HukumPolitik

Pemilihan Umum Tidak akan Mempengaruhi KPK

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan lembaganya tidak terpengaruh dengan pihak-pihak yang ingin memposisikan atau menarik KPK dalam kontestasi politik.

“Sebenarnya kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menarik atau memposisikan KPK dalam katakanlah kontestasi politik yang sedang berjalan tentunya KPK tak akan terpengaruh,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Febri juga menegaskan bahwa terkait penanganan perkara, KPK tetap berada pada koridor hukum mengacu pada undang-uUndang.

“Untuk penanangan perkara, KPK tetap di koridor hukum saja, koridor hukum itu indikatornya sederhana. Untuk hukum formilnya mengacu pada KUHAP kemudian ada Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK jadi sesederhana itu,” ucap Febri.

Sebagai contoh, kata dia, pemanggilan terhadap saksi merupakan kebutuhan penyidikan dan jika ada pihak-pihak tertentu yang menerima suap tentu pihaknya akan memproses.

“Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menerima suap tentu kami proses. Cukup banyak kepala daerah dan penyelenggara daerah yang kami tangkap tangan meskipun saat itu dia menjadi calon kepala daerah. Kami tak proses sebagai calon kepala daerah tetapi kami proses sebagai penyelenggara negara,” tuturnya.

Febri pun menyatakan bahwa dulu KPK sering dikatakan melakukan ” tebang pilih” karena hanya memproses politisi dari partai tertentu saja.

“Dulu KPK sering dikatakan waktu memproses politisi partai tertentu, maka orang-orang partai itu akan keberatan kenapa hanya partai mereka saja bahkan KPK dituduh tebang pilih. Tetapi kami pastikan bahwa kalau ada kasus lain dan bukti cukup kuat pasti kami proses. Sekarang KPK tak memandang berlatar belakang apa, selama dia penyelenggara negara dan bertindak korupsi pasti kami proses,” ujarnya.

Ratna Sarumpaet Sebelumnya pada Jumat, Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Ratna Sarumpaet bersama perwakilan masyarakat dari 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah mendatangi gedung KPK Jakarta, Jumat untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait penanganan kasus korupsi KTP-e.

Ratna menyatakan kedatangan perwakilan masyarakat itu untuk meminta kepastian tentang kedudukan calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang namanya sempat disebut dalam kasus korupsi KTP-e tersebut.

“Saya di sini memfasilitasi kawan-kawan dari Jawa Tengah dari 35 kabupaten. Kedatangan mereka ke sini sebenarnya hanya ingin meminta kepastian tentang kedudukan kasusnya Ganjar Pranowo karena mereka akan berhadapan dengan kotak suara, TPS, di mana ada Pak Ganjar kan,” kata Ratna di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Namun, Ratna membantah bahwa dirinya merupakan salah satu tim sukses salah satu calon kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah.

“Kan seharusnya dicek di KPU. Saya ini tidak tim suksesnya siapa-siapa,” ungkap Ratna.

Sementara itu, elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai Front Pemerhati Indonesia juga menggelar aksi di depan gedung KPK, Jumat untuk mendesak KPK memanggil Sudirman Said terkait kasus PT Freepot Indonesia atau dikenal dengan “Papa Minta Saham”. [Antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

19 − five =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami