HukumInternasional

Pemerintah Tegas Menolak

BTN iklan

Bangkok/Lei – Pemerintah memilih sikap untuk tidak terlalu terburu-buru membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan DPR dengan pertimbangan undang-undang yang ada sudah cukup memadai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam rapat terbatas terakhir yang digelar pekan lalu, pemerintah masih keberatan untuk melanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan.

Menurut Wapres Kalla, bisa jadi surat Presiden Joko Widodo yang dikirim ke DPR berisi substansi penolakan pembahasan RUU terssebut dengan mengirim menter-menteri teknis untuk bicara dengan parlemen.

“Itu surat untuk membicarakan bagaimana pemerintah tidak setuju. Bukan pemerintah setuju. Karena sudah diajukan DPR, pemerintah sebaiknya kan menanggapinya,” kata Kalla di sela- sela kunjungan kerja ke Thailand, Rabu (22/3).

Kalla menyatakan alasan pemerintah tidak setuju soal RUU tersebut pada pasal perluasan lahan tembakau dan dampak kesehatan. “Saya belum baca suratnya, tapi begitu hasil sidkab ,” katanya.

Wapres menjelaskan isi Surat Presiden (Surpres) tidak harus selalu menyetujui pembahasan RUU.

“Surpres kan tergantung isinya. Ujungnya adalah pemerintah tidak sependapat dengan RUU. Jadi tidak perlu ada UU itu prinsip. Prinsip bagaimana caranya agar saling menghargai perlu ada,” jelasnya.

Pada Selasa (21/3), Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa Presiden Jokowi telah mengirim surat ke DPR merespons usulan DPR terkait dengan pembahasan RUU Pertembakauan.

Pratikno menjelaskan menteri teknis yang diutus ke DPR a.l. menteri perdagangan dan menteri kesehatan.

Memang, Pratikno tidak menjelaskan substansi surat yang dikirim Presiden ke DPR, apakah mengambil sikap setuju pembahasan RUU atau menolak.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan sikap pemerintah terhadap pembahasan RUU Pertembakauan tidak berubah. Pada prinsipnya pemerintah menganggap peraturan yang ada sudah lebih dari cukup untuk mengatur yang ada.

“Pada prinsipnya hasil keputusan rapat terbatas, Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan pertembakauan,” tegasnya.

Dijelaskan Seskab, terkait pembahasan RUU Pertembakauan itu memang ada dua alternatif apakah pemerintah perlu mengajukan DIM (Daftar Isian Masalah) atau tidak mengajukan DIM.

Dengan demikian, diutuslah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan enggartiasto Lukita untuk berbicara dengan DPR.

Soal sikap pemerintah apabila menolak RUU telah dijelaskan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo.

Karena DPR sebagai pengusul RUU telah mengirim surat ke Presiden, pemerintah harus menanggapi usulan yang diajukan tersebut.

Jika pemerintah tidak sepakat dengan undang-undang, katanya, maka penolakan dilakukan dalam pembahasan tingkat satu bersama dewan. Akan tetapi pemerintah tetap terlebih dahulu menerbitkan surat presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

“Misalnya dengan membuat supres dengan tidak menyertakan Daftar Inventaris Masalah, atau menolak pembahasan karena norma tidak disetujui, atau norma dinilai tidak sesuai dengan substansi,” katanya.

Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesia Tobacco Control Network (ITCN), dan Komnas Pengendalian Tembakau mengingatkan pemerintah harus menolak RUU itu.

Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi RUU Pertembakauan itu merupakan salah satu upaya industri rokok untuk meningkatkan produksinya hingga 500 miliar batang per tahun. Hal itu akan berdampak kepada anak-anak sebagai perokok baru, dan berpotensi membuat masyarakat semakin miskin karena konsumsi rokok.

“Beban kesehatan juga akan meningkat tajam, karena prevalensi penyakit tidak menular akan semakin tinggi akibat konsumsi rokok. Padahal, kesuksesan sistem kesehatan nasional dapat dilihat dari upaya preventif dan promotif dari masyarakat,” ujarnya.

Lolosnya rancangan ini menjadi undang-undang akan menimbulkan beban kesehatan yang naik tajam. Aturan ini juga dapat membuat keuangan BPJS Kesehatan memburuk.

Selain itu, saat ini sekitar 90% negara di dunia telah serius menekan dan mengendalikan konsumsi tembakau, sedangkan RUU Pertembakauan justru bertentangan dengan upaya tersebut.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami