partainya mewajibkan setiap cakada yang diusung untuk memastikan diri sebagai teladan bagi rakyatnya.

Alasan senada juga disampaikan oleh Mahfud MD, sebagaimana dikutip RMco.id 14/9/2020. Menurut Mahfud MD, Pilkada 2020 tidak bisa ditunda lagi meski dengan alasan pandemi Covid-19 masih merajalela. Bila ditunda, banyak risiko yang akan terjadi ke depannya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun pihak yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi virus corona. Mulai dari dokter, sosiolog hingga WHO sebagai badan kesehatan dunia. Sehingga, argumentasi pilkada harus ditunda karena pandemi belum usai juga punya risiko tersendiri yang harus di hitung juga.

Risiko pertama, sebut Mahfud, penundaan akan jadi sangat panjang lantaran tidak ada yang tahu kapan berakhirnya virus corona. Risiko lain, bila pilkada ditunda dengan alasan menunggu sampai pandemi usai, akan menyebabkan roda pemerintahan kurang maksimal bekerja. Sebab, posisi kepala daerah banyak yang digantikan oleh pelaksana (Plt) yang terbatas kewenangannya.

Pendapat Mahfud MD diamini oleh Mendagri Tito yang mengemukakan, Pilkada 9 Desember 2020 tidak bisa ditunda. Dia menyadari memang ada risiko dalam pelaksanaannya di tengah pandemi virus corona.

 

Sementara itu mereka yang meminta supaya pilkada ditunda mienyampaikan alasan alasannya antara lain Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi yang meminta penyelenggaraan pilkada ditunda.“Sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab kepada 105 juta pemilih, Komite I akan senatiasa menyampaikan penolakan pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 dan mendorong pemerintah untuk menundanya di tahun 2021,” tegasnya.

Dikutip Tim Lingkar Madiun dari Pikiran Rakyat, yang melansir dari Fix Pekanbaru, Tindakan penolakan pilkada tersebut dinyatakan Fachrul Razi bukan tanpa alasan. Melainkan melihat kondisi nyata saat ini yang berdasarkan fakta dari berbagai sumber dan data.

Menurut Fachrul, beberapa alasan tersebut di antaranya, pertama penularan covid-19 sudah rentan terjadi pada penyelenggara pilkada. Baik pada KPU ataupun Bawaslu di daerah. “Hingga 10 September ,ditemukan bahwa salah satu Komisioner KPU terkena covid-19 setelah sebelumnya 21 pegawainya terkena covid,” ungkapnya.

 

Pengamat politik, M Qodari menggambarkan adanya risiko “bom waktu” kasus Covid-19 bisa meledak jika pilkada serentak tak ditunda dengan analisa menggunakan pemodelan matematika.Qodari yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer itu lantas menggambarkan tentang bagaimana risiko “bom waktu” penularan Covid-19 apabila tahapan pilkada serentak tak ditunda.

Hal senada disampaikan epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendesak penundaan pilkada karena berpotensi menghasilkan klaster jumbo virus corona. “Kita berharap Pemerintah tidak menganggap sepele Pilkada. Adapun kasus Covid-19 sudah lebih 200 ribu, jadi bayangkan nanti kita bisa tembus 500 ribu bahkan melonjak sejuta kasus,” kata Hermawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (4/9).

Prediksi yang lebih mengerikan disampaikan oleh LP3ES, yang memperkirakan ada 34 juta orang bakal terpapar virus corona jika tetap digelar pilkada. Dikutip dari law-justice.co – Director Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto menyatakan puluhan juta orang berpotensi terpapar Covid-19 jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 tetap diselenggarakan di tengah meningkatnya kasus positif virus corona.Hal itu dia ungkapkan diacara diskusi virtual bertajuk “Politik Uang dalam Pilkada di Masa Pandemi” yang diselenggarakan oleh LP3ES, Rabu (16/9).

Keinginan agar pilkada serentak di tunda juga disuarakan oleh kalangan pengusaha. Mereka merasa ada ketidakadilan jika pilkada tetap dilanjutkan sementara usaha mereka dibatasi ruang geraknya. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai pemerintah, dari pusat hingga daerah telah melakukan ketidakadilan dalam menangani pandemi virus corona.

Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Sidik Motik mengatakan, pemerintah dianggap lebih condong berpolitik menangani wabah virus corona.Dia menegaskan, hal itu terlihat dari kebijakan pemerintah yang tetap memperbolehkan pelaksanaan pilkada di tengah pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat dan pengusaha.

“Terus terang kita pengusaha distop tapi pilkada kenapa enggak disetop kan aneh. Kita disuruh sacrifice, duit pilkada kenapa terus jalan,” kata Suryani di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa, 15 September 2020.

Begitu gencarnya suara yang menyatakan penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona sampai sampai lembaga Survei Polmatrix Indonesia terdorong untuk melaksanakan survey untuk mengetahui sejauhmana publik menyikapinya. Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat ternyata memang meminta supaya Pilkada Serentak 2020 agar ditunda.

 

Jumlah responden yang meminta Pilkada 2020 yang dijadwalkan pemungutan suaranya pada 9 Desember mendatang itu, mencapai 72,4 persen. “Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden, karena khawatir kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru COVID-19,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (16/9).

Selain survey tersebut, ada sebanyak 32.087 orang juga telah menandatangani petisi “Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021″. Petisi di change.org itu diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat dimana penandatangannya terus bertambah saja.

Kiranya jelas bahwa desakan untuk penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 muncul dari sejumlah pihak dan menjadi keinginan mayoritas warga bangsa. Penundaan pilkada sendiri sebenarnya bukan menjadi hal yang mustahil karena diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. Disana ada beberapa pasal yang membahas tentang penundaan pilkada.

Pasal 120 Ayat (1) menjelaskan, jika ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka pilkada bisa ditunda.Kemudian pada Pasal 201A Ayat menjelaskan bahwa jadwal pemungutan suara pada 9 Desember 2020 bisa ditunda, asalkan terjadi bencana nonalam yang mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemungutan suara, jika ditunda, bisa dijadwalkan ulang berdasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah, DPR dan KPU. Hal itu tertuang dalam Pasal 122A Ayat (2).”Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat,” bunyi Pasal 122A Ayat (1).

 

Jika telah ada kesepakatan antara pemerintah, KPU dan DPR, jadwal ulang pelaksanaan pilkada diatur dalam peraturan KPU.”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU,” bunyi Pasal 122A ayat (3).

Ngototnya Pemerintah

Meskipun aspirasi untuk menunda pilkada serentak merebak dimana mana, tapi pemerintah nampaknya tetap ngotot untuk tetap melanjutkan pilkada.Presiden Joko Widodo, partai politik pemilik kursi di DPR hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah satu suara terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di saat pandemi Covid-19 belum mereda.

Jokowi mengatakan pilkada tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan, 9 Desember 2020.”Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid ini berakhir,” kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang `Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak` yang disiarkan di akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9).

Kengototan menggelar pilkada di tengah pandemi juga diutarakan partai pimpinan koalisi mayoritas di DPR RI, PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pilkada harus tetap dijalankan 9 Desember 2020 dengan protokol ketat.”Maka untuk itu, mengingat Pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah Pilkada tetap tanggal 9 Desember,” kata Hasto lewat siaran daring, Minggu (14/9).

Terpisah, Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mustahil ditunda. Menurutnya, proses demokrasi harus tetap berjalan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di tengah kondisi peningkatan kasus virus corona.

“Saya memahami dan mengerti kekhawatiran publik bahwa Pilkada 2020 mendatang berpotensi menjadi kluster baru persebaran Covid-19 di Indonesia. Namun, proses demokrasi juga harus tetap berjalan guna memastikan jalannya roda pemerintahan” kata Zulfikar seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).

Senada, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga mengatakan pilkada tetap digelar 9 Desember mendatang. Ia bilang KPU hanya menjalankan aturan undang-undang yang telah disepakati bersama.

“KPU tetap berpedoman pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan ini tindak lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan jadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Sepanjang belum ada keputusan lain, tentu kami wajib melaksanakannya,” tutur Dewa dalam webinar yang digelar KPU pada Selasa (15/9).

Dewa menyebut penundaan pilkada memang dimungkinkan dalam undang-undang. Namun menurutnya belum ada opsi penundaan hingga saat ini. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga memberi lampu hijau untuk pilkada. Mereka hanya meminta masyarakat menaati protokol kesehatan selama pilkada.

“Tidak ada rencana untuk menunda Pilkada ini karena kita baru saja mulai,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/9).

Terkait dengan tindaklanjut pelaksanaan pilkada tanggal 9 desember mendatang Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sejumlah arahan.Ada lima poin arahan yang disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas `Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak`, yang disiarkan di YouTube, Selasa (8/9/2020).

Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap harus digelar di tengah pandemi virus Corona. Pilkada harus dilakukan dengan mengikuti kenormalan baru. Dia meminta agar protokol kesehatan dijalankan secara ketat dalam semua tahapan Pilkada. Selain itu Jokowi meminta semua pihak menerapkan disiplin protokol kesehatan. Kepada para aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, Jokowi meminta agar melakukan pengawasan protokol kesehatanJokowi tidak ingin ada lagi konser deklarasi bakal pasangan calon yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Corona.

Jokowi juga berpesan supaya tidak ada penggunaan narasi politik identitas serta politik SARA pada Pilkada 2020. Presiden juga meminta ada ketegasan bagi yang melanggar.Jokowi juga mendorong Pilkada 2020 menjadi adu program dan gagasan calon kepala daerah. Selain itu TNI dan Polri diminta Jokowi tidak memihak pada pasangan calon tertentu.

Pesan lainnya, Jokowi meminta masyarakat melakukan crosscheck rekam jejak calon kepala daerah yang mencalonkan dirinya. Selain itu ia meminta penyelenggara Pilkada, seperti KPU dan Bawaslu, bekerja keras dan menjaga netralitas serta transparansi dalam bekerja. Tidak lupa presiden mengingatkan penyelenggara Pilkada menjaga keamanan Pilkada 2020 dan meminta dukungan agar tokoh agama hingga tokoh masyarakat membantu menjaga keamanan di daerah.

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama
Sumber: CNN

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami